JAKARTA, Cakra101.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan perlunya perubahan mendasar dalam tata kelola ekonomi nasional saat menyampaikan pidato pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/05/2026).
Dalam pidatonya, Kepala Negara menyoroti besarnya potensi kekayaan Indonesia yang dinilai belum sepenuhnya menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat.
Presiden Prabowo menilai Indonesia memiliki modal yang sangat kuat untuk menjadi bangsa maju dan makmur. Menurut Presiden, posisi geografis yang strategis, kekayaan sumber daya alam, serta bonus demografi menjadi kekuatan utama Indonesia di tengah dinamika global.
“Kita sesungguhnya memiliki modal yang sangat kuat untuk mewujudkan cita-cita dan harapan ini. Posisi geografis kita sangat strategis,” ujar Presiden.
Selain itu, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya menjaga kedaulatan negara, khususnya di sektor maritim. Kepala Negara menyoroti masih maraknya praktik pencurian sumber daya laut oleh kapal asing di wilayah perairan Indonesia.
“Tiap malam puluhan ribu kapal berbendera asing mengambil kekayaan kita secara ilegal, secara tidak sah. Harus kita tegakkan kedaulatan kita di lautan kita sendiri,” tegas Presiden.
Dalam pidatonya, Presiden juga memaparkan besarnya kontribusi berbagai komoditas strategis Indonesia terhadap devisa negara. Presiden menyebut Indonesia merupakan eksportir terbesar minyak kelapa sawit dan batu bara di dunia, serta kini menjadi eksportir terbesar ferro alloys atau paduan besi.
“Devisa ekspor minyak kelapa sawit mencapai 23 miliar dolar, setara dengan Rp391 triliun pada tahun 2025,” ungkap Presiden.
Meski memiliki kekayaan alam yang melimpah, Presiden menilai kapasitas fiskal Indonesia masih tertinggal dibandingkan sejumlah negara lain. Kepala Negara menyoroti rendahnya rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dibanding negara-negara G20 maupun negara tetangga.
“Kita harus introspeksi dan sadar, dan berani bertanya kenapa kita tidak bisa mengelola ekonomi kita sehingga pendapatan negara kita bisa setara dengan negara-negara seperti Filipina dan Meksiko,” ujar Presiden.
Presiden Prabowo juga mempertanyakan kondisi ekonomi nasional yang dinilai belum sejalan dengan capaian pertumbuhan ekonomi selama beberapa tahun terakhir. Menurut Presiden, pertumbuhan ekonomi nasional tidak boleh hanya tercermin dalam angka statistik, tetapi harus benar-benar dirasakan masyarakat.
“Bagaimana bisa pertumbuhan 35 persen tapi kelas menengah menurun, kemiskinan meningkat,” kata Presiden.
Kepala Negara menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan sistemik dalam pengelolaan ekonomi nasional. Presiden mengungkapkan bahwa selama puluhan tahun terjadi aliran keluar kekayaan nasional melalui praktik under-invoicing, transfer pricing, hingga penyelundupan yang menyebabkan kerugian besar bagi negara.
“Kita harus berani mengatakan yang merah, merah, yang putih, putih. Kita harus perbaiki lembaga-lembaga pemerintah kita,” tegas Presiden.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga menyoroti pentingnya kedaulatan dalam penentuan harga komoditas strategis nasional. Presiden menegaskan bahwa Indonesia harus memiliki kendali terhadap harga kelapa sawit, nikel, emas, hingga hasil tambang lainnya.
“Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain. Kita tentukan harga kita,” tandas Presiden.
(MC101 – BPMI Setpres)
