PAPUA, Cakra101.com — Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah.
Pada 2026, kuota nasional program BSPS meningkat signifikan dari 45.000 unit pada 2025 menjadi 400.000 unit rumah di seluruh Indonesia, dengan wilayah Papua mendapatkan alokasi sekitar 21.000 unit hunian.
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa peningkatan kuota tersebut merupakan langkah nyata pemerintah dalam memperluas pemerataan pembangunan perumahan hingga ke wilayah timur Indonesia.
“Kita tingkatkan kuota BSPS di seluruh Papua menjadi minimal sekitar 21.000 unit yang tersebar di 6 provinsi dan 42 kabupaten/kota. Artinya, setiap kabupaten/kota mendapatkan minimal 500 unit,” ujar Menteri PKP, Kamis (30/04/2026).
Program BSPS di Papua menjadi bentuk keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat sekaligus komitmen menghadirkan rumah yang layak, sehat, dan aman bagi seluruh warga.
Menurut Menteri Maruarar, pembangunan hunian yang layak bukan sekadar program fisik, tetapi juga fondasi penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Program BSPS ini adalah bukti nyata kehadiran negara, terutama di Papua. Kita ingin masyarakat memiliki rumah yang layak, sehat, dan aman sebagai fondasi kehidupan yang lebih baik,” tegas Maruarar.
Pemerintah juga memastikan percepatan penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) agar manfaat program dapat segera dirasakan masyarakat, dengan pelaksanaan dimulai pada Mei 2026.
Selain fokus pada pembangunan rumah, skema BSPS juga mengedepankan pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan swadaya, di mana warga terlibat langsung dalam proses pembangunan rumah mereka.
Pendekatan ini dinilai tidak hanya memperbaiki kualitas hunian, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi lokal, membuka peluang kerja, dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
Pelaksanaan program akan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran dengan dukungan pendampingan teknis di lapangan guna memastikan hasil pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat.
Melalui perluasan BSPS di Papua, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pemerataan pembangunan perumahan nasional, sehingga masyarakat di seluruh pelosok Indonesia dapat menikmati hunian yang sehat, berkelanjutan, dan bermartabat.
(MC101 – Humas Kemensetneg)
