JAKARTA, Cakra101.com – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menjajaki penguatan kerja sama sektor perumahan dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) guna mendukung penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan masyarakat berpenghasilan menengah melalui kolaborasi yang saling menguntungkan.
Pertemuan tersebut berlangsung di Wisma Mandiri 2, Jakarta, Rabu (29/7/2026). Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait didampingi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar serta Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menerima kunjungan Menteri Perumahan dan Pembangunan Perkotaan-Pedesaan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Ni Hong beserta jajaran dan Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia Wang Lutong.
Agenda tersebut membahas peluang kerja sama di bidang perumahan, khususnya dalam penyediaan hunian bagi MBR dan masyarakat berpenghasilan menengah melalui pertukaran pengalaman, pemanfaatan teknologi konstruksi, dukungan pembiayaan, serta pengembangan investasi yang memberikan manfaat bagi kedua negara.
Menteri Perumahan dan Pembangunan Perkotaan-Pedesaan Republik Rakyat Tiongkok Ni Hong menyampaikan bahwa kerja sama sektor perumahan antara Indonesia dan Tiongkok memiliki potensi yang sangat besar untuk terus dikembangkan. Menanggapi hal tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia menyambut baik penguatan kemitraan yang dibangun atas prinsip mutual benefit.
“Kami akan siapkan lahan, kami akan siapkan data market, dan kami akan siapkan aturan-aturan yang ada. Tiga hal ini yang akan kami siapkan untuk kemudian dipelajari dan didiskusikan lebih lanjut bersama pihak Tiongkok,” kata Maruarar.
Maruarar menegaskan bahwa Indonesia tidak ingin hanya menjadi pasar investasi, melainkan menjadi mitra strategis yang mampu memberikan nilai tambah bagi kedua negara. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Indonesia siap menyediakan lahan-lahan strategis, menghadirkan data kebutuhan perumahan yang akurat berbasis Badan Pusat Statistik (BPS), serta menyempurnakan regulasi agar iklim investasi dan kerja sama semakin kondusif.
Selain itu, Menteri PKP berharap setiap proyek kerja sama yang nantinya dijalankan mampu memberikan dampak nyata terhadap perekonomian nasional melalui penggunaan material bangunan produksi dalam negeri serta melibatkan pelaku UMKM lokal dalam rantai pasok pembangunan.
“Kami menyambut baik kerja sama dengan Tiongkok di bidang perumahan. Namun kami tidak ingin hanya menjadi market, kami ingin menjadi mitra strategis yang sama-sama memberikan manfaat. Dalam setiap kerja sama yang dilakukan, kami juga ingin agar material bangunan dari dalam negeri dapat digunakan dan industri lokal ikut terlibat, sehingga memberikan nilai tambah bagi kedua negara,” ujar Maruarar.
Kerja sama sektor perumahan antara Indonesia dan Tiongkok diharapkan tidak hanya mempercepat penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, membuka lapangan kerja, serta menghadirkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi kedua negara.
(MC101 – Biro Komunikasi Publik Kementerian PKP)
Ringkasan Berita:
- Kementerian PKP dan Republik Rakyat Tiongkok menjajaki penguatan kerja sama sektor perumahan untuk penyediaan hunian bagi MBR dan masyarakat berpenghasilan menengah.
- Kerja sama mencakup pertukaran pengalaman, pemanfaatan teknologi konstruksi, dukungan pembiayaan, serta pengembangan investasi yang saling menguntungkan.
- Pemerintah Indonesia menyiapkan lahan strategis, data kebutuhan perumahan berbasis BPS, serta penyempurnaan regulasi guna mendukung kerja sama.
- Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan Indonesia ingin menjadi mitra strategis, bukan sekadar pasar investasi, dengan mengedepankan prinsip mutual benefit.
- Kerja sama diharapkan mempercepat penyediaan hunian, memperkuat industri dalam negeri, melibatkan UMKM lokal, serta menciptakan manfaat ekonomi berkelanjutan bagi kedua negara.
