CAKRA101, Jakarta.- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk memprioritaskan penanganan kasus tuberkulosis (TBC). Pasalnya, kasus tersebut diketahui telah banyak dialami masyarakat. Bahkan, menurut data Global Tuberculosis Report 2024, Indonesia menjadi negara dengan estimasi kasus dan kematian akibat TBC tertinggi ke-2 di dunia.
“Ini menjadi atensi yang serius bagi kita, dan mohon ini juga menjadi sinyal bahwa penanganan TB ini menjadi perhatian dan priority dari semua daerah juga,” ujar Mendagri pada Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penuntasan TBC dan Pembahasan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (29/9/2025).
Mendagri menjelaskan, Presiden RI Prabowo Subianto telah memberikan atensi serius dalam penanganan TBC. Bahkan, Presiden secara langsung menugaskan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno sebagai koordinator dalam mengatasi kasus tersebut.
Mendagri menyebut, peran aktif Pemda mampu mengoptimalkan penanganan TBC. Hal itu terbukti saat penanganan pandemi Covid-19 beberapa tahun lalu. Pada waktu tersebut, melalui kerja sama lintas sektor baik pusat maupun daerah, pandemi Covid-19 dapat dikendalikan.
“Kalau TB ini kuncinya nomor satu, teman-teman kepala daerah serius aja tuh, jadikan prioritas,” imbuhnya.
Selanjutnya, Pemda diminta membentuk tim penanggulangan TBC di tiap kabupaten, kota, hingga provinsi. Tim tersebut juga diminta menggelar analisis dan evaluasi (Anev) secara rutin, sehingga perkembangan kasus TBC di daerah dapat termonitor.
Di sisi lain, Mendagri menugaskan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Safrizal ZA bersama Pelaksana Tugas (Plt.) Dirjen Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Murti Utami untuk memimpin penanganan teknis TBC layaknya pengendalian Covid-19. Langkah tersebut bakal didukung penyusunan panduan oleh Kemenkes dan Kemendagri.
“Nanti kita akan lihat, seperti kita menangani inflasi, daerah mana yang [kasus TBC-nya] tinggi, rendah, ada langkah-langkah yang dikerjakan, apakah sudah melaksanakan screening atau tidak, kemudian yang menemukan screening yang tertinggi daerah mana,” imbuhnya.
Daerah dengan penanganan TBC terbaik akan diusulkan untuk memperoleh penghargaan. Secara rutin, progres penanganan TBC oleh daerah juga akan diumumkan kepada publik.
Sementara itu, pada forum yang sama, Mendagri juga mengajak kepala daerah untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam konteks ini, daerah dapat berperan aktif mencegah terjadinya insiden keracunan makanan dengan mengoptimalkan peran dinas kesehatan setempat.
Dinas kesehatan beserta jajaran terkait dapat melakukan rapat internal guna membahas proses bisnis, mekanisme pengecekan makanan di lapangan, sekaligus menerbitkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“Sebelum dihidangkan ada UKS, Unit Kesehatan Sekolah yang akan mengecek kualitas. Jadi pengecekan yang di dapur, pengecekannya lagi oleh ahli gizi dan mungkin dinas kesehatan, kemudian pada waktu di sekolah sampai, itu ada lagi bisa pengecekan oleh Unit Kesehatan Sekolah yang di bawah kendali dari Dinas Pendidikan yang bosnya ya kepala daerah,” tandasnya.
Turut hadir pada rapat tersebut, Menko PMK Pratikno, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang, Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir, serta pejabat terkait di lingkungan kementerian/lembaga.
Hadir pula secara virtual Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi, serta para kepala daerah.
MC101 – Puspen Kemendagri (Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri)
