PALEMBANG, Cakra101.com – Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Sri Mulyono Herlambang (SMH) berkolaborasi dengan Kantor Pertanahan Kota Palembang dalam upaya mempercepat sertifikasi aset prioritas TNI Angkatan Udara Tahun 2026. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari penguatan legalitas dan pengamanan aset negara yang berada dalam pengawasan TNI AU.
Salah satu tahapan yang telah dilaksanakan adalah pengukuran lahan di kawasan lapangan tembak Lanud SMH yang berada di Palembang, Rabu (3/6/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam proses pensertifikatan guna memperkuat status hukum kepemilikan aset negara secara administrasi maupun legal.
Danlanud SMH Kolonel Pnb Zulfikri Arif Purba, S.Sos., MS.(NSSS)., menegaskan bahwa kerja sama dengan Kantor Pertanahan Kota Palembang merupakan bentuk komitmen dalam mempercepat proses sertifikasi aset TNI AU di lingkungan Lanud SMH.
Menurutnya, langkah tersebut bertujuan untuk memastikan seluruh aset yang dimiliki negara memiliki dasar kepemilikan yang kuat dan sah secara hukum, sekaligus meminimalkan potensi permasalahan pertanahan di masa mendatang.
Danlanud SMH juga menyampaikan apresiasi atas keterlibatan Kantor Pertanahan Kota Palembang sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan proses sertifikasi aset tersebut.
Dalam pelaksanaannya, tim Kantor Pertanahan Kota Palembang bersama tim aset Lanud SMH melakukan pengukuran batas-batas tanah secara detail sebagai bagian dari tahapan administrasi pensertifikatan. Hasil pengukuran tersebut selanjutnya akan diproses melalui Badan Pertanahan Nasional sebagai bagian dari Program Sertifikasi Aset Prioritas TNI AU Tahun 2026.
Melalui program ini, Lanud SMH berkomitmen untuk terus meningkatkan pengamanan aset negara, baik melalui pendekatan administrasi maupun langkah hukum yang berkelanjutan. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari tata kelola aset yang profesional, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kolaborasi antara Lanud SMH dan Kantor Pertanahan Kota Palembang diharapkan dapat mempercepat penyelesaian proses sertifikasi sehingga seluruh aset strategis TNI AU memiliki kepastian hukum yang kuat dalam mendukung pelaksanaan tugas pertahanan negara.
(MC101 – Dispenau)
