JAKARTA, Cakra101.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan kualitas hunian dan kesejahteraan masyarakat melalui program bedah rumah serta Bakti Kesehatan Polisi di Kampung Boncos, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Sabtu (31/10/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Menteri PKP Maruarar Sirait, Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Dadang Hartanto, serta Rahayu Saraswati Djojohadikusumo. Kolaborasi ini menjadi wujud sinergi pemerintah pusat, kepolisian, dan berbagai pemangku kepentingan dalam menghadirkan pelayanan yang menyeluruh bagi masyarakat.
Program tersebut tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas rumah melalui bedah rumah Kementerian PKP, tetapi juga mencakup pelayanan kesehatan, kepastian hukum kepemilikan rumah, serta pemberdayaan ekonomi keluarga.
Menteri Ara Tegaskan Bedah Rumah Harus Gratis
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa pelaksanaan program bedah rumah harus mengedepankan prinsip transparansi, ketepatan sasaran, dan akuntabilitas. Seluruh proses bantuan juga wajib dipastikan berjalan tanpa pungutan biaya kepada masyarakat penerima manfaat.
“Jangan hanya meninggalkan sejarah, tetapi juga penting untuk membuat sejarah bagi rakyat Indonesia. Program bedah rumah ini harus dilaksanakan secara transparan, tepat sasaran, dan gratis, tidak dipungut biaya,” ujar Menteri PKP.
Maruarar turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung percepatan program peningkatan kualitas hunian masyarakat, khususnya di wilayah DKI Jakarta.
Menurutnya, kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah, kepolisian, dan lembaga pemberdayaan ekonomi menjadi kunci agar penanganan kebutuhan masyarakat dapat dilakukan lebih cepat, tepat, dan komprehensif.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada Kemendagri, BPS, Kementerian ATR/BPN, Kapolda Metro Jaya, PNM, dan semua pihak yang telah mendukung, membantu, serta menunjukkan keberpihakan untuk bekerja lebih cepat, tepat, dan komprehensif dalam pelaksanaan bedah rumah bagi rakyat kecil, sesuai arahan Presiden Prabowo untuk Jakarta,” ungkapnya.
Bedah Rumah Terintegrasi Sertifikasi Gratis
Dalam dialog bersama warga Kampung Boncos, Menteri PKP menjelaskan bahwa peningkatan kualitas hunian perlu diikuti penguatan legalitas kepemilikan rumah dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Dengan demikian, manfaat program tidak hanya berhenti pada perbaikan fisik bangunan, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi keberlanjutan kehidupan masyarakat.
Kementerian PKP mendorong sinergi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui program satu juta sertifikasi rumah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Program tersebut diharapkan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan rumah sekaligus memperkuat perlindungan hak masyarakat.
“Bedah rumahnya diurus Kementerian PKP, sertipikatnya diurus Kementerian ATR/BPN, dan perekonomiannya ditingkatkan melalui KUR Perumahan serta PNM. Itulah bagaimana superteam (tim yang bekerja bersama secara terpadu) bekerja,” tegas Menteri PKP.
Pada kesempatan yang sama, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian ATR/BPN, Ibu Abeng, menjelaskan persyaratan dan mekanisme pengajuan sertifikasi tanah gratis kepada warga.
Masyarakat juga diarahkan memanfaatkan aplikasi Sentuh Tanahku beserta fitur layanan plotting (pemetaan bidang tanah) sesuai petunjuk yang tersedia, sekaligus melengkapi data tanah yang diperlukan. Langkah ini diharapkan membantu proses pendataan dan memperlancar tahapan penanganan permohonan sertifikasi oleh Kementerian ATR/BPN.
Menteri PKP turut berdialog dengan sejumlah warga mengenai proses pengurusan sertifikat, termasuk kecepatan pelayanan dan kepastian bahwa program sertifikasi gratis tidak membebani masyarakat dengan biaya pengurusan.
Pemberdayaan Ekonomi dan Efisiensi Anggaran Bedah Rumah
Selain legalitas rumah, penguatan ekonomi keluarga menjadi bagian penting dari pendekatan terpadu pemerintah. Menteri PKP menyosialisasikan dukungan permodalan usaha melalui PT Permodalan Nasional Madani (PNM).
Di DKI Jakarta, sekitar 250.000 masyarakat telah mendapatkan pemberdayaan melalui program tersebut.
Menteri PKP menekankan bahwa tata kelola penyaluran pembiayaan dan pemberdayaan usaha harus dilaksanakan dengan sistem yang baik, benar, adil, serta memudahkan masyarakat. Melalui pengelolaan yang tepat, dukungan permodalan diharapkan membantu keluarga penerima manfaat meningkatkan produktivitas dan kemandirian ekonomi.
Sebagai bagian dari upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas program, Menteri PKP juga menghadiri kegiatan Pemilihan Toko Terbuka (PTT) untuk mendukung pelaksanaan bedah rumah di Kampung Boncos, Jakarta Barat.
Kegiatan tersebut diikuti tiga toko bangunan, yakni TB Sinar Bangunan Jaya, TB Subur, dan TB Anggiat Jaya. Berdasarkan hasil proses pemilihan, TB Subur ditetapkan sebagai toko terpilih untuk menyediakan bahan bangunan bagi pelaksanaan program.
Melalui mekanisme tersebut, diperoleh efisiensi anggaran sebesar 15,40 persen atau senilai Rp45.819.500 dari total pagu anggaran Rp297.500.000.
Efisiensi itu menjadi bagian dari upaya memastikan penggunaan anggaran berlangsung optimal dan bertanggung jawab. Sisa anggaran yang tersedia akan dimanfaatkan kembali untuk membantu penerima bantuan agar manfaat program dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.
Pelaksanaan PTT juga menjadi salah satu bentuk penguatan tata kelola program bedah rumah. Melalui proses terbuka dan kompetitif, pengadaan bahan bangunan diharapkan berlangsung transparan, efisien, serta sesuai kebutuhan dan standar kualitas yang ditetapkan.
Kapolda Metro Jaya Apresiasi Kolaborasi Bedah Rumah
Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Dadang Hartanto mengapresiasi pelaksanaan program bedah rumah di Kampung Boncos. Menurutnya, kegiatan tersebut menunjukkan pentingnya kolaborasi antarlembaga dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
“Saya melihat Menteri PKP mengunjungi secara langsung rumah yang dibedah di Kampung Boncos. Program ini diarahkan kepada penerima yang tepat dan dilaksanakan secara komprehensif, berdasarkan data yang tepat, parameter yang jelas, serta hasil yang dapat diukur dari sisi kualitas,” ujar Kapolda Metro Jaya.
Kolaborasi program bedah rumah dengan Bakti Kesehatan Polisi diharapkan memperkuat hubungan antara aparat kepolisian dan masyarakat, sekaligus menghadirkan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas hidup warga.
Melalui kegiatan tersebut, Kementerian PKP menegaskan komitmennya untuk terus memperluas sinergi dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, kepolisian, serta berbagai mitra strategis dalam mendukung penyediaan hunian layak bagi masyarakat.
Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan semangat Kerja Melayani Jakarta, pembenahan kawasan permukiman akan terus didorong melalui program yang transparan, tepat sasaran, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Integrasi perbaikan rumah, kepastian hukum kepemilikan, pelayanan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih sehat, aman, dan produktif, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
@ Media Cakra101 (MC101)
Sumber: Biro Komunikasi Publik Kementerian Perumahan Kawasan dan Pemukiman
Diterbitkan pada: 1 November 2026
(MC101 – BKP PKP)
Ringkasan Berita
- Menteri PKP Maruarar Sirait memperkuat kolaborasi program bedah rumah dan Bakti Kesehatan Polisi di Kampung Boncos, Jakarta Barat, pada Sabtu (31/10/2026).
- Program bedah rumah diintegrasikan dengan sertifikasi rumah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta pemberdayaan ekonomi melalui PNM dan KUR Perumahan.
- TB Subur terpilih dalam Pemilihan Toko Terbuka untuk penyediaan bahan bangunan, dengan efisiensi anggaran sebesar 15,40 persen atau Rp45.819.500.
- Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Dadang Hartanto mengapresiasi kolaborasi lintas lembaga dalam pelaksanaan program bedah rumah yang mengutamakan ketepatan sasaran dan kualitas hasil.
- Kementerian PKP mendorong integrasi perbaikan hunian, kepastian hukum kepemilikan, pelayanan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
