CIMAHI, Cakra101.com – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Komisi V DPR RI dan Kementerian Perhubungan melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik di Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, Jumat (3/7). Kunjungan tersebut difokuskan pada koordinasi penanganan perlintasan sebidang kereta api guna menekan risiko kecelakaan sekaligus merumuskan solusi teknis agar perjalanan kereta api dan mobilitas masyarakat tetap aman di tengah tingginya frekuensi perjalanan kereta.
Staf Ahli Menteri PU Bidang Hubungan Antar Lembaga, Triono Junoasmono, yang mendampingi Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI, memaparkan bahwa secara nasional telah teridentifikasi 136 titik perlintasan sebidang pada Jalan Nasional dengan total kebutuhan anggaran mencapai Rp30,16 triliun. Penanganan akan dilakukan secara bertahap hingga tahun 2044, dengan Tahap I (2025–2029) mencakup 39 titik melalui skema pinjaman luar negeri.
Di Provinsi Jawa Barat sendiri terdapat 42 simpang sebidang, terdiri atas 14 Jalan Nasional dan 28 Jalan Provinsi yang menjadi perhatian pemerintah. Dari jumlah tersebut, tiga titik prioritas yang akan segera ditangani adalah Rajapolah di Tasikmalaya, Bulak Kapal di Bekasi, dan Slamet Riyadi di Cirebon.
“Kementerian Pekerjaan Umum melaksanakan program ini secara bertahap. Untuk Green Book 2026, proyek super prioritas di Prov. Jawa Barat salah satunya adalah Flyover Slamet Riyadi di Cirebon dengan estimasi biaya Rp180,7 Miliar,” jelas Triono.
Triono menambahkan, penanganan titik kritis lainnya, yakni Flyover Bulak Kapal di Bekasi, saat ini tengah diusulkan melalui skema dana Inpres Jalan Daerah (IJD) atau Bantuan Presiden guna mempercepat pelaksanaan tanpa harus menunggu anggaran reguler.
Dalam penanganan perlintasan sebidang, Kementerian PU mengacu pada skala prioritas yang ditetapkan Kementerian Perhubungan untuk menentukan tingkat urgensi pembangunan infrastruktur permanen di setiap lokasi.
Mendukung langkah tersebut, Direktur Keselamatan Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Jumardi, mengungkapkan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan keselamatan pada koridor dengan frekuensi perjalanan kereta yang sangat tinggi. Di Kota Cimahi, Kementerian Perhubungan sedang membangun Flyover dan JPO Pusdikpom dengan nilai kontrak Rp79,19 miliar melalui skema Multi Years Contract (MYC).
“Pembangunan ini sangat mendesak untuk mendukung kelancaran perjalanan kereta api, terutama Feeder Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) dan kereta lokal yang melintas di jalur Padalarang-Bandung,” kata Jumardi.
Ia juga menjelaskan bahwa pembangunan flyover merupakan solusi permanen untuk menghilangkan persimpangan sebidang. Sementara itu, sebagai langkah pengamanan jangka pendek, Kementerian Perhubungan tetap mengalokasikan anggaran penjagaan pelintasan melalui skema aset negara.
Sebagai penutup, Wakil Ketua Komisi V DPR RI yang memimpin Kunjungan Kerja Spesifik, Ridwan Bae, menegaskan bahwa negara harus hadir secara nyata dalam menjamin keselamatan masyarakat tanpa terhambat oleh perdebatan mengenai status kewenangan jalan. Terkait rencana pembangunan Underpass Gatot Subroto di Cimahi, Ridwan menyampaikan bahwa meskipun secara administratif menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, proyek tersebut sangat penting bagi masyarakat setempat.
“Meskipun statusnya jalan provinsi, jika kondisi kemacetan sudah parah dan mengancam keselamatan akibat frekuensi kereta cepat, pemerintah pusat harus memberikan dukungan koordinasi dan pengawalan anggaran agar segera terealisasi,” tegas Ridwan.
Komisi V DPR RI juga berkomitmen untuk terus mendorong alokasi anggaran pada proyek-proyek prioritas guna mewujudkan target Zero Accident nasional, dengan menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama. Melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga tersebut, diharapkan penyelesaian infrastruktur perlintasan kereta api dapat dipercepat sekaligus meningkatkan keamanan mobilitas masyarakat di titik-titik rawan kecelakaan.
(MC101 – Biro Komunikasi Publik Kementerian PU)
Ringkasan Berita:
- Kementerian PU bersama Komisi V DPR RI dan Kementerian Perhubungan mempercepat penanganan perlintasan sebidang untuk mendukung target Zero Accident.
- Secara nasional terdapat 136 titik perlintasan sebidang dengan kebutuhan anggaran Rp30,16 triliun yang akan ditangani hingga 2044.
- Di Provinsi Jawa Barat, Rajapolah, Bulak Kapal, dan Slamet Riyadi menjadi tiga lokasi prioritas penanganan.
- Flyover Slamet Riyadi Cirebon masuk proyek super prioritas Green Book 2026 dengan estimasi biaya Rp180,7 miliar.
- Komisi V DPR RI menegaskan pentingnya kolaborasi lintas instansi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur demi keselamatan masyarakat.
