JAKARTA, Cakra101.com – Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 5,75% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 20–21 Oktober 2026. Dalam keputusan tersebut, BI juga mempertahankan suku bunga Lending Facility sebesar 6,50% dan menaikkan suku bunga Deposit Facility menjadi 5,00%.
Keputusan ini diperkuat dengan peningkatan insentif untuk instrumen Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) Lindung Nilai kepada Bank Indonesia. Langkah tersebut ditujukan untuk menarik aliran masuk modal asing, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing (PUVA).
Kebijakan moneter tetap konsisten dengan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal yang masih kuat, sekaligus menjaga inflasi agar berada dalam sasaran 2,5±1% pada 2026 dan 2027. Ke depan, BI akan terus mengoptimalkan berbagai instrumen moneter untuk memperkuat ketahanan eksternal, termasuk melakukan penyesuaian yang diperlukan demi menjaga stabilitas perekonomian.
Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran diarahkan untuk mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi. Kebijakan makroprudensial longgar diperkuat guna meningkatkan kredit atau pembiayaan ke sektor riil dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. Adapun kebijakan sistem pembayaran difokuskan pada perluasan penggunaan pembayaran digital, penguatan manajemen risiko layanan pembayaran, serta peningkatan keandalan dan ketahanan infrastruktur sistem pembayaran.
BI Perkuat Likuiditas Rupiah dan Stabilitas Nilai Tukar
Untuk memperkuat stabilitas sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, BI menempuh sejumlah langkah dalam bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran.
Pertama, BI meningkatkan efektivitas kebijakan moneter untuk menjaga inflasi 2026 dan 2027 tetap dalam sasaran 2,5±1%, sekaligus memperkuat kecukupan likuiditas rupiah. Langkah tersebut dilakukan melalui pengelolaan struktur suku bunga pasar uang agar sejalan dengan BI-Rate dan suku bunga instrumen operasi moneter pro-market, disertai penguatan strategi operasi moneter tersebut.
BI juga menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) secara rata-rata untuk memperkuat likuiditas perbankan. Bagi Bank Umum Konvensional (BUK), GWM diturunkan dari 9% menjadi 7% melalui dua tahap:
- Mulai 1 November 2026, GWM turun 1 poin persentase, dari 9% menjadi 8%.
- Mulai 1 Desember 2026, GWM kembali turun 1 poin persentase, dari 8% menjadi 7%.
Sementara itu, GWM bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) diturunkan dari 7,5% menjadi 5,5%, dengan tahapan:
- Mulai 1 November 2026, GWM turun dari 7,5% menjadi 6,5%.
- Mulai 1 Desember 2026, GWM kembali turun dari 6,5% menjadi 5,5%.
Penurunan GWM tersebut dilakukan melalui penyesuaian Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM), yang diturunkan dari 6% menjadi 5% mulai 1 Desember 2026. Pada tanggal yang sama, bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM rupiah secara rata-rata yang memperoleh remunerasi ditetapkan paling banyak sebesar 5% dari GWM rupiah secara rata-rata.
Kedua, BI memperkuat efektivitas stabilisasi nilai tukar rupiah melalui optimalisasi strategi intervensi valuta asing. Intervensi dilakukan melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri, serta transaksi spot dan DNDF di pasar domestik.
BI juga meningkatkan insentif instrumen DNDF Lindung Nilai kepada Bank Indonesia untuk transaksi yang mendasari pendanaan luar negeri, mencakup aliran masuk investasi portofolio, pinjaman luar negeri oleh bank, dan investasi langsung asing (foreign direct investment).
Pengurangan premi ditingkatkan dari 25% menjadi 40% untuk tenor enam bulan dan dari 30% menjadi 45% untuk tenor 12 bulan.
Selain itu, BI melanjutkan insentif instrumen Swap Beli Lindung Nilai Konvensional kepada Bank Indonesia untuk transaksi yang mendasari pendanaan luar negeri, meliputi investasi portofolio, pinjaman luar negeri oleh bank, dan investasi langsung asing. Pengurangan premi diberikan sebesar 15% untuk tenor tiga bulan, 20% untuk tenor enam bulan, dan 25% untuk tenor 12 bulan.
BI juga melanjutkan insentif transaksi Local Currency Transaction (LCT) dengan negara mitra guna mendiversifikasi transaksi valuta asing, melalui:
- Penambahan premi Swap Jual Lindung Nilai Konvensional kepada Bank Indonesia untuk Perdagangan dan Investasi Internasional sebesar 10%.
- Pengurangan premi DNDF Lindung Nilai kepada Bank Indonesia untuk Perdagangan dan Investasi Internasional sebesar 10%.
Kebijakan Makroprudensial Longgar Diperkuat
BI memperkuat kebijakan makroprudensial longgar untuk mendorong pertumbuhan kredit dan pembiayaan, dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan.
KLM ditetapkan sebesar 5%, dengan insentif financing channel paling tinggi 3% dari Dana Pihak Ketiga (DPK). Dukungan ini diperluas untuk kredit atau pembiayaan perbankan pada sektor usaha yang mendukung penciptaan lapangan kerja.
Selain itu, insentif pendalaman pasar uang (PPU) ditetapkan paling tinggi sebesar 2% dan diperkuat untuk mendorong redistribusi likuiditas serta intermediasi perbankan. Penguatan KLM tersebut berlaku efektif mulai 1 Desember 2026.
BI juga mempertahankan sejumlah ketentuan makroprudensial, yaitu:
- Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) sebesar 84–94%.
- Rasio Pendanaan Luar Negeri (RPLN) bank paling tinggi 40% terhadap modal bank.
- Rasio Countercyclical Capital Buffer (CCyB) sebesar 0%.
- Rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebesar 4% dengan fleksibilitas repo 4%, serta PLM Syariah sebesar 2,5% dengan fleksibilitas repo 2,5%.
- Implementasi penguatan kebijakan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM).
Selain itu, BI melanjutkan ketentuan rasio Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) untuk kredit atau pembiayaan properti serta uang muka (UM) kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor yang longgar, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
Ketentuan LTV/FTV hingga 100% untuk semua jenis properti—rumah tapak, rumah susun, serta rumah toko atau rumah kantor (ruko/rukan)—bagi bank yang memenuhi kriteria tertentu terkait kredit atau pembiayaan bermasalah (NPL/NPF), diperpanjang. Ketentuan yang semula berakhir 31 Desember 2026 berlaku kembali untuk periode 1 Januari–31 Desember 2027.
Ketentuan uang muka kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor paling sedikit 0% untuk semua jenis kendaraan bermotor baru juga diperpanjang, dari masa berlaku yang semula berakhir 31 Desember 2026 menjadi 1 Januari–31 Desember 2027.
Digitalisasi Sistem Pembayaran Diperluas
BI memperkuat digitalisasi sistem pembayaran sesuai Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan memperluas aktivitas ekonomi serta keuangan digital.
Sejumlah langkah yang disiapkan mulai triwulan IV 2026 meliputi:
- Memperluas kerja sama QRIS antarnegara melalui uji coba dalam lingkungan terbatas (sandboxing) pada koridor Timor Leste dan Hong Kong.
- Memperluas implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) dengan memperkuat komitmen first mover, memperluas cakupan next mover untuk KKI segmen ritel, serta mengoptimalkan fitur pembayaran daring (online payment) untuk KKI segmen pemerintah.
- Mempersiapkan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran melalui penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Pengaturan Data Sistem Pembayaran sebagai dasar hukum pertukaran data sesuai Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (PDP).
- Memperkuat struktur industri sistem pembayaran melalui penataan kerja sama antara Penyelenggara Sistem Pembayaran (PSP) dan Penyelenggara Penunjang (PP).
BI menegaskan akan terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), serta pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat ketahanan eksternal, menjaga stabilitas perekonomian, dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Prospek Global Masih Dibayangi Ketidakpastian
Prospek perekonomian global masih lemah, sementara ketidakpastian pasar keuangan tetap tinggi. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya ketegangan perang di Timur Tengah yang mendorong harga minyak dan berbagai komoditas dunia tetap tinggi.
Pertumbuhan ekonomi global pada 2026 diprakirakan sekitar 3,0%, sedangkan tekanan inflasi diperkirakan tetap tinggi sekitar 4,6%. Kebijakan moneter global yang ketat diprakirakan bertahan lebih lama (higher for longer), termasuk besarnya peluang kenaikan kembali suku bunga kebijakan moneter Amerika Serikat (AS), yaitu Fed Funds Rate (FFR).
Imbal hasil (yield) surat utang pemerintah AS atau US Treasury juga tetap tinggi, sejalan dengan menguatnya ekspektasi terhadap arah kebijakan moneter AS dan besarnya defisit anggaran pemerintah negara tersebut.
Di pasar keuangan global, minat investor terhadap aset portofolio di negara berkembang (emerging markets) masih terbatas. Kondisi ini turut menjaga indeks dolar AS terhadap mata uang negara maju dan berkembang (DXY) tetap kuat.
Situasi tersebut menuntut penguatan respons dan sinergi kebijakan fiskal serta moneter untuk memperkuat ketahanan eksternal, menjaga stabilitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik.
Ekonomi Indonesia Diprakirakan Tumbuh 4,9–5,7%
Pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai tetap berdaya tahan dan perlu terus didorong melalui penguatan berbagai sumber pertumbuhan.
Perkembangan terkini menunjukkan konsumsi rumah tangga tetap terjaga, didukung berlanjutnya berbagai stimulus fiskal pemerintah dan menguatnya ekspektasi konsumen. Investasi juga tumbuh positif, terutama ditopang investasi pemerintah serta mulai menguatnya peran investasi swasta, sejalan dengan keyakinan produsen yang tercermin dari indeks Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur yang ekspansif.
Dari sisi eksternal, kinerja ekspor nonmigas meningkat, meskipun perlu terus didorong untuk memanfaatkan momentum kenaikan harga komoditas ekspor.
Ke depan, pertumbuhan ekonomi Indonesia diprakirakan tetap baik, ditopang kelanjutan stimulus pemerintah, membaiknya ekspektasi pelaku ekonomi, dan penguatan berbagai sumber pertumbuhan. BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 berada dalam kisaran 4,9–5,7%.
Neraca Pembayaran dan Cadangan Devisa Tetap Diperkuat
Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) perlu terus diperkuat untuk meningkatkan ketahanan eksternal di tengah ketidakpastian global.
Neraca perdagangan pada Agustus 2026 mencatat surplus 3,55 miliar dolar AS, meningkat dibandingkan surplus bulan sebelumnya sebesar 0,12 miliar dolar AS.
Sementara itu, investasi portofolio asing pada triwulan III 2026 mencatat arus keluar bersih (net outflows) sebesar 0,08 miliar dolar AS. Kondisi tersebut terutama disebabkan arus keluar dari pasar saham seiring tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.
Tekanan arus keluar dari saham berlanjut pada Oktober 2026. Namun, Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan Surat Berharga Negara (SBN) mencatat arus masuk. Dengan demikian, investasi portofolio asing pada triwulan IV 2026 hingga 19 Oktober 2026 membukukan arus masuk bersih (net inflows) sebesar 0,66 miliar dolar AS.
Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir September 2026 tercatat sebesar 146,3 miliar dolar AS. Jumlah tersebut setara dengan pembiayaan 5,3 bulan impor atau 5,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.
Ke depan, ketahanan eksternal Indonesia diprakirakan tetap kuat, dengan transaksi berjalan 2026 berada dalam kisaran defisit 2,4–1,6% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Rupiah Tertekan, Insentif Investasi Diperkuat
BI terus memperkuat kebijakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak gejolak global.
Setelah sempat menguat hingga pertengahan September 2026, nilai tukar rupiah pada 20 Oktober 2026 tercatat Rp17.985 per dolar AS. Nilai tersebut melemah 0,61% secara point-to-point (ptp) dibandingkan posisi akhir September 2026.
Perkembangan ini dipengaruhi eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah, arah kebijakan moneter AS yang mengetat, serta sentimen investor asing di pasar saham.
BI berkomitmen menjaga stabilitas rupiah dengan mengoptimalkan seluruh instrumen moneter, termasuk memperkuat insentif untuk meningkatkan arus masuk investasi portofolio asing serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing.
Insentif tersebut tidak hanya diberikan untuk instrumen Swap dan DNDF Beli Lindung Nilai Konvensional kepada Bank Indonesia, tetapi juga untuk transaksi LCT dengan negara mitra agar imbal hasil aset rupiah tetap menarik.
Sejak diberlakukan pada Juni 2026, kebijakan tersebut berhasil menarik arus masuk modal asing sebesar 9,9 miliar dolar AS hingga 20 Oktober 2026.
BI memprakirakan rupiah akan bergerak stabil ke depan, didukung komitmen BI, imbal hasil yang menarik, inflasi yang terkendali dalam sasaran, serta prospek perekonomian domestik yang tetap baik.
Inflasi September 2026 Tercatat 3,28%
Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tetap terjaga dalam sasaran. Pada September 2026, inflasi IHK tercatat 3,28% secara tahunan (year-on-year/yoy), lebih tinggi dibandingkan realisasi bulan sebelumnya sebesar 3,19% yoy.
Inflasi yang terjaga dipengaruhi oleh penurunan inflasi inti menjadi 2,84% yoy, sejalan dengan konsistensi kebijakan BI dalam menjaga inflasi. Inflasi kelompok harga yang diatur pemerintah (administered prices/AP) juga lebih rendah, yakni 3,25% yoy, terutama akibat penurunan tarif angkutan udara.
Sebaliknya, inflasi kelompok pangan bergejolak (volatile food/VF) meningkat menjadi 5,03% yoy. Kenaikan ini dipengaruhi penurunan produksi di sejumlah daerah sentra, terutama akibat gangguan cuaca.
Ke depan, BI akan terus memperkuat bauran kebijakan moneter, termasuk stabilisasi nilai tukar rupiah, agar inflasi tetap berada dalam sasaran 2,5±1% pada 2026 dan 2027.
BI juga memperkuat sinergi dengan pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP/TPID) dalam pelaksanaan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) untuk mengendalikan inflasi pangan.
Kredit Perbankan Tumbuh 13,26%
Intermediasi perbankan tetap kuat dengan ketahanan sistem perbankan yang terjaga. Pertumbuhan kredit pada September 2026 tercatat sebesar 13,26% yoy, didukung kredit investasi yang tumbuh 23,20% yoy, kredit modal kerja 11,89% yoy, dan kredit konsumsi 4,86% yoy.
Kredit kepada korporasi yang tidak terkait dengan program pemerintah juga meningkat. Potensi pertumbuhan kredit dinilai masih tinggi karena fasilitas pinjaman yang belum digunakan (undisbursed loan) tercatat sebesar Rp2.562,57 triliun atau 21,70% dari plafon kredit yang tersedia.
Sementara itu, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat lebih rendah, yaitu 8,22% yoy, sehingga perlu terus didorong untuk menopang pertumbuhan kredit. BI memperkirakan pertumbuhan kredit sepanjang 2026 berada dalam kisaran 8–12%.
Dari sisi ketahanan, perbankan secara umum tetap kuat. Rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) pada Agustus 2026 tercatat tinggi sebesar 24,10%.
Rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) secara agregat juga terjaga rendah, yakni 2,11% secara bruto dan 0,84% secara neto pada Agustus 2026. Sementara itu, rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) meningkat dari 23,04% pada Agustus 2026 menjadi 24,08% pada September 2026.
Insentif Likuiditas Perbankan Capai Rp458,5 Triliun
BI terus mengoptimalkan kebijakan makroprudensial longgar untuk meningkatkan kredit dan pembiayaan ke sektor riil dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan.
Pertumbuhan kredit yang positif didukung kebijakan makroprudensial longgar, antara lain melalui optimalisasi KLM untuk mendorong peningkatan kredit dan pembiayaan perbankan ke sektor prioritas.
Hingga minggu pertama Oktober 2026, insentif KLM yang diperoleh perbankan tercatat sebesar Rp458,5 triliun. Dari jumlah tersebut, alokasi untuk KLM financing channel mencapai Rp336,4 triliun, sedangkan alokasi untuk KLM Pendalaman Pasar Uang (PPU) mencapai Rp122,1 triliun.
Implementasi KLM PPU telah mendorong redistribusi likuiditas di perbankan dan meningkatkan transaksi di pasar uang rupiah. BI akan terus mengoptimalkan implementasi KLM untuk meningkatkan efektivitas penyaluran kredit dan pembiayaan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
Transaksi Digital Tumbuh 39,24%
Transaksi ekonomi dan keuangan digital pada triwulan III 2026 tetap tumbuh, didukung kelancaran sistem pembayaran dan infrastruktur yang stabil.
Volume transaksi pembayaran digital mencapai 18,09 miliar transaksi atau tumbuh 39,24% yoy pada triwulan III 2026, sejalan dengan perluasan penggunaan pembayaran digital.
Volume transaksi melalui pembayaran internet (internet payments) dan pembayaran seluler (mobile payments) masing-masing tumbuh 14,26% yoy dan 45,55% yoy. Transaksi QRIS juga tumbuh tinggi sebesar 75,80% yoy, didukung peningkatan jumlah pengguna menjadi 70,6 juta dan jumlah pedagang (merchant) menjadi 49,4 juta.
Dari sisi infrastruktur, volume transaksi ritel melalui BI-FAST mencapai 1.631 juta transaksi atau tumbuh 31,78% yoy. Nilai transaksinya mencapai Rp4.049 triliun, meningkat 33,91% yoy.
Sementara itu, nilai transaksi BI-RTGS mencapai Rp53.817 triliun atau terkontraksi 4,62% yoy. Volumenya tercatat sebanyak 2,79 juta transaksi, meningkat 1,31% yoy.
Dalam pengelolaan uang rupiah, Uang Kartal yang Diedarkan (UYD) tumbuh 11,77% yoy menjadi Rp1.341 triliun. BI terus menjaga ketersediaan uang rupiah dalam jumlah cukup dan berkualitas layak edar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk daerah Terdepan, Terluar, dan Terpencil (3T).
@ Media Cakra101 (MC101)
Sumber: Departemen Komunikasi Bank Indonesia
Diterbitkan pada: 21 Oktober 2026
(MC101 – DKom BI)
Ringkasan Berita
- Bank Indonesia mempertahankan BI-Rate sebesar 5,75% dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,50%, serta menaikkan suku bunga Deposit Facility menjadi 5,00% dalam RDG 20–21 Oktober 2026.
- BI menurunkan GWM rata-rata Bank Umum Konvensional dari 9% menjadi 7% dan GWM Bank Umum Syariah serta Unit Usaha Syariah dari 7,5% menjadi 5,5% secara bertahap pada November dan Desember 2026.
- Ekonomi Indonesia pada 2026 diprakirakan tumbuh 4,9–5,7%. BI juga memperkuat insentif stabilisasi rupiah dan mencatat arus masuk modal asing sebesar 9,9 miliar dolar AS sejak kebijakan terkait diberlakukan pada Juni 2026 hingga 20 Oktober 2026.
- Inflasi IHK September 2026 tercatat 3,28% secara tahunan, sementara kredit perbankan tumbuh 13,26% dan insentif KLM mencapai Rp458,5 triliun hingga minggu pertama Oktober 2026.
- Transaksi pembayaran digital pada triwulan III 2026 mencapai 18,09 miliar transaksi atau tumbuh 39,24% secara tahunan. BI terus memperkuat digitalisasi pembayaran, ketahanan eksternal, stabilitas sistem keuangan, dan koordinasi dengan pemerintah.
