NUSANTARA, Cakra101.com – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) terus mempercepat pembangunan fisik Tahap II guna mewujudkan target IKN sebagai Ibu Kota Politik pada tahun 2028, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025.
Untuk memastikan seluruh pekerjaan berjalan sesuai target, Otorita IKN secara rutin melaksanakan monitoring dan evaluasi bersama swasta atau investor, kementerian/lembaga, penyedia jasa konstruksi, penyedia jasa konsultan konstruksi, serta manajemen konstruksi induk. Kegiatan tersebut berlangsung di Multifunction Hall, Gedung Kemenko 1, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Selasa (14/7/2026).
Pembangunan IKN didukung melalui tiga skema pembiayaan, yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dilaksanakan oleh kementerian, APBN melalui mekanisme Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), serta investasi swasta.
Pembangunan yang didanai APBN tidak hanya dilaksanakan oleh Otorita IKN, tetapi juga didukung oleh Kementerian Pekerjaan Umum serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Melalui APBN yang dikelola Otorita IKN, terdapat 40 paket pekerjaan fisik, dengan rincian 9 paket telah selesai pada 2025, 15 paket dalam tahap konstruksi, dan 16 paket dalam tahap persiapan lelang.
Paket-paket yang masih dalam proses konstruksi meliputi pembangunan gedung perkantoran, kawasan yudikatif dan legislatif, jaringan jalan, embung, kolam retensi, serta jaringan perpipaan air minum sebagai bagian dari penyediaan layanan dasar perkotaan di IKN.
Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum menangani 90 paket pekerjaan fisik, dengan capaian 78 paket telah selesai dan 12 paket masih dalam proses konstruksi. Sejumlah proyek strategis yang tengah berjalan antara lain pembangunan Jalan Tol IKN, Duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek, serta sejumlah jalan pendukung lainnya.
Di sisi lain, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mengelola 12 paket pembangunan, di mana 11 paket telah selesai dan satu paket masih dalam tahap konstruksi, yakni pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang direlokasi guna mendukung penataan kawasan IKN.
Dari skema investasi swasta, hingga saat ini 67 pelaku usaha telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS). Dari jumlah tersebut, 9 proyek telah selesai dibangun dan 6 proyek sedang memasuki tahap konstruksi.
Proyek-proyek yang tengah dibangun meliputi Kampus Universitas Gunadarma Nusantara, Rumah Sakit Abdi Waluyo, Teras by Plataran, Apartemen PT Star Bright International Investment, Kawasan Campuran PT Fajar Maju Karya Gemilang, dan Apartemen PT Dian Jaya Indonesia.
Adapun melalui skema KPBU, terdapat 13 proyek prakarsa, terdiri atas 7 sektor hunian dan 6 sektor jalan. Dalam waktu dekat, skema ini akan memasuki tahap pembangunan 108 unit rumah tapak yang diprakarsai PT Intiland Development Tbk serta 8 menara rumah susun yang diprakarsai PT Nindya Karya.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa percepatan pembangunan harus tetap mengedepankan keselamatan kerja dan kualitas pembangunan.
“K3 kita harus lebih ketat lagi. Kecelakaan bisa saja terjadi, tetapi harus kita minimalkan. Kita bekerja cepat, tetapi tetap aman dan nyaman. Target kita adalah 2028. Tiga pilar pembangunan IKN tetap menjadi pegangan, yaitu kualitas, estetika, dan keberlanjutan lingkungan,” ujar Basuki.
Selain memantau progres pembangunan, forum monitoring dan evaluasi tersebut juga membahas berbagai isu strategis dan kendala di lapangan, sekaligus memperkuat koordinasi serta penyelarasan pelaksanaan pembangunan yang dibiayai melalui APBN, investasi swasta, maupun skema KPBU.
(MC101 – Humas Otorita IKN)
Ringkasan Berita:
- Otorita IKN mempercepat Pembangunan Tahap II untuk mewujudkan IKN sebagai Ibu Kota Politik pada 2028.
- Otorita IKN mengelola 40 paket pekerjaan fisik, dengan 15 paket masih dalam tahap konstruksi.
- Kementerian Pekerjaan Umum menangani 90 paket proyek, sementara Kementerian PKP mengelola 12 paket pembangunan.
- Sebanyak 67 pelaku usaha telah menandatangani PKS investasi di IKN, dengan 6 proyek sedang dalam tahap konstruksi.
- Kepala Otorita IKN menegaskan pembangunan harus tetap mengedepankan kualitas, estetika, keberlanjutan lingkungan, dan keselamatan kerja (K3).
