BANYUMAS, Cakra101.com — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penanganan sampah kini menjadi prioritas nasional saat meninjau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Berwawasan Lingkungan dan Edukasi (BLE) di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (28/04/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Kepala Negara menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk mempercepat pengembangan sistem pengelolaan sampah terpadu di berbagai daerah sebagai solusi strategis terhadap persoalan lingkungan nasional. Presiden menyampaikan bahwa model TPST BLE Banyumas telah menjadi inspirasi dan mulai diadopsi di berbagai wilayah, termasuk sedikitnya 13 kabupaten di Jawa Tengah.
Presiden Prabowo menekankan bahwa pemerintah pusat akan memberikan dukungan langsung guna memperluas, menyempurnakan, dan meningkatkan efektivitas model pengelolaan sampah tersebut agar dapat diterapkan lebih luas di seluruh Indonesia.
Lebih lanjut, Presiden menyambut target Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk mewujudkan zero waste to money pada 2028. Menurut Kepala Negara, target tersebut realistis dicapai melalui sinergi kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Presiden juga menegaskan bahwa dalam 2 hingga 3 tahun ke depan, pemerintah menargetkan pengendalian persoalan sampah secara nasional agar Indonesia mampu membangun sistem lingkungan yang lebih sehat, bersih, dan produktif.
Selain aspek lingkungan, Presiden Prabowo menyoroti nilai ekonomi dari pengolahan sampah, termasuk inovasi produksi genteng dari hasil pengolahan TPST BLE yang dinilai efektif, ekonomis, dan berpotensi mendukung program bantuan perbaikan rumah masyarakat.
Menurut Presiden, produk genteng tersebut dapat menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menekan biaya renovasi rumah sekaligus meningkatkan kualitas hunian masyarakat melalui material yang lebih sehat, kuat, dan estetis.
Kepala Negara juga mendorong pengurangan penggunaan seng dalam pembangunan rumah karena dinilai rentan berkarat, kurang sehat, dan tidak mendukung estetika lingkungan. Presiden menegaskan visinya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara yang indah, sehat, nyaman dihuni, dan kuat dari sektor pariwisata.
Kebijakan ini menandai arah pembangunan nasional yang menempatkan pengelolaan sampah bukan sekadar isu kebersihan, tetapi sebagai pilar pembangunan berkelanjutan yang mampu menciptakan nilai ekonomi, lapangan kerja, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta daya tarik lingkungan nasional.
(MC101 – BPMI Setpres)
