JAKARTA, Cakra101.com — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah pemangku kepentingan di Jakarta Pusat, Rabu (1/4/2026), guna mempercepat relokasi masyarakat yang tinggal di bantaran rel kereta api.
Rapat tersebut dihadiri Kepala BP BUMN Dony Oskaria, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, Kepala BPS Amalia Adininggar, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin, Direktur Utama PT Angkasa Pura Muhammad Rizal Pahlevi, Plt Direktur Utama Perumnas Imelda Alini, serta Komisioner BP Tapera Heru Pudyo.
Langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden untuk mempercepat relokasi warga bantaran rel sekaligus memanfaatkan aset milik BUMN, termasuk lahan PT Angkasa Pura di kawasan Kramat, Jakarta Pusat.
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa pemerintah bergerak cepat dengan dukungan lintas sektor. “Kami mendapat dukungan yang sangat cepat dari Kepala BP BUMN serta Direktur Utama PT KAI dan PT Angkasa Pura. Ini menunjukkan komitmen bersama untuk segera menghadirkan hunian yang layak bagi masyarakat,” ujarnya.
Pemanfaatan lahan BUMN ditargetkan mampu menyediakan ratusan unit hunian. Lahan milik PT Angkasa Pura diproyeksikan menyediakan sekitar 300 unit, sementara lahan PT KAI sekitar 500 unit, dengan target penyelesaian tahap awal pada 15 Juni 2026.
Selain itu, Menteri PKP juga mendorong keterlibatan sektor swasta melalui skema corporate social responsibility (CSR) untuk mempercepat pembangunan hunian di lokasi lain milik PT KAI.
Kepala BP BUMN Dony Oskaria menegaskan bahwa BUMN siap mendukung penuh program pemerintah melalui optimalisasi aset yang belum dimanfaatkan secara maksimal. “Aset-aset BUMN seperti lahan milik Angkasa Pura dapat dimanfaatkan untuk relokasi masyarakat. Kami juga tengah memetakan aset lain yang potensial,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menilai langkah ini sebagai wujud nyata pendekatan government preneurship dalam menindaklanjuti arahan Presiden secara cepat dan konkret.
Dari sisi data, Kepala BPS Amalia Adininggar menekankan bahwa intervensi berbasis data menjadi kunci keberhasilan program, khususnya di wilayah dengan backlog kepemilikan hunian tinggi seperti DKI Jakarta, terutama Jakarta Pusat.
Dalam tiga minggu ke depan, pemetaan aset akan dirampungkan oleh Kementerian PKP bersama BUMN guna mendukung pembangunan perumahan di kota-kota besar. Program ini juga diperkuat melalui pengembangan hunian vertikal bagi masyarakat kelas menengah tanggung.
Dengan sinergi kuat antara pemerintah, BUMN, dan sektor swasta, percepatan penyediaan hunian layak bagi masyarakat di bantaran rel diharapkan segera terwujud secara berkelanjutan.
(MC101 – Biro Komunikasi Publik PKP)
