BLITAR, Cakra101.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menghadiri kegiatan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi di Pendopo Ronggo Hadinegoro, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Kamis (2/7/2026).
Turut hadir mendampingi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono, Wakil Wali Kota Blitar Elim Tyu Samba, Bupati Blitar Rijanto, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, serta Direktur Consumer Banking BRI Aris Hartanto.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP menegaskan bahwa Kredit Program Perumahan (KPP) merupakan salah satu terobosan Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pembiayaan yang mudah, cepat, dan terjangkau bagi masyarakat, sekaligus mendukung pelaku usaha di sektor perumahan.
Program KPP tidak hanya memberikan akses pembiayaan bagi UMKM yang ingin memiliki, membangun, maupun merenovasi rumah, tetapi juga bagi pelaku usaha sektor perumahan seperti pengembang, kontraktor, produsen bahan bangunan, hingga toko material. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat dan menumbuhkan ekosistem perumahan nasional secara berkelanjutan.
Dalam dialog bersama peserta, Menteri PKP menyoroti masih adanya masyarakat yang bergantung pada pinjaman berbunga tinggi dari rentenir. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi alasan pemerintah terus menghadirkan berbagai skema pembiayaan yang lebih mudah dijangkau masyarakat.
“Kalau masih banyak masyarakat yang terjerat rentenir, berarti negara harus hadir. Kita tidak perlu marah kepada rentenir, tetapi menghadirkan solusi yang lebih baik. KPP memberikan akses yang lebih mudah, proses yang lebih cepat, dan bunga yang jauh lebih rendah sehingga masyarakat memiliki pilihan pembiayaan yang lebih menguntungkan,” ujar Menteri PKP.
Menteri PKP juga berdialog langsung dengan sejumlah debitur KPP guna memastikan proses pengajuan pembiayaan berjalan dengan mudah serta sesuai ketentuan yang berlaku. Beberapa penerima KPP diketahui merupakan pelaku UMKM yang memanfaatkan pembiayaan tersebut untuk memperbaiki rumah yang sekaligus digunakan sebagai tempat usaha, sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan keluarga.
Salah seorang debitur asal Tulungagung yang memiliki usaha toko bangunan mengaku memperoleh pembiayaan KPP sebesar Rp2 miliar. Ia menyampaikan bahwa sebelum adanya KPP, pinjaman usaha yang diperoleh dikenakan bunga sekitar 12 persen, sedangkan melalui KPP bunga yang dibayarkan hanya sekitar 6 persen, sehingga beban usaha menjadi jauh lebih ringan.
Menteri PKP juga mengungkapkan bahwa tingginya minat masyarakat terhadap program KPP mendapat respons positif dari pemerintah melalui peningkatan plafon pembiayaan.
“Minggu lalu saya dipanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Karena antusiasme masyarakat sangat tinggi, plafon Kredit Program Perumahan tahun ini ditingkatkan dari semula Rp36 triliun menjadi Rp50 triliun. Ini menunjukkan pemerintah serius memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha,” kata Menteri PKP.
Sementara itu, Direktur Consumer Banking BRI Aris Hartanto menegaskan komitmen BRI untuk terus mendukung berbagai program pemerintah yang berpihak kepada masyarakat.
“BRI adalah bank milik rakyat. Semangat kami adalah membantu rakyat melalui program-program pemerintah yang memberikan kemudahan pembiayaan. Hingga 30 Juni 2026, realisasi penyaluran KPP melalui BRI telah mencapai Rp10,55 triliun dari target sebesar Rp12 triliun. Kami akan terus mendukung agar program ini semakin luas manfaatnya bagi masyarakat,” ujarnya.
Pada kegiatan tersebut juga dilakukan penyaluran KPP kepada 632 debitur dengan total nilai mencapai Rp121,7 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp91,7 miliar disalurkan kepada debitur dari sisi demand, yaitu masyarakat yang memanfaatkan pembiayaan untuk memiliki, membangun, maupun merenovasi rumah. Sementara sisanya disalurkan kepada debitur dari sisi supply, yakni pelaku usaha yang bergerak di sektor perumahan dan rantai pasoknya.
Melalui kolaborasi antara Kementerian PKP, BP Tapera, perbankan, dan pemerintah daerah, program KPP diharapkan semakin memperluas akses pembiayaan perumahan yang terjangkau, sekaligus memperkuat ekosistem usaha di sektor perumahan. Program ini juga diharapkan mampu membantu masyarakat memperoleh hunian layak, mendorong pertumbuhan UMKM, menggerakkan ekonomi daerah, serta mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan informal berbunga tinggi.
(MC101 – Biro Komunikasi Publik Kementerian PKP)
Ringkasan Berita:
- Menteri PKP Maruarar Sirait menghadiri kegiatan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi di Kabupaten Blitar, Jawa Timur.
- Kredit Program Perumahan (KPP) menjadi salah satu solusi pembiayaan terjangkau bagi masyarakat dan pelaku usaha sektor perumahan.
- Pemerintah meningkatkan plafon KPP dari Rp36 triliun menjadi Rp50 triliun karena tingginya antusiasme masyarakat.
- Hingga 30 Juni 2026, realisasi penyaluran KPP melalui BRI mencapai Rp10,55 triliun dari target Rp12 triliun.
- Sebanyak 632 debitur menerima pembiayaan KPP senilai Rp121,7 miliar untuk mendukung kepemilikan rumah dan pengembangan usaha sektor perumahan.
