Cakra101, Yogyakarta.- Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya keselarasan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian budaya. Hal ini disampaikan Bima dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XI Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) Tahun 2025 yang digelar di Hotel Tentrem, Yogyakarta, Rabu (6/8/2025).
Bima menegaskan, pelestarian kota pusaka merupakan instrumen konkret dalam mendukung program Asta Cita, khususnya pada misi yang menitikberatkan kesejahteraan masyarakat dalam harmoni dengan lingkungan, alam, dan budaya.
Ia menyampaikan terdapat tiga landasan utama dalam penguatan kota pusaka. Pertama, kota pusaka tidak hanya menyangkut aspek keindahan, tetapi juga memiliki potensi sebagai dasar penguatan ekonomi. Kedua, pelestariannya harus bersifat berkelanjutan dan lintas kepemimpinan. Ketiga, kota pusaka memiliki peran penting dalam memperkuat identitas budaya dan karakter kota.
“Kalau itu bisa kita samakan frekuensinya, maka urusan budaya dan pusaka ini jadi modal luar biasa untuk menuju Indonesia Emas 2045. Sebab kota pusaka ini bisa meningkatkan pendapatan per kapita, menurunkan kemiskinan, dan lain-lain,” kata Wamendagri Bima.
Lebih lanjut, Bima menyoroti sejumlah pemerintah daerah (Pemda) yang hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan namun mengabaikan aspek pelestarian budaya. Menurutnya, budaya dan ekonomi seharusnya berjalan beriringan sebagai satu kesatuan identitas daerah.
“Karena ngejar angka-angka cepat, tetapi pelestarian budayanya dikorbankan,” ujarnya.
Bima juga menekankan pentingnya memanfaatkan potensi budaya dan pariwisata untuk meningkatkan nilai ekonomi daerah. Ia mencontohkan Kabupaten Buton Tengah (Buteng) yang memiliki kekayaan laut dan potensi wisata unik yang dapat dioptimalkan.
Namun demikian, ia mengakui bahwa menyelaraskan pembangunan ekonomi dengan pelestarian budaya dan warisan sejarah bukanlah perkara mudah. Diperlukan upaya untuk menjaga keseimbangan antara berbagai aspek pembangunan.
“Di sinilah sebetulnya kita saling menguatkan. Bukan untuk menihilkan yang lain. Tapi untuk menyandingkan ini, menyandingkan antara economic growth (perkembangkan ekonomi) dan warisan budaya tadi,” ungkapnya.
Lebih jauh, Bima mendorong kepala daerah agar meningkatkan imajinasi dan kolaborasi dalam mengelola potensi wisata dan budaya. Ia menyarankan agar kolaborasi dilakukan dengan komunitas budayawan, sejarawan, hingga arsitek melalui forum JKPI.
Sebagai informasi, Rakornas XI JKPI Tahun 2025 ini turut dihadiri oleh Direktur JKPI Nanang Asfarinal, Wali Kota Banjarmasin sekaligus Ketua Presidium JKPI Muhammad Yamin HR, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo, Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman, serta Penata Kelola Penyehatan Ahli Lingkungan Ahli Utama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) R. Endra Saleh Atmawidjaja. Acara ini juga dihadiri oleh para tamu undangan dari berbagai daerah di Indonesia.
MC101 – Puspen Kemendagri (Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri)
