JAKARTA, Cakra101.com – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB), António Guterres, mengapresiasi peran Indonesia sebagai pilar multilateralisme yang terus berkontribusi dalam membentuk kerja sama internasional di kawasan Asia-Pasifik dan negara-negara Global South (Negara-negara Selatan Global).
Apresiasi tersebut disampaikan Guterres dalam pidato utamanya pada Foreign Policy Circle Talks (FPCT) bertema “Eight Decades of the United Nations: What’s Next?” di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta, pada 19 Oktober 2026.
“Indonesia saat ini merupakan pilar multilateralisme. Indonesia terus memainkan peran penting dalam membentuk kerja sama internasional di kawasan Asia-Pasifik dan negara-negara Global South.”
Sekjen PBB menyampaikan apresiasi atas konsistensi dukungan Indonesia terhadap tata kelola dunia yang berlandaskan kerja sama multilateral dan PBB. Ia menyoroti peran Indonesia sebagai kekuatan diplomasi yang diakui mampu menjembatani berbagai pihak, dihormati di tingkat global, serta berkontribusi dalam memperkuat kemitraan antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan PBB.
Guterres juga mengapresiasi partisipasi hampir 2.000 personel Indonesia dalam tujuh misi pemeliharaan perdamaian PBB.
FPCT merupakan forum dialog strategis yang diselenggarakan Kementerian Luar Negeri untuk mewadahi pertukaran gagasan dan menggali pemikiran para pakar serta praktisi mengenai isu-isu global dan strategi kebijakan luar negeri Indonesia.
Penyelenggaraan kali ini berfokus pada masa depan PBB dan multilateralisme, dengan Sekjen PBB sebagai pembicara utama. Kegiatan tersebut dibuka oleh Menteri Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir.
Dalam sambutannya, Menlu RI menegaskan bahwa komitmen Indonesia terhadap PBB berakar kuat pada amanat konstitusi dan rekam jejak diplomasi nasional. Ia mengingatkan bahwa Indonesia dan PBB sama-sama lahir pada 1945 dengan cita-cita bersama untuk mewujudkan perdamaian, kebebasan, keadilan, dan martabat manusia.
Menlu Arrmanatha juga menekankan perlunya pembaruan sistem multilateral agar tetap relevan dan mampu merespons dinamika internasional.
“Kita tidak dapat menjawab tantangan abad ke-21 dengan kerangka pemikiran yang dirancang pada abad ke-20,” tegasnya.
Dalam kaitan tersebut, Indonesia terus mendorong reformasi PBB yang lebih inklusif, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan negara-negara anggotanya.
Menlu RI menegaskan bahwa politik luar negeri bebas aktif, penghormatan terhadap hukum internasional, dan prinsip-prinsip Piagam PBB akan terus menjadi landasan kontribusi Indonesia dalam memperkuat multilateralisme.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui peran aktif Indonesia dalam pemeliharaan perdamaian, penguatan tata kelola PBB, serta pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2029–2030.
Sejalan dengan pandangan tersebut, Sekjen PBB menekankan pentingnya reformasi lembaga-lembaga multilateral agar semakin efektif dan representatif dalam menghadapi tantangan global. Tantangan tersebut mencakup bidang perdamaian, pembangunan, perubahan iklim, hingga kecerdasan buatan.
“Jawaban atas kekecewaan terhadap multilateralisme bukanlah mengurangi multilateralisme, melainkan mewujudkan multilateralisme yang lebih baik,” ujarnya.
Guterres juga mengangkat Bhinneka Tunggal Ika sebagai contoh nyata persatuan dalam keberagaman yang dapat menjadi inspirasi bagi multilateralisme. Ia mencontohkan batik Indonesia sebagai warisan budaya yang memadukan berbagai pengaruh dan tradisi, tetapi tetap mempertahankan identitasnya.
“Kerja sama di tengah perbedaan bukan hanya mungkin dilakukan, melainkan merupakan suatu kebutuhan,” ungkapnya.
Kegiatan FPCT dihadiri sejumlah tokoh, termasuk para Menteri dan Wakil Menteri Luar Negeri RI periode terdahulu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), diplomat senior, akademisi, insan media, serta pemerhati dan praktisi diplomasi Indonesia.
FPCT merupakan bagian dari rangkaian kunjungan resmi Sekjen PBB ke Indonesia pada 18–19 Oktober 2026. Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Guterres telah diterima Presiden RI Prabowo Subianto dan mengunjungi Pusat Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI di Sentul.
Kunjungan kali ini merupakan kunjungan resmi pertama António Guterres ke Indonesia selama menjabat sebagai Sekjen PBB. Sebelumnya, Guterres pernah berkunjung ke Indonesia untuk menghadiri Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional (IMF)-Bank Dunia pada 2018, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada 2022, dan KTT ASEAN pada 2023.
Sementara itu, kunjungan resmi Sekjen PBB ke Indonesia sebelumnya dilakukan oleh Ban Ki-moon pada 2012.
Kunjungan ini menjadi momentum untuk memperkuat kemitraan Indonesia dan PBB dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional, memperkuat multilateralisme, serta menghadapi berbagai tantangan global.
@ Media Cakra101 (MC101)
Sumber: Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
Diterbitkan pada: 20 Oktober 2026
(MC101 – Ditjen IDP Kemlu)
Ringkasan Berita:
- Sekjen PBB António Guterres mengapresiasi Indonesia sebagai pilar multilateralisme yang berperan penting dalam kerja sama internasional di kawasan Asia-Pasifik dan negara-negara Global South.
- Guterres mengapresiasi keterlibatan hampir 2.000 personel Indonesia dalam tujuh misi pemeliharaan perdamaian PBB.
- Menlu RI Arrmanatha Nasir menegaskan komitmen Indonesia terhadap reformasi PBB yang inklusif, efektif, dan responsif, termasuk pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029–2030.
- Guterres mengangkat Bhinneka Tunggal Ika dan batik Indonesia sebagai inspirasi bagi multilateralisme serta kerja sama di tengah keberagaman.
- Kunjungan resmi Guterres pada 18–19 Oktober 2026 menjadi momentum untuk memperkuat kemitraan Indonesia dan PBB dalam menjaga perdamaian serta menghadapi tantangan global.
Foto: Dok Ditjen IDP Kemlu
