JAKARTA, Cakra101.com – Pemerintah terus mengupayakan berbagai strategi untuk meningkatkan sinergi dengan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan agenda pembangunan nasional. Komitmen tersebut salah satunya diwujudkan melalui penerimaan kunjungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah ke Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) pada Senin (17/11/2025). Kegiatan yang dihadiri lebih dari 50 perwakilan pemerintah kabupaten tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan kapasitas, serta memberikan pendampingan terkait pengelolaan humas, keprotokolan, dan kearsipan di lingkungan pemerintahan daerah.
Dalam sambutannya, Plt. Asisten Deputi (Asdep) Dokumentasi, Diseminasi, Arsip Kepresidenan, dan Kementerian (DDAKK), Heru Priyantono, menyampaikan bahwa kehadiran Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah tidak hanya menjadi wadah komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga mencerminkan keharmonisan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Sinergi seperti ini sangat penting, karena Halmahera Tengah tidak hanya hadir untuk melohat kerja-kerja kemensetneg dalam memberikan dukungan kepada Presiden dan Wakil Preside, tetapi juga membawa semangat kolaborasi dan kesiapan untuk mengadopsi standar tata kelola yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kontribusi besar dalam menyukseskan agenda pembangunan nasional,” ujar Heru.
Kegiatan berlanjut dengan pemaparan materi oleh Kepala Biro Humas Kemensetneg, Eddy Cahyono Sugiarto. Ia menjelaskan peran strategis Kemensetneg dalam menyelenggarakan dukungan teknis, administrasi, dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara, serta dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
“Kemensetneg kerap diibaratkan sebagai Air Traffic Control pemerintahan, yakni mengatur alur kerja, menjaga keterpaduan dan keharmonisasian, serta memastikan setiap agenda kenegaraan pemerintahan berlangsung selaras dan tanpa hambatan,” tutur Eddy.
Lebih lanjut Eddy menyampaikan arahan Menteri Sekretaris Negara mengenai pentingnya meninggalkan cara kerja birokrasi lama dengan cara-cara baru yang menekankan pada pelibatan partisipasi publik yang bermakna, karena berbagai kebijakan yang ada pada saat ini sejatinya bertujuan untuk memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.
“Kementerian Sekretariat Negara telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi publik melalui penyerapan aspirasi publik, dan memberikan kemudahan untuk mengakses berbagai pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kemensetneg, salah satunya adalah melalui kegitan penerimaan kunjungan delegasi kali ini, ” lanjut Eddy.
Pada sesi berikutnya, Plt. Asdep DDAKK, Heru Priyantono kembali menegaskan pentingnya kearsipan sebagai bukti autentik penyelenggaraan pemerintahan. Ia menjelaskan bahwa pengelolaan arsip tidak hanya terbatas pada penyimpanan dokumen, tetapi mencakup manajemen arsip dinamis, baik aktif maupun inaktif, hingga arsip statis yang harus ditata melalui mekanisme berjenjang antara unit pengolah dan unit kearsipan.
“Pengelolaan arsip yang baik tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjaga memori kolektif bangsa,” ungkap Heru.
Heru juga menambahkan bahwa Kemensetneg telah mengimplementasikan Naskah Dinas Elektronik (NADIE), sebuah sistem digital yang mengelola seluruh proses persuratan mulai dari surat masuk, distribusi, disposisi, hingga tindak lanjut oleh pejabat terkait. Implementasi NADIE dinilai berhasil meningkatkan efisiensi kerja dan kualitas kearsipan, sehingga membawa Kemensetneg meraih berbagai penghargaan nasional.
“Penerapan digitalisasi naskah dinas seperti NADIE sangat relevan untuk diadaptasi pemerintah daerah. Dengan sistem ini, tata kelola persuratan dan kearsipan dapat berjalan lebih tertib, efisien, dan akuntabel,” tegas Heru.
Paparan berikutnya disampaikan oleh Faisal Fahmi, Pranata Humas Ahli Madya Kemensetneg, yang membahas mengenai kehumasan dan keprotokolan. Faisal menyampaikan bahwa dalam fungsi kehumasan, Kemensetneg memastikan setiap informasi mengenai agenda, kebijakan, maupun kegiatan Presiden dan Wakil Presiden tersampaikan secara akurat, tepat waktu, dan mudah dipahami publik.
“Kami mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta penyajian narasi yang konstruktif agar komunikasi pemerintah benar-benar dapat menjadi jembatan antara negara dan masyarakat,” jelas Faisal.
Lebih lanjut, Faisal menjelaskan bahwa terkait aspek keprotokolan, Kemensetneg berpegang pada disiplin tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan, serta ketepatan alur kegiatan kenegaraan. Setiap detail mulai dari penyiapan tempat, alur kedatangan, penempatan tamu, hingga penyusunan rangkaian acara, dirancang untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan berjalan tertib, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 Pasal 2, yang meliputi asas kebangsaan, ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian dan keselarasan, serta prinsip timbal balik.
Sebagai penutup, sesi dialog interaktif berlangsung hangat dan produktif. Para perwakilan Kabupaten Halmahera Tengah menunjukkan antusiasme tinggi melalui beragam pertanyaan yang mencakup pelaksanaan tugas keprotokolan sesuai ketentuan, pengelolaan kearsipan, hingga peran kehumasan dalam membangun kepercayaan publik. Para peserta juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik terhadap tata kelola pemerintahan, sehingga kinerja pemerintahan dapat semakin responsif, transparan, dan berintegritas.
Melalui rangkaian kunjungan ini, Kemensetneg berharap dapat memperkuat hubungan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin profesional, modern, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sinergi pusat–daerah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kapasitas humas, keprotokolan, dan kearsipan di lingkungan pemerintah daerah, tetapi juga mendorong terwujudnya pelayanan publik yang lebih transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
MC101 – ANA/KHA-Humas Kemensetneg
