JAKARTA, Cakra101.com – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa kekuatan sumber daya alam (SDA) Indonesia, jika dikelola secara optimal dan didukung iklim investasi yang kondusif, dapat menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8%. Hal tersebut disampaikan dalam program Nusantara Economic Update yang disiarkan oleh Nusantara TV pada Senin (20/10/2025).
“Yang berikutnya yang penting kita lakukan adalah bagaimana kita mengelola ini. Jadi bukan hanya sekedar kita data, kita tahu ada nilainya, tapi kemudian dikelola, dimanfaatkan untuk menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi. Jadi, kelanjutan dari sumber daya alam, hilirisasi, nanti dia masuk ke sektor manufaktur, ini menjadi sektor yang sangat penting ketika kita ingin pertumbuhan yang lebih tinggi,” ungkap Wamenkeu Suahasil.
Lebih lanjut Wamenkeu mengatakan, hilirisasi SDA tersebut harus dibarengi dengan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah terus berupaya menciptakan iklim investasi yang menarik bagi investor agar pengelolaan SDA dapat berjalan lebih optimal dan produktivitas dari sumber daya manusia meningkat.
“Ini menjadi tugas kita menciptakan. Sehingga saya yakin bahwa kalau sumber daya alamnya itu bisa kita kelola, bisa kita lakukan hilirisasi, ini akan meningkatkan pertumbuhan,” jelas Wameneku Suahasil.
Selain faktor domestik, Wamenkeu juga menyoroti pengaruh faktor eksternal berupa dinamika global seperti tensi geopolitik, fluktuasi harga komoditas, dan volatilitas nilai tukar, turut andil dalam mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional, Wamenkeu menekankan pentingnya fleksibilitas APBN.
“APBN selalu kita desain sebagai alat untuk mencapai tujuan. Sebagai alat, dia harus fleksibel. Dia harus sangat fleksibel. Harus versatile, harus fleksibel. Karena perekonomian Indonesia itu dihadapkan kepada berbagai macam shock dari global maupun dari dalam negeri,” tandas Wamenkeu Suahasil.
Sebagai contoh, pemerintah memberikan subsidi dan kompensasi untuk meredam dampak fluktuasi harga minyak dunia agar tidak langsung membebani masyarakat. Dengan total belanja mencapai Rp3.500 triliun atau sekitar 14% dari PDB, APBN diharapkan mampu menjadi motor penggerak aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha.
Koordinasi erat antara pemerintah dan Bank Indonesia melalui forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) juga menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas makroekonomi. Wamenkeu menambahkan, sinergi kebijakan fiskal dan moneter akan terus dikalibrasi guna mengantisipasi tekanan global dan memastikan momentum pertumbuhan tetap terjaga. (dj/al)
(MC101 – Biro KLI dj/al)
