JAKARTA, Cakra101.com – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (21/05/2026). Pertemuan tersebut membahas kesiapan implementasi kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) yang dijadwalkan mulai berlaku pada awal Juni mendatang.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa dirinya telah melaporkan kepada Presiden terkait rencana implementasi kebijakan devisa hasil ekspor yang akan dimulai pada 1 Juni 2026.
“Tadi melaporkan ke Bapak Presiden terkait dengan rencana implementasi dari dua hal yaitu pelaksanaan devisa hasil ekspor yang berlangsung tanggal 1 Juni besok,” ujar Airlangga kepada awak media usai pertemuan.
Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan pelaksanaan ekspor komoditas strategis seperti crude palm oil (CPO), batu bara, dan ferro alloy melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia.
Airlangga menegaskan bahwa pemerintah saat ini sedang menyelesaikan berbagai instrumen regulasi pendukung, mulai dari Peraturan Menteri Perdagangan, Bank Indonesia, hingga regulasi dari Kementerian Keuangan agar implementasi kebijakan dapat berjalan tepat waktu.
“Tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi, baik dari Permendag, dari BI, maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan,” katanya.
Pemerintah juga akan melakukan sosialisasi kepada asosiasi pelaku usaha guna memastikan seluruh pihak memahami kebijakan baru tersebut.
“Sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan sore hari ini jam 4, sehingga asosiasi-asosiasi yang terkait mengetahui kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah,” lanjut Airlangga.
Terkait implementasi kebijakan melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia, Airlangga meminta investor asing tetap tenang dan percaya terhadap arah kebijakan pemerintah. Ia memastikan bahwa seluruh kegiatan ekspor tetap dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah berjalan saat ini.
“Yang pertama tentu tidak perlu khawatir, karena seluruhnya ekspor masih dilakukan oleh perusahaan di sektor existing,” ujar Airlangga.
“Dalam ekspor itu langsung ada pelaporan kepada Danantara, sehingga dalam tiga bulan nanti kita fine tune sistemnya,” tambahnya.
Selain membahas kebijakan ekspor, pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah strategis guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah situasi ketidakpastian global.
Menurut Airlangga, pemerintah akan melanjutkan kebijakan work from home selama dua bulan ke depan serta menyiapkan berbagai insentif ekonomi guna mendorong pergerakan ekonomi nasional pada kuartal kedua.
“Tadi dibahas berbagai kebijakan yang akan diambil, termasuk kebijakan paket terkait dengan ekonomi ke depan dalam situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir. Maka juga akan dilanjutkan work from home untuk dua bulan ke depan,” pungkasnya.
(MC101 – BPMI Setpres)
