JAKARTA, Cakra101.com — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Pancasila harus menjadi landasan utama pembangunan ekonomi nasional yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, pemerataan pembangunan, dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Penegasan tersebut disampaikan Presiden saat memberikan amanat pada Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (01/06/2026).
Dalam pidatonya, Presiden menjelaskan bahwa konsep Ekonomi Pancasila merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai religius, kemanusiaan, serta memperkuat persatuan nasional. Menurut Kepala Negara, salah satu implementasinya adalah melalui pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
“Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekadar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk generasi-generasi yang akan datang,” ujar Presiden.
Presiden menekankan bahwa pembangunan ekonomi nasional tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan semata, melainkan harus memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok yang paling membutuhkan perhatian negara.
Menurut Presiden, anak-anak Indonesia harus mendapatkan akses gizi yang cukup, petani memperoleh pupuk tepat waktu dengan harga yang terjangkau, nelayan mendapatkan akses pasar yang adil, serta seluruh masyarakat memperoleh kesempatan yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan.
“Anak-anak kita, saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, dan paling tidak berdaya harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil, harus dibantu dan diberdayakan,” tegas Presiden.
Selain itu, Presiden juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap pekerja Indonesia agar memperoleh kesempatan kerja, penghasilan yang layak, serta perlindungan yang memadai dalam menjalankan aktivitas ekonominya.
“Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan penghidupan dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi dan harus dibantu,” lanjutnya.
Lebih jauh, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Ekonomi Pancasila harus berpihak pada kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat, bukan hanya menguntungkan kelompok tertentu.
Menurut Kepala Negara, selama ini sebagian keuntungan dari pengelolaan sumber daya alam Indonesia masih banyak mengalir ke luar negeri. Karena itu, pemerintah berkomitmen memperkuat kedaulatan ekonomi melalui berbagai kebijakan strategis.
“Ekonomi kita tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang saja. Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi,” ungkap Presiden.
Untuk mewujudkan kemandirian dan kedaulatan ekonomi nasional, pemerintah terus memperkuat tata kelola sumber daya alam melalui kebijakan ekspor satu pintu, hilirisasi industri, serta penguatan pengelolaan devisa hasil ekspor.
“Pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berbasis hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.
Pada momentum Hari Lahir Pancasila tersebut, Presiden Prabowo kembali mengingatkan bahwa cita-cita para pendiri bangsa adalah mewujudkan kemakmuran yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, Ekonomi Pancasila harus menjadi pedoman dalam membangun Indonesia yang lebih kuat, mandiri, berdaulat, dan sejahtera.
(MC101 – BPMI Setpres)
