JAKARTA, Cakra101.com – Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan ketersediaan pangan nasional dalam kondisi aman dan terus menjadi faktor penting dalam menjaga inflasi tetap terkendali.
Stabilnya pasokan beras dan komoditas pangan strategis lainnya membuat andil sektor pangan terhadap inflasi semakin rendah. Komoditas beras yang sebelumnya kerap menjadi penyumbang utama inflasi kini relatif terjaga.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan inflasi Mei 2026 secara tahunan (year on year/yoy) tercatat sebesar 3,08 persen, sedangkan inflasi bulanan (month to month/mtm) sebesar 0,28 persen.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan inflasi pada momentum Iduladha tahun ini relatif lebih rendah dibandingkan saat Idulfitri.
“Untuk Mei 2026 inflasi month to month sebesar 0,28 persen. Kalau dibandingkan dengan momen Idulfitri, inflasi pada momen Iduladha relatif lebih rendah. Untuk komoditas pangan, andilnya terhadap inflasi Mei juga tidak terlalu tinggi,” kata Amalia dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (15/6/2026).
Ia menjelaskan, komoditas yang memberikan andil terhadap inflasi pada Mei 2026 antara lain cabai merah, minyak goreng, bawang merah, tomat, dan bensin.
Meski demikian, secara umum kontribusi komoditas pangan terhadap inflasi tetap terkendali.
Senada, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa beras kini relatif terjaga dan tidak lagi menjadi penyumbang utama inflasi seperti pada tahun-tahun sebelumnya.
Komoditas pangan strategis lainnya seperti daging ayam ras, daging sapi, gula pasir, dan telur ayam ras juga menunjukkan kondisi yang baik.
“Beras relatif terjaga dan selama dua tahun terakhir tidak lagi menjadi penyumbang utama inflasi. Daging ayam ras, daging sapi, gula pasir, dan telur ayam ras juga berada dalam kondisi baik,” jelas Tito.
Menanggapi kondisi tersebut, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan capaian tersebut menunjukkan bahwa produksi pangan nasional semakin kuat dan mampu menjaga stabilitas harga di tengah tingginya kebutuhan masyarakat.
“Kita syukuri beras tidak lagi menjadi penyumbang inflasi utama,” ungkap Mentan Amran.
Untuk menjaga tren positif tersebut, Kementan terus memperkuat distribusi dan stabilisasi harga bersama pemerintah daerah, Bulog, dan ID Food.
Menurut Mentan Amran, gejolak harga pada sejumlah komoditas seperti bawang merah dan minyak goreng lebih dipengaruhi oleh faktor distribusi, bukan ketersediaan pasokan.
“Bawang merah ini anomali karena kita sudah ekspor. Distribusinya yang akan kita perbaiki ke depan. Untuk minyak goreng, bahan bakunya lebih dari cukup sehingga perlu percepatan distribusi ke daerah,” ujarnya.
Mentan Amran juga meminta seluruh pemerintah daerah bersama Bulog untuk mengaktifkan pasar murah guna menjaga keseimbangan harga sekaligus membantu peternak ayam dan telur yang saat ini menghadapi tekanan harga.
“Kami mohon seluruh gubernur dan bupati bersama Bulog mengaktifkan pasar murah beras, ayam, dan telur. Harga ayam dan telur saat ini perlu dukungan agar Bulog dan ID Food menjadi offtaker dan menjaga keseimbangan harga,” katanya.
Selain itu, Kementan telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) agar konsumsi telur dan daging ayam dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ditingkatkan dari satu kali menjadi tiga kali dalam sepekan.
“Ini bisa menjadi alat kontrol terhadap turunnya harga pangan sekaligus membantu peternak,” tambahnya.
Mentan Amran menambahkan, ketahanan pangan nasional semakin kokoh. Dari 11 komoditas pangan yang dikendalikan pemerintah, delapan di antaranya telah swasembada.
Sementara tiga komoditas lainnya, yakni bawang putih, kedelai, dan daging, masih dipenuhi sebagian melalui impor.
“Kebutuhan kita sekitar 68 juta ton, produksi mencapai 73 juta ton. Impor hanya sekitar 3,5 juta ton atau sekitar 4 persen. Berdasarkan konsensus FAO, impor di bawah 10 persen sudah termasuk swasembada. Jadi saat ini kita sudah swasembada pangan,” tegasnya.
Kementan optimistis penguatan produksi, kelancaran distribusi, serta sinergi dengan pemerintah daerah akan terus menjaga stabilitas harga pangan, mendukung pengendalian inflasi nasional, dan menjaga daya beli masyarakat.
(MC101 – Kementerian Pertanian)
