JAKARTA, Cakra101.com — Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menegaskan pentingnya strategi fiskal yang adaptif dan terukur dalam menghadapi ketidakpastian global yang memengaruhi outlook ekonomi 2026. Hal tersebut disampaikan di Jakarta pada Rabu (8/4/2026).
Dalam paparannya pada seminar KOMPAK bertajuk “Menatap Outlook Ekonomi 2026 dan Meracik Strategi Pengamanan Penerimaan Negara”, Wamenkeu menyebut bahwa kondisi global saat ini masih dibayangi berbagai risiko, mulai dari ketegangan geopolitik, fluktuasi harga komoditas, hingga tekanan terhadap belanja negara, khususnya subsidi energi.
“Di tengah situasi yang tidak pasti, pengelolaan penerimaan negara harus berbasis strategi fiskal yang kuat, bukan sekadar keberuntungan,” ujar Wamenkeu.
Untuk itu, pemerintah menyiapkan empat pilar utama strategi penerimaan negara, yaitu:
- Penguatan basis penerimaan secara struktural, melalui perluasan basis pajak yang adil, optimalisasi potensi ekonomi baru, serta integrasi data lintas sektor
- Penguatan kepatuhan berbasis risiko dan data, dengan memanfaatkan digitalisasi seperti sistem Coretax serta integrasi data lintas instansi
- Menjaga keseimbangan antara penerimaan dan pertumbuhan ekonomi, agar kebijakan fiskal tetap mendukung investasi dan penciptaan lapangan kerja
- Transformasi sumber daya manusia (SDM), dengan menekankan kompetensi dan integritas aparatur fiskal
“Penerimaan yang sehat adalah penerimaan yang tumbuh seiring dengan ekonomi,” tegasnya.
Wamenkeu juga menyoroti bahwa digitalisasi menjadi kunci penting, karena data yang terintegrasi mampu menutup celah kebocoran pajak serta meningkatkan efektivitas pengawasan.
Selain itu, ia menegaskan bahwa keseimbangan antara fiskal dan pertumbuhan ekonomi harus dijaga, sehingga kebijakan penerimaan tidak menghambat daya saing nasional.
Dalam aspek SDM, Wamenkeu mengingatkan bahwa transformasi teknologi harus diiringi dengan peningkatan kualitas aparatur, karena tanpa integritas dan kompetensi, reformasi tidak akan berjalan optimal.
“Transformasi sistem tanpa transformasi manusia akan berujung pada stagnasi,” ujarnya.
Di akhir penyampaiannya, Wamenkeu menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar kebijakan dapat berjalan secara terintegrasi tanpa sekat (silo), sehingga seluruh elemen dapat bergerak sebagai satu kesatuan.
(MC101 – Biro KLI Kemenkeu)
