JAKARTA, Cakra101.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Keselarasan visi dan langkah dinilai diperlukan agar kebijakan Presiden dapat diterjemahkan menjadi program yang efektif serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Enggak mungkin kita bisa menjadi negara maju kalau masing-masing berbeda. Nomor utama yang paling penting adalah bagaimana kita harus bergerak bersama membangun narasi dan orkestrasi menuju 2045,” ujar Bima saat menghadiri acara 2 Tahun Prabowo-Gibran: Rapor untuk Rakyat di Universitas Tarumanagara, Jakarta, pada Selasa, 27 Oktober 2026.
Bima menjelaskan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berperan mengoordinasikan pemerintah daerah (Pemda) agar arah kebijakan dan program pembangunan selaras dengan prioritas nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui retret kepala daerah, pembinaan, serta koordinasi berkelanjutan untuk memperkuat kesamaan visi dan memastikan pelaksanaan kebijakan di daerah berjalan efektif.
Menurutnya, sinkronisasi pembangunan juga perlu diwujudkan melalui penguatan ekonomi daerah berbasis potensi wilayah dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing daerah, seperti sektor pangan, perdagangan, dan jasa.
Kepala daerah perlu mengenali sektor unggulan serta membangun ekosistem ekonomi yang menghubungkan produksi, konsumsi, dan berbagai aktivitas ekonomi. Dengan demikian, potensi daerah dapat dikembangkan untuk menciptakan nilai tambah sekaligus memperluas kesempatan kerja.
“Economic growth is not only about government spending, bukan. Bukan hanya membelanjakan uang negara saja, bukan. Pertumbuhan ekonomi adalah produksi. Pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi. Pertumbuhan ekonomi adalah membawa ekosistem,” tegasnya.
Kemendagri Kawal Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Dalam menjaga stabilitas ekonomi, Bima mengatakan Kemendagri turut mengawal pengendalian inflasi melalui koordinasi rutin bersama Pemda. Koordinasi ini dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang memengaruhi harga, terutama yang berkaitan dengan produksi dan distribusi barang kebutuhan masyarakat.
Melalui langkah tersebut, pengendalian inflasi diharapkan dapat membantu menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah.
Bima juga menekankan pentingnya menyelaraskan pelaksanaan program prioritas Presiden dengan potensi dan kebutuhan setiap daerah. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, perlu didukung pasokan pangan yang memadai.
Sementara itu, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) perlu dikembangkan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan ketersediaan sumber daya setempat agar turut menggerakkan perekonomian lokal.
Sinkronisasi Pusat-Daerah Diperkuat melalui Transformasi Digital
Selain penguatan ekonomi, sinkronisasi antarkementerian dan Pemda juga diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui transformasi digital.
Salah satu upaya yang didorong adalah penguatan integrasi data kependudukan lintas kementerian dan lembaga, disertai pengembangan identitas kependudukan tunggal. Langkah ini bertujuan mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan, termasuk jaminan kesehatan, bantuan sosial, dan pendidikan.
Bima turut mendorong Pemda untuk saling belajar dan mengadopsi praktik baik yang sesuai dengan kebutuhan wilayah masing-masing.
Ia mencontohkan inovasi split bill (pembagian tagihan) di Kota Medan untuk mengoptimalkan pemungutan pajak daerah. Selain itu, pengolahan sampah menjadi energi di sejumlah kota juga menjadi contoh upaya meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan.
“Kota-kota di Indonesia harus terus bergerak menuju kota masa depan, saling menginspirasi, dan saling berbagi dengan semangat efisiensi untuk menuju Indonesia Emas 2045,” tandasnya.
@ Media Cakra101 (MC101)
Sumber: Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri
Diterbitkan pada: 29 Oktober 2026
(MC101 – Puspen Kemendagri)
Ringkasan Berita
- Wamendagri Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah untuk mempercepat pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.
- Kemendagri mengoordinasikan Pemda melalui retret kepala daerah, pembinaan, dan koordinasi berkelanjutan agar program pembangunan sejalan dengan prioritas nasional.
- Penguatan ekonomi daerah perlu bertumpu pada potensi wilayah, sektor unggulan, produksi, konsumsi, dan penciptaan lapangan kerja.
- Kemendagri mengawal pengendalian inflasi serta mendorong penyelarasan program MBG dan KDKMP dengan kebutuhan dan sumber daya daerah.
- Integrasi data kependudukan, identitas kependudukan tunggal, inovasi pemungutan pajak, dan pengolahan sampah menjadi energi menjadi bagian dari upaya meningkatkan pelayanan publik dan efisiensi pembangunan.
