JAKARTA, Cakra101.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melakukan pertemuan dengan Direktur Utama Bank Syariah Nasional (BSN) Alex Sofjan Noor di Kantor Bank Syariah Nasional, Menara I BTN Lantai 6, Jalan Gajah Mada No. 1, Harmoni, Jakarta Pusat, Rabu (13/05/2026).
Pertemuan tersebut membahas penguatan kolaborasi pembiayaan perumahan subsidi, pengembangan rumah susun subsidi di perkotaan, hingga percepatan penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Dalam kesempatan itu, Menteri PKP menyampaikan bahwa pemerintah terus mendorong sinergi antara pemerintah, perbankan, dan sektor swasta guna mempercepat realisasi program perumahan nasional yang menjadi salah satu visi utama Presiden Prabowo Subianto.
“Visi Presiden Prabowo adalah membangun rumah susun subsidi di perkotaan, aturannya juga sedang dibuat dan saya ingin disosialisasikan dan digolkan dengan adanya partisipasi BSN,” ujar Menteri PKP.
Menteri PKP menilai BSN memiliki potensi besar sebagai motor penggerak pembiayaan perumahan nasional, khususnya pada sektor rumah subsidi dan rumah susun.
Hal tersebut didukung posisi BSN sebagai bank syariah terbesar kedua berdasarkan aset serta fokus perusahaan pada pembiayaan perumahan.
Saat ini, sebanyak 99 persen saham BSN dimiliki BTN. Dalam tiga tahun terakhir, market share perbankan syariah juga terus menunjukkan peningkatan signifikan, termasuk kontribusi BSN dalam penyaluran FLPP nasional.
Hingga April 2026, BSN tercatat sebagai peringkat kedua penyalur FLPP nasional dengan realisasi mencapai 16.523 unit rumah. Sementara target realisasi FLPP BSN pada tahun 2026 ditetapkan sebesar 73.300 unit.
Menteri PKP juga mendorong BSN untuk memperkuat dukungan terhadap program rumah susun subsidi serta pengembangan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan.
“Untuk rumah tapak, BSN saya beri nilai 9 dan untuk rumah susun kalau bisa saya beri nilai 9 juga untuk tahun ini dengan cara BSN dapat merekrut orang-orang yang berkompeten, cepat, loyal dan efektif terhadap program rumah susun ini,” imbuh Menteri PKP.
Selain itu, BSN juga menargetkan pengajuan KUR perumahan sebesar Rp500 miliar kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan proses administrasi ditargetkan selesai dalam waktu dua bulan ke depan.
Menteri PKP menegaskan bahwa percepatan program perumahan membutuhkan pola kerja yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil agar target pembangunan perumahan nasional dapat tercapai tepat sasaran.
“Saya mengembangkan Governmentpreuner di kementerian saya dengan menggabungkan pemerintah dan swasta dalam hal kecepatan dan efisiensi karena saya juga punya tanggung jawab kepada Presiden Prabowo untuk memastikan program berjalan dengan baik,” ujar Menteri PKP.
Sementara itu, Direktur Utama BSN Alex Sofjan Noor menyampaikan dukungan penuh terhadap program perumahan pemerintah serta komitmen perusahaan dalam memperluas akses pembiayaan rumah bagi masyarakat.
Menurutnya, BSN juga tengah menyiapkan sejumlah inovasi untuk memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan nasional, termasuk memperkuat kolaborasi dengan developer, mendorong pembiayaan perumahan inklusif, serta pengembangan digitalisasi produk dan layanan.
Pertemuan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat Kementerian PKP, BP Tapera, SMF, PNM, serta jajaran pejabat Bank Syariah Nasional.
Melalui kolaborasi lintas sektor tersebut, Kementerian PKP optimistis percepatan pembangunan dan pembiayaan rumah subsidi, termasuk rumah susun di kawasan perkotaan, dapat berjalan lebih cepat dan menjangkau lebih banyak masyarakat Indonesia.
(MC101 – Kementerian PKP)
