JAKARTA, Cakra101.com – Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (22/06/2026). Dalam pertemuan tersebut, Presiden menerima laporan terkait perkembangan program hilirisasi nasional, ketahanan energi, serta stabilitas pasokan listrik di Indonesia.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa salah satu agenda utama rapat adalah mengevaluasi pelaksanaan program hilirisasi nasional yang saat ini terus menunjukkan perkembangan positif, termasuk pembangunan ekosistem baterai kendaraan listrik hasil kerja sama antara CATL dan Antam.
“Tadi kami melakukan rapat dengan Bapak Presiden, yang pertama adalah untuk mengevaluasi program hilirisasi. Karena beberapa sudah jalan, kami juga melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa program hilirisasi kita untuk ekosistem baterai mobil yang kerja sama antara CATL dan Antam itu sudah selesai dan insyaallah akan diresmikan nanti di bulan Juli akhir, itu sudah selesai,”
Selain perkembangan hilirisasi, Presiden Prabowo juga menerima laporan mengenai kondisi ketahanan energi nasional yang hingga saat ini berada dalam kondisi aman.
“Yang kedua, kami juga melakukan rapat dengan Presiden untuk membahas tentang energi kita, dan ketahanan energi kita rata-rata di atas 20 hari minimum,” kata Bahlil.
Dalam kesempatan tersebut, pemerintah turut membahas keberlangsungan layanan listrik kepada masyarakat. Menurut Bahlil, pemerintah bersama PT PLN (Persero) telah melakukan evaluasi terhadap berbagai faktor yang memengaruhi stabilitas sistem kelistrikan nasional, termasuk pasokan batu bara.
“Total konsumsi batubara PLN kita setiap tahun itu 154 juta ton. Sementara penugasan dari Kementerian ESDM kepada perusahaan-perusahaan untuk melayani PLN itu sudah sekitar 180-190 juta ton, yang sudah dikontrak oleh PLN 134 juta ton,” jelasnya.
“Sebenarnya, secara kontrak dengan PLN dengan pengusaha, 134 juta untuk satu tahun, sekarang kan berbulan 6, itu harusnya no issue. Ternyata yang PLN keluhkan itu, atau PLN minta itu adalah kalori yang medium untuk blending,” lanjutnya.
Untuk memastikan pelayanan listrik tetap berjalan optimal, pemerintah telah mengambil langkah-langkah strategis guna membantu PLN mengatasi persoalan yang ada. Selain itu, pemerintah juga membentuk tim pengadaan batu bara agar permasalahan serupa tidak terulang di masa mendatang.
“Sudah kita pastikan bahwa sudah tidak ada masalah dan kita pemerintah sudah membantu PLN untuk bisa menjalankan. Tetapi yang lebih dari itu adalah kita meminta ke PLN agar segera melakukan maintenance, agar betul-betul bisa memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat,” ujar Bahlil.
“Menurut kami, dari pihak regulator melihat, kalau ini tidak diawasi, kita tidak mau lagi seperti ini terus. Maka saya membentuk tim, tim pengadaannya itu dari PLN, Dirjen Batubara, BPKP, Inspektur Jenderal,” lanjutnya.
Terkait arahan Presiden Prabowo, Bahlil menegaskan bahwa Presiden meminta kementerian terkait segera mengambil langkah-langkah terukur dan percepatan penanganan guna memastikan pelayanan listrik kepada masyarakat tetap terjaga.
“Arahan Bapak Presiden Prabowo kepada kami adalah segera memastikan untuk melakukan langkah-langkah yang terukur dalam rangka percepatan agar tidak lagi terjadi hal seperti ini,” ujar Bahlil.
Pertemuan tersebut menegaskan komitmen Presiden Prabowo untuk mempercepat hilirisasi industri, memperkuat ketahanan energi nasional, serta memastikan masyarakat memperoleh layanan listrik yang andal sebagai fondasi menuju pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi Indonesia yang berkelanjutan.
(MC101 – BPMI Setpres)
Ringkasan Berita
- Presiden Prabowo menerima laporan perkembangan program hilirisasi nasional, termasuk ekosistem baterai kendaraan listrik CATL dan Antam yang telah selesai dibangun.
- Ketahanan energi nasional dilaporkan berada pada level aman dengan rata-rata cadangan di atas 20 hari minimum.
- Konsumsi batu bara PLN mencapai 154 juta ton per tahun, sementara penugasan pasokan dari Kementerian ESDM mencapai 180–190 juta ton.
- Pemerintah membentuk tim pengadaan batu bara yang melibatkan PLN, Dirjen Batubara, BPKP, dan Inspektur Jenderal.
- Presiden Prabowo menginstruksikan langkah terukur untuk menjaga stabilitas kelistrikan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
