NGANJUK, Cakra101.com — Kementerian Pertanian (Kementan), TNI Angkatan Laut (TNI AL), dan Pemerintah Kabupaten Nganjuk memperkuat kolaborasi lintas sektor guna mempercepat swasembada kedelai nasional sekaligus mengurangi ketergantungan impor yang hingga kini masih mendominasi kebutuhan dalam negeri.
Komitmen strategis tersebut ditunjukkan melalui panen kedelai bersama di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Kamis (15/5/2026), yang dihadiri Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto, serta Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai simbol nyata penguatan sinergi nasional dalam membangun kedaulatan pangan Indonesia.
Menteri Pertanian menegaskan bahwa kedelai merupakan komoditas strategis nasional karena menjadi bahan baku utama tahu, tempe, dan berbagai produk pangan yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Karena itu, Indonesia harus segera keluar dari ketergantungan impor dan mulai membangun kemandirian produksi kedelai dalam negeri.
Saat ini, kebutuhan kedelai nasional pada 2026 diproyeksikan mencapai 2,7 juta ton, namun sekitar 95 persen atau 2,6 juta ton masih dipenuhi melalui impor. Kondisi tersebut menjadi tantangan besar sekaligus peluang strategis bagi Indonesia untuk meningkatkan kapasitas produksi nasional.
Mentan menegaskan bahwa lahan pertanian luas, kemampuan petani, serta dukungan teknologi menjadi modal penting untuk membangkitkan kembali kejayaan kedelai nasional, dengan daerah produktif seperti Nganjuk, Jawa Timur sebagai salah satu motor penggerak utama.
Dalam dua tahun terakhir, Jawa Timur mencatat rata-rata produksi kedelai mencapai 54 ribu ton dari luas tanam sekitar 28.100 hektare dengan produktivitas 1,7 ton per hektare. Sementara itu, Kabupaten Nganjuk menjadi salah satu sentra unggulan dengan produksi rata-rata 8 ribu ton dari luas tanam 3.249 hektare dan produktivitas mencapai 2,2 ton per hektare, melampaui rata-rata nasional.
Kerja sama pengembangan kedelai antara Kementan, TNI AL, dan Pemkab Nganjuk telah dimulai sejak awal tahun melalui penanaman seluas 2.000 hektare di Kecamatan Rejoso, Wilangan, dan Bagor, dengan total pengembangan kawasan mencapai 2.300 hektare serta estimasi hasil panen sekitar 3.400 ton.
Untuk memperkuat program tersebut, pemerintah menyalurkan benih unggul bersertifikat varietas Grobogan sebanyak 50 kilogram per hektare atau total 100 ton, ditambah bantuan 20 unit traktor roda dua dan bajak singkal guna mempercepat pengolahan lahan.
Selain dukungan produksi, pemerintah juga memastikan jaminan pasar dan perlindungan harga petani melalui kerja sama dengan Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo), sehingga hasil panen petani memiliki kepastian pembelian.
Mentan menegaskan bahwa harga kedelai petani tidak boleh berada di bawah Rp10.000 per kilogram, bahkan pemerintah mendorong penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) di kisaran Rp13.500 per kilogram agar petani memperoleh keuntungan layak dan semakin termotivasi meningkatkan produksi.
Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto mengapresiasi capaian produktivitas petani Nganjuk yang mampu melampaui rata-rata nasional, sekaligus menegaskan pentingnya percepatan swasembada kedelai mengingat Indonesia sebagai negara konsumsi tahu-tempe besar masih sangat bergantung pada impor.
Sementara itu, Panglima TNI menegaskan bahwa program pengembangan kedelai di Nganjuk harus menjadi model gerakan nasional yang dapat direplikasi di berbagai wilayah Indonesia, bukan sekadar kegiatan seremonial.
Melalui sinergi Kementan, TNI AL, DPR RI, pemerintah daerah, dan petani, Indonesia optimistis dapat mempercepat pengurangan ketergantungan impor, memperkuat kesejahteraan petani, serta mewujudkan kedaulatan pangan nasional yang berkelanjutan.
(MC101 – Humas Kementan)
