JAKARTA, Cakra101.com – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menekankan pentingnya peran Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan sebagai katalisator bagi pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, terutama dalam mendukung pembangunan daerah dan memaksimalkan dana swasta. Hal ini ia sampaikan saat berbicara pada Forum Bisnis SMV 2025, Selasa (25/11/2025) di Jakarta. Wamenkeu Suahasil mengungkapkan bahwa forum ini bertujuan untuk mempererat kolaborasi antara SMV, pemerintah daerah, dan seluruh para pemangku kepentingan pembangunan Indonesia.
Wamenkeu Suahasil menjelaskan bahwa SMV merupakan salah satu inovasi dalam pengelolaan APBN yang lebih canggih. SMV mengkombinasikan belanja negara dengan badan usaha, memanfaatkan dana APBN untuk memicu investasi swasta, yang kita sebut sebagai crowding in private money. Dengan mekanisme ini, SMV tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pengelola dana publik, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mampu mendorong keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan.
“SMV dari Kementerian Keuangan itu bisa (berbentuk) badan layanan umum, bisa badan usaha milik negara, serta lembaga yang ada di dalam pembinaan dan pengawasan Kementerian Keuangan yang tugas khususnya adalah melaksanakan tugas pembangunan, bukan semata-mata mencari keuntungan,” terang Wamenkeu Suahasil. Hal ini menunjukkan bahwa SMV hadir sebagai instrumen yang mendukung tercapainya tujuan pembangunan, dengan mendorong kolaborasi antara sektor publik dan swasta.
Beberapa contoh SMV yang disebut telah berperan signifikan dalam pembangunan Indonesia antara lain PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang berfungsi sebagai development financial institution. PT. SMI telah menyalurkan pembiayaan infrastruktur dan pembangunan daerah, termasuk pinjaman untuk penanganan pandemi COVID-19. Begitu pula dengan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), yang menyediakan pembiayaan jangka panjang untuk sektor perumahan, serta mendapatkan pengakuan dari Bank Indonesia sebagai lembaga yang dapat meningkatkan likuiditas sektor perumahan melalui pembelian surat berharga.
Selain itu, ada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) juga disebutkan sebagai SMV yang berperan dalam memberikan penjaminan pemerintah untuk proyek-proyek infrastruktur, baik melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) maupun non-KPBU. Lembaga lain seperti Indonesia Exim Bank dan PT Geodipa juga turut berkontribusi dalam mendukung ekspor Indonesia serta pengelolaan energi geotermal, dengan spesialisasi di bidangnya masing-masing.
Wamenkeu Suahasil berharap forum ini dapat menghasilkan diskusi yang produktif serta kolaborasi yang lebih erat antara SMV, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. SMV merupakan bentuk dukungan APBN yang dilakukan secara tidak langsung melalui belanja, melainkan melalui badan usaha. Ia berharap forum ini menjadi langkah penting untuk memperkuat pembangunan nasional.
MC101 – Biro KLI nug/al
