NEW YORK, Cakra101.com – Indonesia resmi memulai mandat sebagai anggota United Nations Board of Auditors (UNBoA) periode 2026–2032 melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Keanggotaan tersebut menjadi langkah strategis Indonesia dalam memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sekaligus mendukung agenda reformasi PBB.
Prosesi serah terima keanggotaan UNBoA dilaksanakan di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, 22 Juli 2026. Acara tersebut dihadiri Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir yang mendampingi Ketua BPK RI, Dr. Isma Yatun, menerima mandat sebagai anggota UNBoA.
UNBoA merupakan dewan yang terdiri atas tiga Supreme Audit Institutions (SAI) yang bertugas melakukan audit eksternal terhadap laporan keuangan dan kinerja berbagai entitas PBB, sekaligus memberikan rekomendasi kepada Majelis Umum PBB untuk memperkuat akuntabilitas serta efektivitas organisasi.
Indonesia terpilih sebagai anggota UNBoA secara aklamasi pada Sidang Utama Komite V Majelis Umum PBB di New York, 7 November 2025, dengan masa tugas selama enam tahun, yakni sejak Juli 2026 hingga Juni 2032.
Dalam mandat tersebut, BPK RI menggantikan SAI Tiongkok (China National Audit Office) sebagai wakil kawasan Asia dan akan bekerja sama dengan SAI Prancis serta SAI Brasil dalam menjalankan fungsi audit.
Keanggotaan BPK RI di UNBoA menjadi pengakuan atas kapasitas dan kredibilitas Indonesia sebagai lembaga pemeriksa berstandar internasional. Selain itu, mandat tersebut membuka peluang bagi Indonesia untuk berkontribusi lebih besar dalam memperkuat akuntabilitas global.
Ketua BPK RI menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota UNBoA atas dukungan selama proses transisi serta menegaskan pentingnya menjaga independensi, kesinambungan, dan kualitas audit agar mampu memberikan nilai tambah bagi PBB maupun seluruh negara anggotanya.
Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir menegaskan bahwa mandat BPK RI di UNBoA sejalan dengan komitmen Indonesia dalam mendorong reformasi tata kelola PBB bersama negara-negara anggota lainnya.
Ia menjelaskan bahwa sejak proses pencalonan pada 2020, Kementerian Luar Negeri bersama BPK RI telah menjalankan diplomasi secara intensif untuk menghimpun dukungan negara-negara anggota PBB hingga Indonesia akhirnya terpilih secara aklamasi pada 2025.
“Kementerian Luar Negeri akan senantiasa meningkatkan sinergi dan kolaborasi antarlembaga untuk memperkuat dan memperluas kepemimpinan serta pengaruh Indonesia di berbagai forum internasional,” pungkas Wamenlu Tata.
Kemlu melalui Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di New York juga akan terus mendukung BPK RI dalam menjalankan tugas audit terhadap berbagai badan PBB selama masa keanggotaan Indonesia di UNBoA.
(MC101 – Ditjen IDP Kemlu)
Ringkasan Berita:
- Indonesia resmi memulai mandat sebagai anggota United Nations Board of Auditors (UNBoA) periode 2026–2032 melalui BPK RI.
- Prosesi serah terima mandat berlangsung di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, pada 22 Juli 2026.
- BPK RI menggantikan China National Audit Office sebagai wakil kawasan Asia dan akan bekerja sama dengan SAI Prancis serta SAI Brasil.
- Keanggotaan Indonesia di UNBoA menjadi pengakuan atas kapasitas BPK RI sekaligus mendukung reformasi tata kelola PBB.
- Kemlu melalui PTRI New York akan terus mendukung pelaksanaan mandat BPK RI guna memperkuat kepemimpinan Indonesia di forum internasional.
