JAKARTA, Cakra101.com – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus mempercepat pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah Tahun Anggaran 2026. Hingga awal Juni 2026, capaian program telah mencapai 13,51 persen, dengan target seluruh pekerjaan fisik perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dapat diselesaikan pada Oktober 2026 dan paling lambat November 2026.
Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Fitrah Nur, menjelaskan bahwa percepatan program saat ini difokuskan pada proses verifikasi calon penerima bantuan. Dari target awal sekitar 400.000 unit RTLH, proses verifikasi telah menjangkau sekitar 300.000 unit, dan ditargetkan seluruh instruksi verifikasi selesai pada Juni 2026.
“Sekarang total yang sudah kita instruksikan untuk diverifikasi sekitar 300.000 unit dari total 400.000 unit. Mudah-mudahan bulan Juni ini seluruh instruksi verifikasi bisa selesai. Kami memperkirakan proses verifikasi membutuhkan waktu sekitar dua bulan dan pelaksanaan fisik sekitar tiga bulan,” ujar Dirjen Fitrah, Kamis (11/6/2026).
Menurutnya, meskipun realisasi saat ini masih berada di bawah target kumulatif Juli 2026 sebesar 23 persen, Kementerian PKP tetap optimistis dapat mengejar ketertinggalan karena mayoritas kegiatan masih berada pada tahapan verifikasi.
“Posisi saat ini progres mencapai 13,51 persen. Memang masih terdapat selisih terhadap target, namun kami optimistis dapat mengejarnya karena sebagian besar kegiatan saat ini masih berada dalam proses verifikasi yang akan segera berlanjut ke tahap pelaksanaan fisik,” katanya.
Dirjen Fitrah menambahkan, Kementerian PKP menargetkan realisasi penyaluran anggaran Program BSPS dapat terselesaikan pada Oktober 2026. Selanjutnya, seluruh pekerjaan fisik di lapangan ditargetkan rampung paling lambat pada November 2026.
“Setidaknya pada Oktober 2026 realisasi keuangan penyalurannya sudah terealisasi. Selanjutnya paling lambat bulan November pelaksanaan fisiknya dirancang selesai 100 persen,” jelasnya.
Untuk mendukung pelaksanaan BSPS Tahun 2026, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp8,3 triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Program ini memberikan bantuan stimulan kepada masyarakat berpenghasilan rendah guna meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni menjadi rumah yang layak ditempati.
Besaran bantuan reguler BSPS mencapai Rp20 juta per unit, terdiri dari Rp17,5 juta untuk pembelian bahan bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah tukang. Khusus wilayah Papua dan Maluku Utara, nilai bantuan reguler mencapai Rp25 juta per unit.
Sementara itu, untuk wilayah pegunungan, pulau-pulau kecil, serta daerah terluar di Papua dan Maluku Utara, pemerintah memberikan bantuan hingga Rp40 juta per unit.
Dirjen Fitrah menjelaskan bahwa adanya penyesuaian nilai bantuan di sejumlah wilayah menyebabkan total volume penerima bantuan berubah dari alokasi awal 400.000 unit menjadi sekitar 375.200 unit.
“Ada sekitar 24.800 unit yang nilai bantuannya lebih besar dari Rp20 juta sehingga secara total volume kegiatan berubah menjadi sekitar 375.200 unit. Jadi bukan karena target tidak tercapai, tetapi karena nilai bantuannya berbeda sesuai kebutuhan wilayah,” ujarnya.
Dari sisi pelaksanaan, Jawa Barat menjadi provinsi dengan alokasi sekaligus progres BSPS tertinggi pada tahun 2026. Selain Jawa Barat, daerah dengan capaian pelaksanaan tertinggi lainnya adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan.
Penetapan alokasi BSPS dilakukan berdasarkan berbagai indikator penting, antara lain jumlah rumah tidak layak huni, jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, persentase kemiskinan, tingkat ketimpangan, serta kedalaman kemiskinan. Melalui pendekatan tersebut, Kementerian PKP memastikan bantuan pemerintah dapat menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan sekaligus mendukung percepatan pengurangan backlog kualitas hunian di seluruh Indonesia.
(MC101 – Kementerian PKP)
