Kerja Sama RRT, Kemenko Perekonomian Tingkatkan Kapasitas Negosiator

JAKARTA, Cakra101.com – Pemerintah terus memperkuat kapasitas sumber daya manusia aparatur sebagai salah satu aksi strategis untuk mendorong pencapaian sasaran pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 menargetkan pertumbuhan ekonomi menuju 8% pada 2029 serta pendapatan nasional bruto per kapita sebesar USD8.000.

Sasaran tersebut menuntut investasi berkualitas, akses pasar baru, penguatan hilirisasi, dan alih teknologi, yang sebagian besar diperoleh melalui meja perundingan dengan mitra internasional.

Sejalan dengan hal tersebut, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Susiwijono Moegiarso, bersama dengan Duta Besar RRT untuk Indonesia Wang Lutong dan Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian RI Edi Prio Pambudi, melepas para peserta Program Pelatihan Seminar on Enhancing Negotiation Capacity and Skills for Indonesian Officials di Republik Rakyat Tiongkok (RRT), pada acara yang digelar di Jakarta, Senin (7/09).

Program pelatihan tersebut merupakan hasil kerja sama Government-to-Government (G to G) antara Kemenko Perekonomian RI dan Ministry of Commerce RRT (MOFCOM) yang diselenggarakan oleh the Academy for International Business Officials (AIBO) selama 14 hari pelatihan. Penyelenggaraan pelatihan merupakan program hibah kerja sama bantuan teknis dan pengembangan kapasitas dari Pemerintah RRT dalam kerangka kerja sama bilateral kedua negara.

“Pelatihan ini kami siapkan agar para pegawai terbiasa berpikir non-business as usual, sehingga mampu menciptakan terobosan-terobosan untuk mempercepat program Pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi,” ungkap Sesmenko Susiwijono dalam keynote speech sekaligus arahan pelepasan peserta.

Kemampuan berpikir di luar pola rutin tersebut menopang langsung pelaksanaan tugas dan fungsi koordinasi Kemenko Perekonomian di bidang kerja sama ekonomi dan investasi, mulai dari penyiapan posisi runding, pelaksanaan perundingan perjanjian kerja sama ekonomi internasional, hingga pengamanan kepentingan nasional dalam setiap kesepakatan. Dengan cara berpikir tersebut, peluang kerja sama diharapkan dapat dikonversi menjadi terobosan dan komitmen konkret dalam tenggat yang ketat.

“Di Tiongkok, negosiasi bukan semata teknik di meja perundingan, melainkan keterampilan budaya yang mengakar kuat dalam tradisi, sejarah, dan keterampilan fundamental,” imbuh Sesmenko Susiwijono.

Lebih lanjut, Sesmenko Susiwijono menegaskan bahwa hasil pelatihan harus kembali menjadi kapasitas organisasi, bukan berhenti sebagai pengalaman pribadi. Para peserta diminta menyusun kajian dan melakukan diseminasi pengetahuan setelah kembali, dengan tindak lanjut berupa materi pembelajaran internal, penguatan tata cara persiapan perundingan, serta penyiapan kader negosiator di lingkungan Kemenko Perekonomian.

Sebelumnya, Deputi Edi menyampaikan laporan pelaksanaan program. Delegasi terdiri atas 32 pegawai sebagai peserta pelatihan serta 2 pejabat pimpinan tinggi yang bertugas mengevaluasi hasil pelatihan pada para peserta, sekaligus melaksanakan serangkaian pertemuan bilateral dengan Pemerintah RRT.

Materi pelatihan mencakup dasar, psikologi, dan strategi negosiasi serta komunikasi lintas budaya; negosiasi bisnis multilateral dan regional, evolusi negosiasi penurunan tarif, dan dukungan teknis negosiasi perjanjian perdagangan bebas; serta mekanisme penyelesaian sengketa internasional dan isu kunci negosiasi e-commerce, yang ditutup dengan simulasi negosiasi diplomatik.

“Rangkaian materi tersebut relevan langsung dengan tugas kedeputian dalam menyiapkan dan menjalankan perundingan kerja sama ekonomi internasional. Kami memandang penugasan ini sebagai investasi institusi,” kata Deputi Edi.

Pada kesempatan yang sama, Dubes Wang Lutong dalam sambutannya menyampaikan dukungan Pemerintah RRT terhadap program peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Indonesia. Kemampuan negosiasi dinilai sangat penting, karena melalui proses negosiasi inilah dapat dicapai dan ditemukan kesepakatan yang akan menjadi cikal bakal dari sebuah hubungan kemitraan strategis antara kedua belah pihak yang didasari dengan kepercayaan dan semangat saling mendukung dan membangun dalam jangka panjang.

Duta Besar Wang Lutong juga menegaskan bahwa kerja sama pengembangan sumber daya manusia merupakan bagian penting dari Kemitraan Strategis Komprehensif Indonesia–Tiongkok yang terus menguat, khususnya di bidang perdagangan, investasi, hilirisasi, transisi energi, dan teknologi.

RRT merupakan salah satu mitra dagang dan investasi terbesar Indonesia dengan agenda kerja sama yang sangat padat. Karena itu, kualitas negosiasi aparatur menjadi faktor penting dalam memastikan manfaat kerja sama tersebut benar-benar diterima Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari agenda penguatan sumber daya manusia dan tata kelola pemerintahan yang menjadi fondasi transformasi ekonomi nasional.

Acara pelepasan diakhiri dengan penyerahan simbolik Surat Tugas kepada perwakilan peserta. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Duta Besar RRT untuk Indonesia beserta delegasi Kedutaan Besar RRT di Jakarta, Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia Hari Nugroho, Plt. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Jenny MT Sihombing, dan Plt. Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral Cahyadi Yudodahono, serta para peserta program pelatihan.

(MC101 – Kemenko Perekonomian)

Ringkasan Berita

1. Kemenko Perekonomian memperkuat kapasitas aparatur melalui Program Pelatihan Seminar on Enhancing Negotiation Capacity and Skills for Indonesian Officials di Republik Rakyat Tiongkok.
2. Program tersebut merupakan kerja sama Government-to-Government (G to G) antara Kemenko Perekonomian RI dan Ministry of Commerce RRT (MOFCOM) selama 14 hari pelatihan.
3. Delegasi terdiri atas 32 pegawai peserta pelatihan dan 2 pejabat pimpinan tinggi.
4. Materi mencakup strategi negosiasi, komunikasi lintas budaya, negosiasi multilateral dan regional, perdagangan bebas, penyelesaian sengketa internasional, e-commerce, hingga simulasi negosiasi diplomatik.
5. Penguatan kapasitas negosiator diharapkan mendukung kepentingan nasional dalam kerja sama ekonomi dan investasi serta memperkuat Kemitraan Strategis Komprehensif Indonesia–Tiongkok.