BANDUNG, Cakra101.com – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus memastikan Program 3 Juta Rumah berjalan tepat sasaran, transparan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hal tersebut ditegaskan Menteri PKP Maruarar Sirait saat mengunjungi lokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Cilampeni, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (26/07/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Menteri PKP meninjau langsung rumah calon penerima bantuan (CPB) BSPS milik Tardi, seorang pemulung yang rumahnya berada dalam kondisi rusak berat. Berdasarkan hasil survei dan verifikasi lapangan, rumah tersebut dinilai memenuhi seluruh persyaratan sebagai penerima bantuan BSPS, sehingga menunjukkan bahwa proses pendataan dan verifikasi telah berjalan secara tepat sasaran.
Menteri PKP meminta agar proses pembangunan rumah Pak Tardi yang semula dijadwalkan berlangsung pada 26 Agustus hingga 30 November 2026 dapat dimulai lebih cepat. Ia juga menegaskan bahwa seluruh proses pelaksanaan BSPS tidak boleh dipungut biaya dalam bentuk apa pun kepada masyarakat.
“Kami ingin rakyat segera merasakan manfaat program ini. Jangan diperlambat, dan jangan sampai ada pungutan apa pun kepada masyarakat. Program ini adalah hak rakyat dan harus dilaksanakan secara bersih, transparan, serta penuh tanggung jawab,” tegas Menteri PKP.
Kabupaten Bandung pada 2026 memperoleh alokasi BSPS sebanyak 3.235 unit rumah yang tersebar di 31 kecamatan dan 196 desa. Jumlah tersebut meningkat sangat signifikan dibandingkan tahun 2025 yang hanya memperoleh alokasi 35 unit rumah, sekaligus menjadi rekor peningkatan alokasi BSPS di daerah tersebut.
Khusus Kecamatan Katapang, alokasi BSPS mencapai 33 unit rumah. Secara nasional, Provinsi Jawa Barat juga menjadi provinsi dengan alokasi BSPS terbesar pada 2026, yakni sebanyak 46.817 unit rumah, sebagai bentuk komitmen pemerintah mempercepat penanganan rumah tidak layak huni dan meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah.
Pada kesempatan yang sama, Menteri PKP juga berdialog dengan masyarakat mengenai berbagai program pemerintah di sektor perumahan, termasuk kemudahan memiliki rumah melalui Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).
Masyarakat juga diperkenalkan dengan aplikasi SIKUMBANG Tapera sebagai sarana untuk memperoleh informasi rumah subsidi yang telah siap huni.
Menteri PKP mengingatkan jajaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa II agar lebih aktif menyosialisasikan berbagai program Kementerian PKP sehingga semakin banyak masyarakat mengetahui berbagai kemudahan yang telah disiapkan pemerintah.
“Arahan Presiden Prabowo jelas bahwa untuk rumah subsidi bukan hanya gambar tapi rumahnya sudah jadi dan saya ingin perangkat daerah dan Balai Perumahan dapat mensosialisasikan lebih aktif lagi agar program Presiden Prabowo dapat diketahui oleh seluruh rakyat,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait.
Selain melakukan peninjauan BSPS, Menteri PKP juga menyaksikan pelaksanaan Simulasi Tender Rakyat melalui Pemilihan Terbuka Toko (PTT) sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan efisiensi pelaksanaan program BSPS.
Simulasi tersebut didampingi Direktur Pengembangan Kawasan dan Permukiman Anggoro, Kepala Pusat Irianto, serta Sesditjen Kawasan Permukiman Musrifah.
Sebanyak tiga toko berpartisipasi dalam proses pemilihan terbuka, yakni PT Sukamenag Jaya, Toko Sumber Berkah, dan TB Yeni, untuk memenuhi kebutuhan material bagi empat penerima bantuan.
Hasil simulasi menunjukkan adanya efisiensi anggaran sebesar Rp2.898.000 atau 4,14 persen dari total pagu Rp70.000.000, dengan PT Sukamenag Jaya terpilih sebagai pemenang.
Menteri PKP menegaskan bahwa mekanisme Pemilihan Terbuka Toko merupakan bentuk reformasi tata kelola pelaksanaan BSPS agar seluruh proses berlangsung terbuka, kompetitif, akuntabel, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
“Program ini adalah program untuk rakyat sehingga seluruh prosesnya harus transparan, terbuka, dan tidak boleh ada pungutan apa pun. Efisiensi anggaran yang dihasilkan juga akan dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk tambahan bantuan perumahan,” tegas Menteri PKP.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai NasDem Daerah Pemilihan Jawa Barat II, Rajiv Singh, menyampaikan apresiasi atas komitmen Kementerian PKP dalam memperbesar alokasi bantuan perumahan bagi masyarakat Kabupaten Bandung.
“Terima kasih Pak Menteri, Kementerian PKP sudah bantu banyak untuk kami, dan dari bantuan itu saya juga akan menambah bantuannya secara pribadi untuk rakyat,” ujar Rajiv Singh.
Kunjungan tersebut turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekda Jawa Barat, Bupati Bandung Dadang Supriatna, Plt. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Rini Dyah Mawarty, Staf Khusus Bidang Perbankan dan Pembiayaan Dwidadi Sugito, Staf Khusus Bidang Internal dan Penjadwalan Novelin Silalahi, jajaran BP3KP Jawa II, serta pejabat Eselon II dan III Kementerian PKP.
(MC101 – Biro Komunikasi Publik Kementerian PKP)
Ringkasan Berita:
- Menteri PKP meninjau langsung pelaksanaan BSPS di Desa Cilampeni, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
- Kabupaten Bandung memperoleh alokasi BSPS sebanyak 3.235 unit rumah pada 2026, meningkat jauh dibandingkan 2025.
- Menteri PKP menegaskan BSPS harus transparan, gratis, dan tidak boleh ada pungutan apa pun kepada masyarakat.
- Pemilihan Terbuka Toko menghasilkan efisiensi anggaran sebesar Rp2.898.000 atau 4,14 persen dari total pagu.
- Pemerintah juga memperkuat sosialisasi KPR FLPP, SIKUMBANG Tapera, dan Program 3 Juta Rumah untuk masyarakat.
