BANDUNG, Cakra101.com — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) resmi meluncurkan Program Bedah Rumah (BSPS) di Provinsi Jawa Barat sebagai langkah percepatan penanganan rumah tidak layak huni (RTLH), Senin (13/4/2026).
Peluncuran yang berlangsung di Bandung, Jawa Barat ini dihadiri Menteri PKP Maruarar Sirait, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, serta Bupati Bandung Dadang Supriatna.
Menteri Ara menegaskan bahwa program BSPS menjadi instrumen utama pemerintah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Tahun lalu kuota BSPS di Jawa Barat sebanyak 6.374 unit, tahun ini kita tingkatkan secara signifikan menjadi 40.000 unit agar penanganan RTLH bisa lebih cepat,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa peningkatan ini menyasar langsung daerah dengan kebutuhan tinggi, termasuk di wilayah Kabupaten Bandung.
“Khusus Kabupaten Bandung, tahun lalu hanya 35 unit, tahun ini kita tingkatkan menjadi 1.200 rumah. Ini bentuk keberpihakan pemerintah agar masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” tegasnya.
Sejalan dengan arahan Presiden, pelaksanaan program BSPS juga diarahkan untuk menggerakkan ekonomi lokal melalui penggunaan material dalam negeri.
“Untuk 40.000 unit BSPS di Jawa Barat, kita akan menggunakan genteng produksi lokal dari para pengusaha setempat,” jelasnya.
Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan simulasi Pemilihan Toko Terbuka (PTT) di Kecamatan Ketapang, Jawa Barat sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan efisiensi penggunaan anggaran.
Simulasi dilakukan dengan total anggaran Rp175 juta untuk 10 unit rumah, atau sebesar Rp17,5 juta per unit untuk kebutuhan bahan bangunan. Dari mekanisme tersebut, berhasil diperoleh efisiensi anggaran sebesar 6,83% atau Rp11.950.000, yang dikembalikan kepada masyarakat.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat melalui program BSPS yang dinilai sangat dibutuhkan masyarakat.
“Kami berterima kasih kepada Kementerian PKP atas peluncuran program ini. Masih banyak RTLH di Jawa Barat, dan program ini sangat membantu,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan bahwa DPR RI mendukung penuh program BSPS karena manfaatnya yang dirasakan langsung oleh rakyat.
Bupati Bandung Dadang Supriatna juga menyatakan kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan program, mulai dari pendataan hingga pendampingan masyarakat penerima manfaat.
Program BSPS sendiri dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan, di mana masyarakat penerima bantuan terlibat langsung dalam proses pembangunan rumahnya.
Melalui peluncuran ini, Kementerian PKP berharap percepatan penanganan RTLH di Jawa Barat dapat berjalan optimal, sekaligus memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat.
Kementerian PKP juga menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan program perumahan yang tidak hanya menyediakan hunian layak, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
(MC101 – Biro Komunikasi Publik PKP)
