JAKARTA, Cakra101.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pagu indikatif Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp49,80 triliun.
Anggaran tersebut diarahkan untuk menjaga stabilitas fiskal, memperkuat layanan publik, serta mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Usulan tersebut disampaikan Menkeu Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI mengenai Pengantar Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Ruang Rapat Komisi XI DPR, Jakarta, Senin (15/6/2026).
Secara tren, usulan pagu fiskal tahun 2027 ini sama dengan pagu Tahun Anggaran 2026 setelah dikurangi efisiensi.
“Hal ini sejalan dengan kebijakan nasional terkait efisiensi anggaran dan penajaman belanja, di mana kementerian/lembaga perlu mengoptimalkan sumber daya di tengah kebutuhan yang semakin meningkat,” ujar Purbaya.
Berdasarkan fungsi, alokasi terbesar diusulkan untuk fungsi pelayanan umum yang mencapai Rp45,519 triliun.
Sementara itu, fungsi pendidikan diusulkan sebesar Rp3,996 triliun, sedangkan fungsi ekonomi sebesar Rp284,71 miliar.
Anggaran tersebut nantinya akan disalurkan melalui lima program utama Kementerian Keuangan untuk mendukung berbagai Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN).
Pada kesempatan yang sama, Menkeu juga memaparkan kinerja positif dan fundamental ekonomi domestik sepanjang 2026 yang dinilai tetap solid di tengah gejolak global.
Pada triwulan I 2026, ekonomi Indonesia mampu tumbuh sebesar 5,61 persen dengan tingkat inflasi yang tetap terkendali.
Hingga akhir Mei 2026, realisasi pendapatan negara telah mencapai Rp1.185 triliun atau tumbuh 19,1 persen secara tahunan.
Sementara itu, belanja negara telah terealisasi sebesar Rp1.365,4 triliun atau meningkat 34,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Adapun realisasi pembiayaan mencapai Rp379,4 triliun dengan tetap menjaga defisit dan utang pada batas aman, serta mengoptimalkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagai bantalan fiskal.
Dari sisi tata kelola internal, Kementerian Keuangan mencatat peningkatan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan dari 4,46 pada 2024 menjadi 4,7 dari skala 5 pada 2025.
Kementerian Keuangan juga berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebanyak 15 kali berturut-turut untuk laporan keuangan bagian anggaran 015.
“Kuatnya fundamental ekonomi domestik dan didukung kebijakan yang semakin solid menjadi landasan yang kokoh untuk menyongsong dinamika pada tahun 2027,” pungkas Menkeu.
(MC101 – Biro KLI Kemenkeu)
