JAKARTA, Cakra101.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan bahwa dialog sosial merupakan kunci utama dalam membangun hubungan industrial yang harmonis. Melalui pendekatan tersebut, pemerintah memfasilitasi komunikasi antara manajemen PT Indonesia Epson Industry dan serikat pekerja agar setiap persoalan ketenagakerjaan dapat diselesaikan secara terbuka, berimbang, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor saat berdialog dengan Federasi Serikat Pekerja Global Indonesia (F-SPGI) PT Indonesia Epson Industry di Jakarta, Selasa (21/7/2026).
“Dialog sosial adalah kunci utama dalam mengurai setiap dinamika hubungan industrial. Pemerintah hadir untuk memfasilitasi ruang diskusi yang konstruktif dan sejuk agar hak-hak normatif para pekerja tetap terlindungi secara adil,” ujar Afriansyah Noor.
Menurut Wamenaker, pemerintah hadir sebagai penengah yang membuka ruang komunikasi bagi seluruh pihak guna menjaga keseimbangan antara perlindungan hak-hak pekerja, keberlangsungan usaha, dan kepastian iklim investasi.
Afriansyah menjelaskan bahwa penyelesaian persoalan hubungan industrial di PT Indonesia Epson Industry ditempuh dengan mengedepankan musyawarah, sehingga setiap persoalan dapat dipahami secara menyeluruh sebelum ditentukan langkah penyelesaiannya.
Proses tersebut diawali melalui audiensi bersama Federasi Serikat Pekerja Global Indonesia (F-SPGI). Dalam pertemuan itu, serikat pekerja menyampaikan sejumlah aspirasi terkait pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), dinamika organisasi serikat pekerja, serta penerapan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
Setelah menerima masukan dari serikat pekerja, Kemnaker kemudian memfasilitasi pertemuan yang mempertemukan perwakilan pekerja dengan manajemen perusahaan. Forum tersebut menjadi wadah bagi kedua belah pihak untuk menyampaikan pandangan masing-masing sekaligus membangun pemahaman bersama terhadap berbagai isu ketenagakerjaan yang berkembang.
Dalam dialog tersebut, serikat pekerja menyampaikan pandangannya mengenai prosedur dan lini masa pencatatan serikat pekerja. Sementara itu, pihak manajemen menjelaskan bahwa kebijakan yang diambil didasarkan pada hasil business review perusahaan.
Pembahasan juga mencakup tata kelola organisasi serikat pekerja agar tetap berjalan selaras dengan prinsip netralitas perusahaan. Upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen membangun hubungan industrial yang sehat, saling menghormati, dan sesuai peraturan perundang-undangan.
Melalui rangkaian dialog tersebut, Kemnaker memusatkan pembinaan pada peningkatan kualitas komunikasi antara pekerja dan manajemen, penguatan hubungan industrial yang berkelanjutan, serta pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan sesuai regulasi.
“Dengan komunikasi yang terbuka dan saling menghargai, penyelesaian setiap persoalan diharapkan dapat ditempuh melalui solusi yang adil bagi semua pihak sekaligus mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan,” pungkas Afriansyah Noor.
(MC101 – Biro Humas Kemnaker)
Ringkasan Berita:
- Kemnaker menegaskan dialog sosial menjadi kunci membangun hubungan industrial yang harmonis di PT Indonesia Epson Industry.
- Wamenaker Afriansyah Noor menyatakan pemerintah berperan sebagai penengah untuk menjaga keseimbangan antara hak pekerja, keberlangsungan usaha, dan iklim investasi.
- Dialog membahas berbagai isu, termasuk PKB, PKWT, serta dinamika organisasi serikat pekerja.
- Kemnaker memfasilitasi pertemuan antara serikat pekerja dan manajemen guna membangun komunikasi yang terbuka dan konstruktif.
- Pemerintah berharap komunikasi yang baik dapat menghasilkan solusi yang adil serta memperkuat hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.
