SORONG, Cakra101.com — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI resmi meluncurkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) se-Papua dengan target minimal 21.000 unit rumah guna mempercepat penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) serta meningkatkan kualitas hunian masyarakat di wilayah timur Indonesia. Peluncuran berlangsung di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Senin (27/4/2026).
Program strategis tersebut diluncurkan langsung oleh Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu sebagai bentuk nyata percepatan pembangunan perumahan layak bagi masyarakat Papua.
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa program BSPS merupakan bukti kehadiran negara dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat, khususnya penyediaan rumah yang layak, sehat, dan aman sebagai fondasi peningkatan kualitas hidup.
Menurut Menteri Ara, pelaksanaan program akan mulai berjalan pada Mei 2026 dengan pendekatan percepatan agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat hingga wilayah pelosok. Ia menekankan bahwa negara kini hadir lebih nyata untuk mengurus kebutuhan dasar masyarakat Papua yang selama puluhan tahun dinilai belum tersentuh optimal.
Sebagai bentuk komitmen besar tersebut, pemerintah meningkatkan kuota BSPS di seluruh Papua menjadi sekitar 21.000 unit yang tersebar di 6 provinsi dan 42 kabupaten/kota, dengan alokasi minimal 500 unit per kabupaten/kota.
Program ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik rumah, tetapi juga mengedepankan pemberdayaan masyarakat melalui skema swadaya, di mana warga terlibat langsung dalam proses pembangunan sehingga turut mendorong perputaran ekonomi lokal.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan apresiasi atas langkah Kementerian PKP yang dinilai menghadirkan program perumahan berskala besar dan masif di Papua, sesuatu yang disebutnya belum pernah dilakukan secara optimal sebelumnya.
Tito juga menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memastikan keberhasilan program melalui pendataan, verifikasi, serta dukungan kebijakan agar pelaksanaan di lapangan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Sementara itu, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menyatakan kesiapan penuh pemerintah daerah untuk bersinergi dengan pemerintah pusat demi memastikan program BSPS benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua.
Peluncuran BSPS se-Papua ini diharapkan menjadi momentum besar dalam percepatan penanganan RTLH, sekaligus mempertegas komitmen pemerintah terhadap pemerataan pembangunan perumahan nasional hingga ke wilayah timur Indonesia.
Kementerian PKP memastikan seluruh pelaksanaan program dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, dengan dukungan pendampingan teknis agar pembangunan hunian layak benar-benar berkelanjutan dan berdampak sosial-ekonomi luas bagi masyarakat Papua.
(MC101 – Biro Komunikasi Publik PKP)
