JAKARTA, Cakra101.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengeluarkan ultimatum tegas kepada ratusan perusahaan kelapa sawit yang dinilai masih menahan kenaikan harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani. Pemerintah bersama Satgas Pangan Polri akan memeriksa sekitar 270 hingga 300 perusahaan yang diduga belum menyesuaikan harga TBS sesuai ketentuan daerah, meskipun harga Crude Palm Oil (CPO) dunia dan nilai tukar dolar Amerika Serikat terus mengalami kenaikan. Langkah tersebut dibahas dalam rapat yang berlangsung di Jakarta, Senin (8/6/2026).
Keputusan tersebut dihasilkan dalam Rapat Koordinasi Pengembangan dan Stabilisasi Harga TBS Kelapa Sawit yang dipimpin langsung oleh Mentan Amran. Rapat tersebut dihadiri asosiasi petani, pelaku usaha, eksportir, perusahaan refinery, Satgas Pangan Polri, serta Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda dari 25 provinsi sentra sawit.
“Hari ini kita sepakat tidak ada lagi harga yang turun. Harus naik seperti kondisi semula. Bahkan bila perlu itu naik lebih tinggi. Kenapa? Nilai dolar dengan rupiah itu selisih kenaikannya 10 persen. Jadi minimal sama dengan seperti semula,” kata Mentan Amran.
Menurutnya, penurunan harga TBS yang terjadi beberapa waktu terakhir merupakan sebuah anomali pasar. Di tengah kenaikan harga CPO dunia dan penguatan dolar Amerika Serikat yang mencapai lebih dari 10 persen terhadap rupiah, harga TBS justru sempat mengalami penurunan hingga sekitar 17 persen di sejumlah daerah.
“Kami punya data. Harga CPO dunia naik 47 persen, kurs dolar naik lebih dari 10 persen, tetapi harga TBS justru turun. Ini anomali. Tidak ada alasan harga tidak kembali normal, bahkan harusnya naik sekitar 10 persen dari harga sebelumnya,” ujarnya.
Mentan Amran menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan praktik yang berpotensi merugikan petani sawit. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, terdapat sekitar 15 juta petani sawit yang menggantungkan kehidupannya pada komoditas strategis tersebut.
“Kita harus jaga petani kita. Ada 15 juta petani sawit di Indonesia. Tidak boleh kita rugikan mereka. Kalau harga dunia naik, kurs naik, tetapi harga di petani turun, itu tidak masuk akal,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa persoalan harga TBS menjadi perhatian langsung Presiden RI Prabowo Subianto. Saat melaksanakan ibadah haji beberapa waktu lalu, dirinya mengaku dua kali dihubungi Presiden untuk memastikan langkah pemerintah dalam melindungi petani sawit.
“Perintah Bapak Presiden sangat jelas, bela petani. Harga TBS harus kembali seperti semula, bahkan naik sekitar 10 persen mengikuti pergerakan kurs dan harga dunia,” ungkap Mentan Amran.
Berdasarkan hasil evaluasi rapat, sekitar 70 persen harga TBS di berbagai daerah telah mulai berangsur pulih. Namun demikian, pemerintah menargetkan pemulihan harga secara menyeluruh dalam waktu dekat.
“Mulai hari ini tidak ada lagi kompromi. Harga harus kembali normal. Yang belum menyesuaikan akan kami periksa,” tegasnya.
Untuk mempercepat pengawasan, Kementerian Pertanian akan mengirimkan data perusahaan yang diduga belum menyesuaikan harga kepada seluruh Dirkrimsus Polda dan Kapolda di daerah, lengkap dengan lampiran harga acuan yang telah ditetapkan gubernur.
Sementara itu, sejumlah perwakilan petani dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Banten menyampaikan bahwa harga di tingkat pabrik kelapa sawit (PKS) mulai mengalami kenaikan. Namun, kenaikan tersebut belum sepenuhnya diteruskan kepada petani, bahkan di beberapa daerah masih ditemukan selisih harga yang cukup besar dibandingkan harga acuan pemerintah daerah.
Menanggapi kondisi tersebut, Mentan Amran menegaskan bahwa pemerintah hadir sebagai penengah untuk memastikan seluruh pelaku usaha dalam rantai industri sawit memperoleh manfaat yang adil dan proporsional.
“Kita ingin membangun ekosistem yang sehat. Petani sejahtera, pengusaha juga sejahtera. Kita tumbuh bersama. Pemerintah hanya menjadi wasit agar tidak ada pihak yang dirugikan,” katanya.
Lebih lanjut, Mentan Amran menambahkan bahwa sektor sawit merupakan salah satu instrumen strategis yang akan memperkuat posisi Indonesia sebagai pengendali pasar minyak sawit dunia. Melalui program hilirisasi dan penguatan bioenergi, termasuk implementasi B50 dan pengembangan bioetanol, pemerintah terus mendorong peningkatan nilai tambah di dalam negeri.
“Kita produsen sawit terbesar dunia. Mimpi besar Presiden adalah menjadikan Indonesia pengendali pasar CPO dunia melalui hilirisasi dan pemanfaatan sawit untuk energi. Karena itu petani harus menjadi pihak pertama yang merasakan manfaatnya,” pungkasnya.
Langkah tegas pemerintah bersama Satgas Pangan Polri diharapkan mampu menciptakan tata niaga sawit yang lebih sehat, transparan, dan berkeadilan, sehingga petani memperoleh harga yang layak sesuai perkembangan pasar global serta kontribusinya terhadap perekonomian nasional.
(MC101 – Humas Kementan)
