JAKARTA, Cakra101.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk membenahi tata kelola perekonomian nasional dengan menutup berbagai praktik yang menyebabkan kebocoran kekayaan negara. Penegasan tersebut disampaikan dalam taklimat pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin, 20 Juli 2026.
Dalam arahannya, Kepala Negara menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan berbagai praktik yang merugikan kepentingan nasional terus berlangsung karena berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.
“Terjadi suatu distorsi terhadap perekonomian kita, telah terjadi mengalir keluar kekayaan kita secara signifikan ribuan triliun, ratusan miliar dolar tiap tahun dengan praktik-praktik underinvoicing, pemalsuan laporan, underinvoicing adalah pemalsuan laporan perdagangan. Praktik-praktik transfer pricing, praktik-praktik penyelundupan, hal-hal yang sesungguhnya sungguh tidak masuk akal dan sesungguhnya tidak adil bagi bangsa kita,” ujar Kepala Negara dalam pengantarnya.
Presiden Prabowo menjelaskan bahwa temuan mengenai kebocoran ekonomi tersebut bukan hanya bersumber dari data pemerintah, tetapi juga didukung oleh berbagai lembaga internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Menurutnya, kondisi tersebut telah lama diketahui oleh para pelaku ekonomi, baik di dalam maupun luar negeri.
“Ini bukan data dari kita, ini data internasional, ini data dari lembaga-lembaga internasional, ini data dari PBB di antaranya. Tapi seluruh bangsa sudah merasakan, semua pelaku ekonomi sudah mengerti hal ini, di dalam negeri dan di luar negeri semua tahu. Negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia sempat berminggu-minggu hilang minyak goreng, sesuatu yang tidak masuk di akal,” imbuh Presiden Prabowo.
Menghadapi tantangan tersebut, Presiden menegaskan bahwa pemerintah memperoleh mandat dari rakyat untuk menyelesaikan berbagai persoalan strategis yang selama ini menghambat kemajuan bangsa. Karena itu, berbagai langkah pembenahan terus dilakukan secara konsisten di berbagai sektor.
“Kita dihadapi dengan masalah yang sangat besar, dengan masalah yang vital, kalau ini kita biarkan, kalau kebocoran ratusan miliar dolar kekayaan Indonesia dibiarkan terus keluar, kita bisa bayangkan nasib bangsa kita seperti apa,” tegas Presiden.
Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa selama 18 bulan masa pemerintahan, berbagai persoalan strategis yang selama bertahun-tahun belum terselesaikan mulai menunjukkan kemajuan. Bahkan, pemerintah disebut telah berhasil menyelesaikan lebih dari 108 hingga 110 persoalan penting dalam kurun waktu tersebut.
“Saya ingatkan kita diberi mandat untuk menyelesaikan masalah, dan seharusnya kita bangga bahwa ternyata dalam kurun waktu ini telah banyak masalah dan kesulitan yang telah kita selesaikan. Mungkin hitungan kita terakhir lebih dari 108 masalah, 110 masalah yang kita selesaikan dalam satu tahun lebih, 18 bulan pemerintahan kita,” ungkap Presiden Prabowo.
(MC101 – BPMI Setpres)
Ringkasan Berita:
- Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah membenahi tata kelola ekonomi untuk menghentikan kebocoran kekayaan negara.
- Praktik seperti underinvoicing, transfer pricing, dan penyelundupan dinilai menjadi penyebab kebocoran ekonomi bernilai ratusan miliar dolar setiap tahun.
- Presiden menyebut data tersebut didukung oleh lembaga internasional, termasuk PBB.
- Pemerintah terus melakukan pembenahan di berbagai sektor sebagai bagian dari mandat rakyat untuk menyelesaikan persoalan strategis.
- Selama 18 bulan pemerintahan, Presiden mengungkapkan bahwa lebih dari 108 hingga 110 persoalan penting telah berhasil diselesaikan.
