JAKARTA, Cakra101.com – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan arsitektur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 didesain tetap ekspansif secara kolaboratif, terarah, dan terukur. RAPBN 2027 dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan kesejahteraan yang lebih cepat.
“Sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan Danantara harus bekerja sinergis dan makin solid. Transformasi ekonomi pada aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi harus terus diperkuat. Program-program unggulan harus berjalan efektif,” ucap Presiden dalam pidato kenegaraannya di Gedung Nusantara, Jakarta, pada Jumat, 14 Agustus 2026.
“Program perlindungan sosial harus andal. Pemberdayaan bagi UMKM harus terus digairahkan. Dukungan untuk petani, nelayan, guru, dan tenaga kerja yang rentan juga harus diperkuat. Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus makin baik dan makin kokoh. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa RAPBN 2027 difokuskan pada delapan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN). Kedelapan program tersebut meliputi kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan, dan ketahanan terhadap bencana; penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa; serta penurunan kemiskinan.
“Delapan prioritas tersebut didukung oleh penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi,” katanya.
Untuk mendukung agenda tersebut, belanja negara 2027 direncanakan sebesar Rp4.097,2 triliun, meningkat dari Rp3.842,7 triliun pada APBN 2026. Sementara itu, pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp3.426 triliun, pembiayaan direncanakan sebesar Rp671,2 triliun, dengan defisit anggaran sebesar 2,40 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
“Pertumbuhan ekonomi tahun 2027 ditargetkan mencapai 6 persen. Lebih tinggi dari target APBN 2026 sebesar 5,4 persen. Inflasi akan kita jaga pada kisaran 2,5 persen. Suku bunga SBN 10 tahun diperkirakan 6,9 persen. Nilai tukar rupiah kita berada pada kisaran 17.500 rupiah per satu dolar Amerika Serikat,” jelas Presiden.
Pemerintah turut menargetkan tingkat kemiskinan turun menjadi 6,0 sampai 6,5 persen, tingkat pengangguran terbuka turun ke rentang 4,3 sampai 4,87 persen, serta rasio gini membaik menjadi 0,362 sampai 0,367. Presiden menegaskan angka tersebut akan dijaga melalui reformasi fiskal yang holistik dan konsisten, optimalisasi pendapatan negara, minimalisasi kebocoran penerimaan, efisiensi belanja, penguatan perlindungan sosial yang tepat sasaran, serta pengembangan pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan.
“Angka-angka APBN kita sangat bergantung dengan angka-angka makroekonomi kita. Angka-angka makroekonomi kita sangat bergantung dari kualitas data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik kita,” kata Presiden.
Oleh karena itu, Kepala Negara mengajak seluruh masyarakat untuk menyukseskan sensus ekonomi tahun 2026 sebagai upaya memperbarui data aktivitas ekonomi nasional. Presiden mendorong seluruh masyarakat untuk mengisi formulir sensus dengan penuh kejujuran.
“Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan. Data dari sensus ekonomi akan digunakan untuk kita bisa lebih tepat menyusun kebijakan dan anggaran,” lanjutnya.
(MC101 – BPMI Setpres)
Ringkasan Berita:
- RAPBN 2027 didesain ekspansif, kolaboratif, terarah, dan terukur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi serta kesejahteraan yang lebih cepat.
- Pemerintah memfokuskan RAPBN 2027 pada delapan Program Kerja Prioritas Nasional, mulai dari kedaulatan pangan hingga penurunan kemiskinan.
- Belanja negara 2027 direncanakan Rp4.097,2 triliun, pendapatan negara Rp3.426 triliun, dan pembiayaan Rp671,2 triliun dengan defisit 2,40 persen terhadap PDB.
- Pertumbuhan ekonomi 2027 ditargetkan mencapai 6 persen, dengan inflasi dijaga pada kisaran 2,5 persen.
- Pemerintah menargetkan penurunan kemiskinan, pengangguran terbuka, dan perbaikan rasio gini melalui reformasi fiskal, efisiensi belanja, perlindungan sosial, serta pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan.
