JAKARTA, Cakra101.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah menjalankan mazhab ekonomi Pancasila sebagai landasan utama pembangunan nasional dalam pidatonya pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/05/2026). Presiden menekankan bahwa ekonomi nasional harus berpihak kepada rakyat serta menjunjung tinggi nilai keadilan sosial dan persatuan bangsa.
“Mazhab ekonomi yang kita jalankan adalah mazhab ekonomi Pancasila. Ekonomi yang berketuhanan, ekonomi yang berkemanusiaan, ekonomi yang menjunjung tinggi persatuan nasional,” tegas Presiden.
Kepala Negara menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan kelompok maupun wilayah tertentu. Menurut Presiden, negara harus hadir untuk memastikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
“Ekonomi kita harus berkeadilan sosial, ekonomi kita harus berpihak kepada rakyat Indonesia seluruhnya. Negara harus hadir, negara harus menjaga keseimbangan,” ujar Presiden.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya pelayanan publik yang berkualitas serta birokrasi yang kuat dan profesional sebagai syarat utama kemajuan suatu negara. Pemerintah, menurut Presiden, harus mampu menciptakan kepastian hukum sekaligus mendukung dunia usaha dalam membuka lapangan kerja.
“Tidak ada negara maju yang tidak unggul dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah harus menjadi pemerintah yang unggul, membantu swasta menciptakan lapangan kerja,” tutur Presiden.
Selain itu, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah terus melakukan penguatan institusi negara melalui peningkatan kesejahteraan aparatur negara demi menciptakan institusi yang bersih dan profesional.
“Ada yang sampai hampir 300 persen naiknya penghasilan hakim-hakim kita,” ungkap Presiden.
Presiden Prabowo juga menegaskan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi dan memperbaiki tata kelola birokrasi nasional. Presiden meminta seluruh kementerian dan lembaga segera membersihkan praktik-praktik penyimpangan di lingkungan masing-masing.
“Kita harus bertekad terus membangun pemerintah yang kuat, pemerintah yang profesional, pemerintah yang tidak korup,” tegas Presiden.
Dalam upaya memperkuat ekonomi kerakyatan, Presiden turut menyoroti perkembangan Koperasi Merah Putih yang terus diperluas di berbagai daerah. Pemerintah menargetkan puluhan ribu koperasi dapat beroperasi hingga akhir tahun guna memperkuat perputaran ekonomi di desa dan kecamatan.
“Koperasi Merah Putih sudah 1.061 yang operasional. Target kita di bulan Agustus, kita akan operasionalkan minimal 20 ribu koperasi,” ujar Kepala Negara.
Lebih lanjut, Presiden juga menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional melalui pengembangan energi baru dan terbarukan. Pemerintah saat ini mempercepat pembangunan energi surya dan konversi kendaraan berbahan bakar minyak menjadi kendaraan listrik.
“Kita sudah canangkan akan membangun seratus gigawatt dari tenaga surya dalam tiga tahun ini,” kata Presiden.
Menurut Presiden, langkah tersebut diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM sekaligus menghemat devisa negara.
(MC101 – BPMI Setpres)
