JAKARTA, Cakra101.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan jawaban dan tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi DPR RI terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Dalam kesempatan tersebut, pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi nasional pada kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen pada tahun 2027 sebagai langkah strategis menuju target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada 2029 mendatang.
Menkeu menjelaskan bahwa penyampaian KEM PPKF 2027 menjadi momen bersejarah karena untuk pertama kalinya dalam sejarah dokumen tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia.
“KEM PPKF tahun 2027 ini merupakan KEM PPKF pertama dalam sejarah yang disampaikan langsung oleh Bapak Presiden. Ini juga menjadi KEM PPKF pertama saya sebagai Menteri Keuangan,” ujar Purbaya di hadapan pimpinan dan anggota DPR RI.
Pemerintah, lanjut Menkeu, mendesain kebijakan fiskal tahun 2027 untuk memacu perputaran roda perekonomian sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan tersebut diposisikan sebagai fondasi penting menuju visi pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih tinggi dalam jangka menengah.
Untuk mendukung target tersebut, pemerintah menetapkan sejumlah asumsi makro fiskal. Inflasi diproyeksikan berada pada kisaran 1,5 persen hingga 3,5 persen, sementara nilai tukar rupiah diperkirakan bergerak pada rentang Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS.
Selain itu, suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun diproyeksikan berada pada kisaran 6,5 persen hingga 7,3 persen, sedangkan harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) ditetapkan pada rentang 70 dolar AS hingga 95 dolar AS per barel guna mengantisipasi dinamika dan ketidakpastian global.
Dari sisi fiskal, pemerintah merancang postur APBN 2027 dengan defisit anggaran sebesar 1,8 persen hingga 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit tersebut akan ditopang oleh target pendapatan negara sebesar 11,82 persen hingga 12,40 persen PDB, dengan belanja negara berada pada kisaran 13,62 persen hingga 14,80 persen PDB.
Untuk menciptakan efek pengganda (multiplier effect) yang kuat terhadap sektor riil, pemerintah akan memfokuskan anggaran pada delapan klaster Program Prioritas Nasional, yakni kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur perumahan dan ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan.
Selain itu, pemerintah memastikan program perlindungan sosial akan terus diperkuat agar lebih tepat sasaran. Penyaluran bantuan sosial dan subsidi secara bertahap akan menggunakan pendekatan berbasis penerima manfaat langsung melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Menutup penyampaiannya, Menkeu menegaskan bahwa berbagai pandangan dan masukan dari seluruh fraksi DPR RI menjadi perhatian penting pemerintah dalam menjaga kualitas penyusunan APBN 2027.
“Atas nama pemerintah kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas dukungan dan kerja sama segenap anggota Dewan Perwakilan yang terhormat. Semoga pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2027 dapat berjalan lancar dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan,” pungkasnya.
Target pertumbuhan ekonomi hingga 6,5 persen pada 2027 mencerminkan optimisme pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan fiskal yang sehat, kredibel, dan berkelanjutan.
(MC101 – Kementerian Keuangan)
