JAKARTA, Cakra101.com – Transformasi ekonomi dan keuangan digital (EKD) perlu terus diakselerasi untuk memberikan dampak nyata bagi peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah. Manfaat ini terwujud melalui transaksi yang semakin efisien dan inklusif, didukung penguatan talenta, inovasi, ekosistem, serta sinergi pusat dan daerah untuk memperluas penciptaan nilai tambah dan memperkuat daya saing ekonomi.
Demikian disampaikan Deputi Gubernur Bank Indonesia Ricky P. Gozali saat membuka Casual Talk (Diskusi Santai) “Akselerasi Ekonomi dan Keuangan Digital untuk Mendukung Produktivitas Ekonomi” di Jakarta International Convention Center (JICC) pada Kamis (24/9/2026). Seminar tersebut merupakan bagian dari kegiatan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Indonesia Fintech Summit & Expo 2026 (FEKDI x IFSE 2026).
Penguatan EKD di daerah perlu disesuaikan dengan karakteristik, kesiapan digital, dan potensi daerah untuk meningkatkan efisiensi, menciptakan nilai tambah, memperkuat daya saing, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Di tengah beragamnya tingkat kompetensi dan literasi masyarakat serta kapasitas digital antarwilayah, sinergi seluruh elemen di tingkat pusat dan daerah menjadi kunci untuk mengoptimalkan manfaat digitalisasi.
“Penguatan EKD di daerah harus memberikan manfaat yang semakin nyata bagi masyarakat dan pelaku usaha melalui peningkatan efisiensi, penciptaan nilai tambah, dan penguatan daya saing untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Ricky.
Implementasi berbagai inovasi sistem pembayaran di daerah menunjukkan perkembangan yang kuat. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) menunjukkan bahwa hingga Semester I 2026, sebanyak 518 dari 546 pemerintah daerah, atau sekitar 94,9 persen Pemda, telah berada pada kategori Digital.
Artinya, transaksi pemerintah daerah semakin efisien, transparan, dan terdigitalisasi. Pemanfaatan Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah terus diperluas pada berbagai transaksi pemerintah, sehingga proses belanja semakin efisien dan tata kelola semakin kuat.
Hingga saat ini, 60 Kementerian/Lembaga dan 304 Pemerintah Daerah telah memanfaatkan instrumen pembayaran tersebut. Implementasi QRIS, baik secara pindai maupun QRIS TAP, pada pelayanan publik semakin memperluas pemanfaatan transaksi nontunai dalam mendukung aktivitas ekonomi di daerah.
Hadir sebagai narasumber dalam Casual Talk, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Digital Boni Pudjianto, dan Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Ryan Rizaldy.
Melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030, Bank Indonesia terus mendorong layanan pembayaran yang efisien dan inklusif guna mendukung formalisasi aktivitas ekonomi dan peningkatan produktivitas.
Inovasi pembayaran dan perluasan akseptasi digital turut membuka peluang untuk mengoptimalkan penerimaan dan belanja daerah serta meningkatkan kualitas layanan publik.
Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD)
Penguatan digitalisasi daerah juga terus dilakukan melalui sinergi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) dan Program Peningkatan Kapasitas dan Literasi Sinergi (KATALIS) P2DD.
KATALIS P2DD menjadi wadah penguatan kapasitas Pemerintah Daerah dan Bank Pembangunan Daerah (BPD), memperluas digitalisasi transaksi Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, pendapatan daerah, dan belanja nontunai.
Sinergi tersebut melibatkan Satuan Tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), TP2DD, Pemerintah Daerah, BPD, Bank Indonesia, serta pemangku kepentingan terkait.
Pada kesempatan ini, Bank Indonesia memberikan penghargaan Championship P2DD kepada pemerintah daerah yang memberikan kinerja terbaik dalam mewujudkan digitalisasi transaksi dan pelayanan publik di wilayahnya, serta para juara yang memberikan kinerja terbaik dalam program KATALIS P2DD x DIGDAYA. Para pemenang dapat diakses pada tautan yang disediakan dalam informasi resmi kegiatan.
Bank Indonesia dan 46 Kantor Perwakilan Bank Indonesia terus mendorong seluruh stakeholder (pemangku kepentingan) untuk terus berkolaborasi memperkuat implementasi digitalisasi di daerah secara tepat dan berdampak.
Ricky menyampaikan komitmen Bank Indonesia dalam mendukung implementasi EKD di daerah. Kolaborasi menjadi kunci agar digitalisasi tidak hanya meningkatkan volume transaksi, tetapi juga mampu menghubungkan potensi daerah dengan peluang ekonomi digital, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
FEKDI x IFSE 2026 berlangsung selama tiga hari, pada 24–26 September 2026 di JICC Jakarta, dengan fokus penguatan sinergi nasional pada hari pertama, pengembangan talenta dan inovasi digital pada hari kedua, serta penguatan konektivitas EKD antarnegara pada hari ketiga.
Masyarakat dapat mengikuti berbagai seminar, talkshow (diskusi interaktif), showcase (pameran) inovasi teknologi, digital experience (pengalaman digital), dan sesi jejaring.
FEKDI x IFSE 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ajang showcase dan kolaborasi, tetapi juga ruang yang mempertemukan kebijakan, inovasi, talenta, serta kebutuhan nyata industri dan masyarakat untuk mempercepat transformasi EKD nasional.
Informasi lengkap mengenai rangkaian acara FEKDI x IFSE 2026 dapat diakses pada situs fekdixifse.co.id.
@ Media Cakra101 (MC101)
Sumber: Departemen Komunikasi Bank Indonesia
Diterbitkan pada: 25 September 2026
(MC101 – DKom BI)
Ringkasan Berita
- Transformasi ekonomi dan keuangan digital (EKD) terus didorong untuk meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.
- Hingga Semester I 2026, 518 dari 546 pemerintah daerah atau sekitar 94,9 persen Pemda telah berada pada kategori Digital dalam ETPD.
- Sebanyak 60 Kementerian/Lembaga dan 304 Pemerintah Daerah telah memanfaatkan Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah.
- Digitalisasi daerah diperkuat melalui P2DD dan KATALIS P2DD dengan melibatkan Pemerintah Daerah, BPD, Bank Indonesia, TPID, TP2DD, dan pemangku kepentingan terkait.
- Bank Indonesia dan 46 Kantor Perwakilan Bank Indonesia terus mendorong kolaborasi untuk memperkuat digitalisasi daerah agar meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
