JAKARTA, Cakra101.com — Pemerintah bergerak cepat merespons bencana gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,6 yang melanda wilayah Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan sekitarnya pada Kamis (02/04/2026). Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban menjadi prioritas utama dalam fase awal tanggap darurat.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan bahwa kecepatan dan akurasi data menjadi kunci keberhasilan penanganan bencana. “Pelayanan harus dilakukan secara cepat, dan penyelamatan masyarakat adalah prioritas utama,” ujarnya dalam rapat koordinasi yang digelar secara hybrid.
Pemerintah memastikan dukungan anggaran melalui Dana Siap Pakai (DSP) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) agar dapat segera dimanfaatkan untuk mempercepat penanganan di lapangan.
Selain penanganan darurat, Pratikno juga menekankan pentingnya penguatan sistem manajemen bencana secara berkelanjutan, meliputi evaluasi kelembagaan, peningkatan kesiapan peralatan, penguatan kapasitas SDM, serta edukasi kebencanaan kepada masyarakat.
“Momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat ketangguhan ke depan—baik masyarakat, infrastruktur, maupun kelembagaan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BNPB Suharyanto mengungkapkan bahwa Presiden telah menerima laporan sejak dini dan langsung memerintahkan percepatan penanganan darurat. BNPB, BMKG, dan Basarnas segera dikerahkan untuk membantu masyarakat terdampak di wilayah bencana.
Seluruh unsur di daerah diminta berkolaborasi mengaktifkan posko tanggap darurat, mulai dari BPBD, TNI, Polri, hingga kementerian dan lembaga terkait, guna memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.
“Dari posko itu yakinkan kebutuhan dasar masyarakat terdampak seperti logistik permakanan, pakaian, air bersih, dan sebagainya ini betul-betul bisa dipenuhi,” ujar Kepala BNPB.
Selain itu, BNPB juga meminta pemerintah daerah untuk segera melakukan pendataan dan verifikasi kerusakan, termasuk rumah warga, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya, agar penanganan dapat dilakukan secara tepat sasaran.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat terkait, di antaranya Kepala BNPB, Kepala BMKG, Kepala Basarnas, Gubernur Sulawesi Utara, perwakilan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, serta para kepala daerah di wilayah terdampak.
(MC101 – Humas Kemenko PMK/Humas Kemensetneg)
