MANADO, Cakra101.com — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menemukan sejumlah ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program pembibitan kelapa saat melakukan inspeksi mendadak di Desa Bengkol, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara, Jumat, 1 Mei 2026. Dalam sidak tersebut, Mentan menegaskan pentingnya pengawasan ketat, transparansi, dan penindakan tegas terhadap setiap bentuk penyimpangan agar program nasional berjalan sesuai ketentuan.
Dari hasil peninjauan langsung, Mentan menemukan berbagai persoalan mendasar mulai dari kualitas bibit yang tidak layak, ketidaksesuaian data administratif dengan kondisi lapangan, hingga pengelolaan kebun yang belum optimal.
“Ada bibit kecil yang tidak layak. Itu dari bibitnya saja. Benihnya saja sudah tidak layak. Kami suruh ganti,” tegas Mentan Amran.
Selain kualitas bibit, Mentan juga menyoroti perbedaan signifikan antara laporan resmi dan jumlah riil di lapangan.
“Laporannya 48 ribu. Kami temukan ternyata hanya kurang lebih 17 ribu. Ini harus ditambah,” ujarnya.
Atas temuan tersebut, Mentan meminta aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan terbuka demi memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan.
“Kami minta kepada reskrim, polres. Ini diperiksa. Kita harus berani membuka diri,” katanya.
Mentan menegaskan bahwa evaluasi lapangan dilakukan bukan untuk mencari kesalahan, melainkan membenahi kekurangan demi keberhasilan program rakyat sesuai arahan Presiden RI.
“Kita harus buka diri. Jangan kita lagi mau pencitraan itu perintah Bapak Presiden. Apa adanya. Apa yang terjadi di lapangan kita perbaiki,” tegasnya.
Lebih jauh, Mentan Amran menyatakan komitmennya untuk menindak tegas siapa pun yang terbukti melakukan penyimpangan, termasuk dari internal kementerian.
“Kalau ada yang menyimpang, bawa ke saya. Aku pecat. Bukan aku mutasi. Bukan peringatan. Tapi saya pecat,” tandasnya.
Program pembibitan ini merupakan bagian dari agenda nasional pengembangan komoditas strategis seperti kelapa, tebu, pala, lada, kakao, kopi, dan mete dengan target luas tanam hingga sekitar 870 ribu hektare sampai 1 juta hektare di seluruh Indonesia.
“Bapak Presiden perintahkan kami menanam kelapa, tebu, pala, lada, kakao, kopi, mete seluruh Indonesia 870 ribu hektare. Kurang lebih 1 juta hektare. Ini kita harus kawal,” jelas Mentan.
Untuk mendukung program tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp9,95 triliun yang difokuskan pada penyediaan bibit unggul gratis bagi masyarakat.
“Nah ini kita harus kawal bersama. Anggarannya 9,95 triliun atau 10 triliun. Khusus pembibitan dan gratis untuk rakyat Indonesia,” ujarnya.
Mentan juga menekankan bahwa keberhasilan program berskala nasional ini membutuhkan sinergi pemerintah pusat, daerah, TNI, Polri, dan seluruh pemangku kepentingan agar mampu menciptakan jutaan lapangan kerja baru sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
Di akhir kunjungannya, Mentan mengingatkan seluruh mitra kerja dan pelaksana program agar bekerja profesional serta tidak menyalahgunakan anggaran negara.
“Ini program untuk rakyat. Tidak boleh kita permainkan,” pungkasnya.
Melalui pengawasan langsung dan evaluasi menyeluruh, pemerintah optimistis program pembibitan nasional mampu memperkuat sektor perkebunan, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian yang berkelanjutan.
(MC101 – Humas Kementan)
