JAKARTA, Cakra101.com – Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengenai perkembangan digitalisasi perlindungan sosial (perlinsos) dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (20/10/2026). Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa digitalisasi perlinsos diarahkan untuk mewujudkan penyaluran bantuan sosial (bansos) yang lebih adil dan tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak menerima.
“Tadi ada kita laporkan mengenai perlinsos yang akan di-roll out atau di-launching oleh Presiden pada tanggal 10 November karena perlinsos ini akan memberikan keadilan kepada rakyat Indonesia yang berhak untuk mendapatkan bantuan sosial,” ujar Luhut.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota DEN Mochamad Firman Hidayat menjelaskan bahwa uji coba perlinsos digital telah menjangkau seluruh 514 kabupaten/kota di Indonesia. Hingga 20 Oktober 2026, sebanyak 11,5 juta kepala keluarga (KK) telah terdaftar dalam sistem tersebut.
“Per hari ini sudah ada 11,5 juta KK yang terdaftar dalam digitalisasi perlinsos ini,” ucap Firman.
Pelaksanaan program tersebut turut didukung sekitar 775 ribu agen perlinsos yang membantu proses pendaftaran masyarakat. Menurut Firman, jumlah pendaftar melalui portal perlinsos saat ini telah mencapai lebih dari 600 ribu orang per hari.
DEN juga menyampaikan kepada Presiden hasil studi mengenai pelaksanaan uji coba perlinsos digital di Provinsi Bali. Berdasarkan kajian tersebut, penggunaan sistem digital disebut mampu menekan kesalahan dalam penentuan penerima bantuan sosial.
“Dengan menggunakan perlinsos digital ini, exclusion error itu bisa turun sebesar 24,1 persen dan inclusion error juga bisa turun 4,1 persen,” jelas Firman.
Exclusion error merupakan kesalahan ketika masyarakat yang berhak tidak tercatat sebagai penerima bantuan, sedangkan inclusion error adalah kesalahan ketika masyarakat yang tidak berhak justru tercatat sebagai penerima.
Menurut Firman, hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi dapat membantu meningkatkan transparansi sekaligus ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial.
“Artinya digitalisasi perlinsos ini mampu membuat proses bansos lebih transparan dan juga lebih tepat sasaran,” lanjutnya.
Luhut menambahkan bahwa penguatan sistem perlindungan sosial juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan bantuan diterima langsung oleh masyarakat yang berhak. Ke depan, menurut Luhut, bantuan pemerintah diarahkan semakin berbasis transfer langsung kepada penerima.
“Pemerintah yang nanti akan diberikan dalam bentuk cash transfer. Jadi pemerintah pada ujungnya tidak memberikan subsidi kepada produk lagi,” tutur Luhut.
@ Media Cakra101 (MC101)
Sumber: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
Diterbitkan pada: 21 Oktober 2026
(MC101 – BPMI Setpres)
Ringkasan Berita
- Presiden Prabowo Subianto menerima laporan DEN mengenai digitalisasi perlindungan sosial di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (20/10/2026).
- Hingga 20 Oktober 2026, sebanyak 11,5 juta KK telah terdaftar dalam sistem perlinsos digital yang menjangkau 514 kabupaten/kota di Indonesia.
- Program tersebut didukung sekitar 775 ribu agen perlinsos, sementara pendaftaran melalui portal mencapai lebih dari 600 ribu orang per hari.
- Studi uji coba di Provinsi Bali menunjukkan exclusion error turun 24,1 persen dan inclusion error turun 4,1 persen.
- Pemerintah mengarahkan penguatan perlindungan sosial menuju penyaluran bantuan berbasis transfer langsung kepada masyarakat yang berhak.
