JAKARTA, Cakra101.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memimpin langsung Sidang Terbuka Aduan Kanal Debottlenecking Satuan Tugas Percepatan Penyerapan Anggaran dan Penguatan Pertumbuhan Ekonomi (P3M-PPE) yang berlangsung di Aula Mezzanine, Kompleks Kementerian Keuangan Jakarta, Kamis (23/7). Sidang tersebut digelar untuk mengurai sekaligus merumuskan solusi atas dua hambatan regulasi dan persaingan investasi nasional.
Dua laporan utama yang dibahas dalam sidang tersebut meliputi regulasi dan perizinan cable car (kereta gantung) di Danau Toba, serta indikasi ketimpangan persaingan (unfair level playing field) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mengakibatkan rendahnya penyerapan produk industri peralatan listrik dalam negeri pada proyek-proyek pembangunan infrastruktur dasar KEK.
Menanggapi laporan tersebut, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah akan menyesuaikan regulasi agar perusahaan dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tinggi memiliki akses yang sama ke kawasan KEK. Ia juga menginstruksikan Kementerian Perindustrian, Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta Administrator KEK untuk segera menyelaraskan aturan yang masih menjadi hambatan.
“Kesimpulan debottlenecking akan kita sesuaikan peraturannya, supaya akses perusahaan yang punya pabrik di sini, yang memiliki TKDN yang lebih tinggi, di atas 40 persen rata-rata, itu punya akses yang sama ke kawasan KEK. Nanti kita atur supaya produsen-produsen dalam negeri yang sudah punya pabrik di sini mempunyai kesempatan yang sama untuk bersaing di kawasan KEK,” ungkap Menkeu.
Pemerintah melalui Satgas P3M-PPE terus mendorong percepatan penyelesaian kedua isu tersebut dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku. Sidang debottlenecking tidak hanya menjadi forum penyelesaian aduan, tetapi juga instrumen strategis yang mempertemukan pemerintah dan sektor swasta untuk mengatasi berbagai hambatan investasi dan dunia usaha secara konkret.
Sidang tersebut juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam menindaklanjuti setiap aduan pelaku usaha secara cepat, terkoordinasi, transparan, dan akuntabel guna menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif.
Hingga 23 Juli 2026, sebanyak 167 aduan telah berhasil diselesaikan melalui Kanal Debottlenecking, baik melalui Sidang Aduan yang dipimpin Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua Satgas maupun melalui rapat koordinasi tingkat Eselon I dan II. Pencapaian tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengatasi berbagai hambatan investasi dan kegiatan usaha secara terstruktur serta berkelanjutan demi menciptakan iklim usaha yang sehat dan memberikan kepastian bagi pelaku ekonomi nasional.
(MC101 – Biro KLI Kemenkeu)
Ringkasan Berita:
- Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa memimpin Sidang Terbuka Aduan Kanal Debottlenecking Satgas P3M-PPE di Jakarta.
- Pemerintah akan menyelaraskan aturan KEK agar perusahaan dengan TKDN di atas 40 persen memiliki kesempatan yang sama bersaing di kawasan KEK.
- Sidang membahas dua isu utama, yakni regulasi cable car di Danau Toba dan ketimpangan persaingan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
- Menkeu menginstruksikan kementerian dan lembaga terkait segera menyelaraskan regulasi yang menjadi hambatan investasi.
- Hingga 23 Juli 2026, sebanyak 167 aduan telah berhasil diselesaikan melalui Kanal Debottlenecking sebagai bagian dari upaya memperbaiki iklim investasi nasional.
