JAKARTA, Cakra101.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menggelar rapat koordinasi secara daring bersama sepuluh kepala daerah beserta jajaran untuk mengevaluasi progres pelaksanaan program Kementerian PKP, khususnya Program Bedah Rumah, di Mandiri PKP, Jakarta, Jumat (30/10/2026).
Rapat tersebut digelar untuk mempercepat pencapaian target sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala dalam pelaksanaan program di daerah.
Dalam kesempatan itu, Maruarar menegaskan bahwa Program Bedah Rumah merupakan wujud komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam membantu masyarakat memperoleh hunian layak melalui kebijakan alokasi minimal 500 unit untuk setiap kabupaten/kota.
Ia meminta pemerintah daerah mengoptimalkan berbagai program perumahan yang tersedia serta memperkuat koordinasi dengan balai pelaksana.
“Ini adalah niat baik Bapak Presiden Prabowo dalam membantu rakyat mendapatkan rumah yang layak. Program-program ini sangat bagus, jadi silakan dimanfaatkan secara optimal oleh daerah. Kami membutuhkan mitra di lapangan yang mampu berkoordinasi dan berkomunikasi secara cepat,” ujar Maruarar.
Menteri PKP Minta Percepatan Target Bedah Rumah
Menteri PKP juga menekankan perlunya keseragaman indikator penyelesaian Program Bedah Rumah antara pemerintah pusat dan daerah. Seluruh jajaran diminta meningkatkan kerja sama serta mempercepat penyelesaian target dalam dua bulan ke depan.
Sepuluh daerah yang mengikuti rapat koordinasi tersebut meliputi Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Jombang, Kabupaten Kubu Raya, Kota Surakarta, Kabupaten Samosir, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Kabupaten Tapanuli Utara.
Berdasarkan laporan pemerintah daerah, alokasi Program Bedah Rumah tahun 2026 beserta progres penyelesaiannya tercatat sebagai berikut:
- Kabupaten Tangerang: 4.013 unit, dengan 555 unit selesai.
- Provinsi Kalimantan Utara: 3.091 unit, dengan 293 unit selesai.
- Kabupaten Lampung Selatan: 2.628 unit, dengan 161 unit selesai.
- Kabupaten Kubu Raya: 2.444 unit, dengan 31 unit selesai.
- Kabupaten Jombang: 1.348 unit, dengan 74 unit selesai.
- Kabupaten Jayapura: 805 unit, dengan 214 unit selesai.
- Kota Surakarta: 691 unit, dengan 191 unit selesai.
- Kabupaten Samosir: 402 unit.
- Kabupaten Tapanuli Utara: 300 unit.
- Kabupaten Tapanuli Tengah: 240 unit yang masih dalam proses pelaksanaan.
Distribusi Material dan Tenaga Pendamping Jadi Kendala
Dalam evaluasi tersebut, sejumlah kendala pelaksanaan turut menjadi perhatian. Di antaranya distribusi material bangunan akibat keterbatasan bahan bakar minyak (BBM) dan akses transportasi menuju wilayah perbatasan di Kalimantan Utara.
Selain itu, keaktifan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) dalam pengumpulan data dan pendampingan teknis juga menjadi perhatian di Kabupaten Jombang, Jayapura, dan Samosir.
Pemerintah daerah menyatakan kesiapan untuk mendukung penyediaan tenaga tukang serta mempercepat proses verifikasi data di lapangan.
Selain Program Bedah Rumah, rapat koordinasi tersebut turut mengevaluasi program Rumah Subsidi, Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan, pembangunan Hunian Tetap (Huntap), serta penanganan kawasan kumuh dan sanitasi.
Pada sektor Rumah Subsidi, Kabupaten Lampung Selatan mencatat realisasi sebanyak 3.103 unit dari target 3.037 unit. Sementara itu, realisasi di Kabupaten Tangerang mencapai 4.216 unit, Kabupaten Kubu Raya sebanyak 4.247 unit, dan Kabupaten Jombang sebanyak 684 unit.
Untuk pembangunan Huntap, Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Tapanuli Tengah masing-masing telah mencapai realisasi fisik 100 persen, dengan capaian 103 unit dan 118 unit.
Sementara itu, penyaluran KUR Perumahan tercatat sebesar Rp345,25 miliar di Kabupaten Tangerang, Rp201,42 miliar di Kota Surakarta, Rp170,85 miliar di Kabupaten Jombang, Rp123,2 miliar di Kabupaten Lampung Selatan, dan Rp114,23 miliar di Kabupaten Kubu Raya.
Kementerian PKP Perkuat Pemantauan Bersama Daerah
Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Fitrah Nur menyampaikan optimisme dalam memenuhi target nasional. Upaya tersebut akan didukung melalui penguatan pemantauan bersama balai pelaksana dan aparat desa, serta penyiapan standar kualifikasi tenaga tukang di lapangan.
Melalui rapat koordinasi ini, Kementerian PKP terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan balai pelaksana untuk mempercepat realisasi program perumahan sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak. (*)
@ Media Cakra101 (MC101)
Sumber: Biro Komunikasi Publik Kementerian Perumahan Kawasan dan Pemukiman
Diterbitkan pada: 1 November 2026
(MC101 – Biro Komunikasi Publik PKP)
Ringkasan Berita
- Menteri PKP Maruarar Sirait mengevaluasi pelaksanaan program perumahan bersama sepuluh kepala daerah dalam rapat koordinasi daring di Jakarta, Jumat (30/10/2026).
- Alokasi Program Bedah Rumah 2026 di sepuluh daerah mencakup ribuan unit, dengan progres penyelesaian yang berbeda-beda.
- Kendala pelaksanaan meliputi distribusi material akibat keterbatasan BBM dan akses transportasi di Kalimantan Utara, serta keaktifan tenaga pendamping masyarakat di sejumlah daerah.
- Rapat juga mengevaluasi Rumah Subsidi, KUR Perumahan, pembangunan Huntap, serta penanganan kawasan kumuh dan sanitasi.
- Kementerian PKP memperkuat pemantauan bersama balai pelaksana dan aparat desa untuk mempercepat realisasi program perumahan serta pencapaian target nasional.
Foto: Dok Biro Komunikasi Publik PKP
