JAKARTA, Cakra101.com – Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menghadiri Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (14/08/2026).
Kehadiran KASAL dalam Sidang Tahunan MPR RI tersebut berlangsung bersama Presiden RI Prabowo Subianto dalam agenda Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI.
Dalam pidato kenegaraannya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya membangun Indonesia sebagai bangsa yang mampu memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara mandiri.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya membangun Indonesia sebagai bangsa yang mampu memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara mandiri.
Presiden Prabowo menyampaikan bahwa upaya mewujudkan kemandirian pangan harus dilakukan dengan menyelesaikan berbagai persoalan yang masih dihadapi petani, termasuk akses terhadap pupuk, harga gabah, serta aturan yang berbelit-belit.
Menurut Presiden, pemerintah memilih untuk mencari solusi dan memastikan birokrasi tidak menjadi penghambat bagi kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
Kemandirian pangan, penyelesaian persoalan petani, serta pembenahan birokrasi menjadi sejumlah poin yang disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraannya.
Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya pembenahan birokrasi agar bekerja secara efisien dan bebas dari praktik penyalahgunaan kewenangan.
Presiden mengingatkan bahwa negara harus hadir untuk memudahkan masyarakat, baik melalui Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah.
(MC101 – Dispenal)
Ringkasan Berita:
- KASAL Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menghadiri Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Jakarta, Jumat (14/08/2026).
- Sidang tersebut turut dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto.
- Presiden Prabowo menegaskan pentingnya mewujudkan kemandirian pangan untuk memenuhi kebutuhan rakyat secara mandiri.
- Pemerintah menyoroti penyelesaian persoalan petani, termasuk akses pupuk, harga gabah, dan aturan yang berbelit-belit.
- Presiden juga menekankan perlunya birokrasi yang efisien, bebas dari penyalahgunaan kewenangan, dan memudahkan masyarakat.
