JAKARTA, Cakra101.com — Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat pengawalan program dan bantuan pertanian di seluruh Indonesia melalui Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) yang menjalankan fungsi koordinasi wilayah di 38 provinsi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan program prioritas pemerintah berjalan tepat sasaran, meningkatkan produksi pertanian, serta mendukung percepatan swasembada pangan nasional.
Melalui jaringan BRMP yang tersebar di berbagai daerah, Kementan memperkuat pendampingan program, verifikasi dan validasi Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL), percepatan tanam, penerapan modernisasi pertanian, hilirisasi, hingga monitoring dan evaluasi pelaksanaan program di lapangan.
BRMP menjadi simpul koordinasi Kementerian Pertanian di daerah dalam mengawal berbagai program prioritas agar dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan memberikan manfaat langsung kepada petani.
Penguatan peran tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2026, yang mengatur bahwa pengusulan CPCL bantuan pemerintah dilakukan melalui Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian bersama penyuluh pertanian dan/atau dinas yang membidangi pertanian di daerah.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan pertanian nasional membutuhkan pengawalan yang kuat hingga ke tingkat daerah.
“Kita harus bekerja cepat, solid, dan fokus mengawal program agar produksi pangan terus meningkat dan target swasembada dapat tercapai,” ujar Amran dalam berbagai kesempatan penguatan program pangan nasional.
Menurut Mentan Amran, seluruh jajaran Kementerian Pertanian harus bergerak dalam satu komando untuk memastikan program pemerintah benar-benar terlaksana di lapangan. Penguatan pendampingan, percepatan koordinasi daerah, serta pengawasan implementasi program menjadi bagian penting dalam menjaga produktivitas dan stabilitas pangan nasional.
Di berbagai wilayah, BRMP Provinsi telah memperkuat pengawalan program strategis Kementerian Pertanian melalui verifikasi dan validasi CPCL bantuan pemerintah, koordinasi pengusulan program, hingga pendampingan pelaksanaan kegiatan prioritas nasional.
Di Bali, BRMP setempat melakukan penguatan tata kelola pengusulan CPCL bantuan pemerintah melalui pembentukan tim verifikasi dan validasi, penguatan mekanisme supervisi, serta koordinasi intensif bersama penyuluh dan dinas pertanian kabupaten/kota guna mempercepat proses usulan program di daerah.
Sementara itu, BRMP Sulawesi Barat mempercepat finalisasi CPCL kakao bersama penyuluh dan dinas daerah untuk meningkatkan ketepatan sasaran program bantuan pemerintah di tingkat lapangan.
Penguatan pengawalan program juga dilakukan BRMP Sulawesi Tengah melalui percepatan penyiapan data CPCL cetak sawah dan pengembangan kelapa. Sedangkan di Sumatera Barat, BRMP terus melakukan sosialisasi pengusulan CPCL komoditas perkebunan kepada petugas lapangan dan para pemangku kepentingan daerah.
Selain itu, BRMP Kepulauan Bangka Belitung memperkuat koordinasi mekanisme verifikasi bantuan pemerintah berbasis e-Banper sebagai bagian dari upaya meningkatkan akurasi, transparansi, dan efektivitas pelaksanaan program Kementerian Pertanian di daerah.
Kepala BRMP Kementerian Pertanian, Fadjry Djufry, menegaskan bahwa BRMP memiliki komitmen penuh dalam mendukung seluruh program utama Kementerian Pertanian melalui penguatan peran unit kerja di daerah.
Menurutnya, keberadaan BRMP Provinsi menjadi ujung tombak pengawalan program strategis kementerian agar dapat berjalan optimal hingga tingkat lapangan.
“BRMP terus memperkuat koordinasi dan pengawalan program strategis Kementerian Pertanian di seluruh wilayah Indonesia. Melalui BRMP Provinsi dan penguatan koordinasi wilayah, kami memastikan pendampingan program berjalan lebih cepat, terukur, dan tepat sasaran,” ujar Fadjry di Jakarta, Jumat (29/5/2026).
Ia menambahkan, pengawalan program dilakukan melalui koordinasi intensif dengan berbagai unit kerja di lingkungan Kementerian Pertanian agar pelaksanaan program di daerah tetap selaras dengan target nasional.
“BRMP di daerah merupakan representasi Kementerian Pertanian dalam mengawal pelaksanaan program di lapangan. Karena itu, pelaksanaan program kementerian di daerah perlu terkoordinasi melalui BRMP agar pengendalian, pendampingan, monitoring, dan pelaporannya dapat berjalan lebih efektif dan terintegrasi,” tegas Fadjry.
Dalam pelaksanaannya, BRMP Provinsi juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dinas pertanian, penyuluh, perguruan tinggi, hingga kelompok tani guna memastikan setiap program berjalan sesuai kebutuhan dan karakteristik wilayah masing-masing.
Dengan dukungan jaringan kerja BRMP yang tersebar di seluruh provinsi, Kementerian Pertanian optimistis pelaksanaan program prioritas nasional dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan tepat sasaran, sehingga memberikan manfaat nyata bagi petani sekaligus mempercepat terwujudnya swasembada pangan Indonesia.
(MC101 – Humas Kementan)
