JAKARTA, Cakra101.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau langsung lokasi usulan penerima Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah di Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Senin (15/6/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan serta mendukung peningkatan kualitas hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Dalam kegiatan tersebut, Menteri PKP didampingi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti, perwakilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, jajaran Kementerian PKP, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat, serta Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Rani Mauliani selaku pengusul program BSPS di wilayah tersebut.
Menteri PKP menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen memastikan pelaksanaan Program BSPS berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni.
Dalam kunjungan tersebut, Menteri PKP berdialog langsung dengan salah satu Calon Penerima Bantuan (CPB) BSPS, Ibu Enas, yang sehari-hari bekerja sebagai penjual makanan dan minuman ringan.
“Saya bersama Mendagri dan Ibu Kepala BPS meninjau langsung rumah calon penerima bantuan Ibu Enas dan menurut saya Ibu Rani mengusulkan penerima bantuan ini tepat sasaran. Bagus karena kondisinya memang layak untuk mendapatkan bantuan,” ujar Maruarar Sirait.
Berdasarkan data Kementerian PKP, total alokasi Program BSPS untuk Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2026 mencapai 5.659 unit, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebanyak 158 unit.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 5.359 unit dialokasikan untuk wilayah perkotaan dan 300 unit untuk wilayah pesisir.
Khusus untuk Jakarta Barat, alokasi BSPS tahun 2026 mencapai 1.350 unit.
Sementara itu, hasil inventarisasi dan verifikasi menunjukkan terdapat 942 unit rumah yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan bantuan dan tersebar di enam kecamatan serta 22 kelurahan.
Untuk Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, dialokasikan sebanyak 29 unit bantuan BSPS.
Usulan penerima bantuan berasal dari Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Rani Mauliani dan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat.
Pada kesempatan tersebut, Menteri PKP juga meninjau rumah milik Ibu Siti Aisah yang bekerja sebagai kuli harian konveksi.
Kondisi rumah yang ditempati dinilai mengalami kerusakan berat dan memenuhi persyaratan sebagai penerima Program BSPS.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang turut berdialog dengan Ibu Siti Aisah menegaskan bahwa bantuan yang diberikan telah menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Ibu Siti kalau tidur satu ruangan 10 orang, jelas ini sangat tepat sasaran dan sangat membutuhkan bantuan bedah rumah,” ujar Tito Karnavian.
Kementerian PKP menjelaskan bahwa kedua rumah calon penerima bantuan yang dikunjungi telah memenuhi kriteria penerima Program BSPS.
Pelaksanaan pekerjaan peningkatan kualitas rumah direncanakan berlangsung mulai 8 Juli hingga 7 Agustus 2026.
Selain memastikan ketepatan sasaran bantuan, Menteri PKP juga memberikan perhatian khusus terhadap aspek legalitas lahan penerima bantuan.
Menurutnya, status lahan harus jelas dan legal agar rumah yang telah dibangun atau diperbaiki dapat ditempati penerima manfaat secara aman dan berkelanjutan.
Menteri PKP menegaskan bahwa penerima bantuan harus memiliki kepastian hukum atas lahan yang ditempati dan dapat menempatinya dalam jangka waktu yang memadai.
Untuk itu, Kementerian PKP akan terus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah daerah setempat guna mencari solusi terbaik terkait legalitas lahan masyarakat yang menjadi sasaran program.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan melakukan kajian lebih lanjut terkait status legalitas lahan yang akan digunakan dalam pelaksanaan Program BSPS di wilayah Jakarta maupun Kepulauan Seribu.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti, Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Rani Mauliani, serta sejumlah pejabat pemerintah pusat dan daerah lainnya.
(MC101 – Biro Komunikasi Publik PKP)
