JAKARTA, Cakra101.com – Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat berbagai langkah mitigasi guna menjaga produksi padi nasional menghadapi dinamika iklim sepanjang tahun 2026. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan pasokan beras tetap aman sekaligus mendukung keberlanjutan ketahanan pangan nasional di tengah potensi berkurangnya ketersediaan air di sejumlah daerah.
Inspektur Jenderal Kementan yang juga Pelaksana Harian Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Irham Warohian, mengatakan bahwa percepatan luas tambah tanam (LTT) menjadi strategi utama pemerintah dalam mempertahankan produksi padi selama periode Juni hingga September yang identik dengan meningkatnya risiko kekeringan.
“Peningkatan luas tambah tanam harus dilakukan secara terukur, terkoordinasi, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Dengan langkah percepatan tanam yang tepat, kita optimistis produksi padi tetap terjaga sehingga kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi,” ujar Irham saat memimpin Rapat Percepatan Luas Tambah Tanam (LTT) Padi Periode Juni–September 2026 di Kantor Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Jakarta, Senin (8/6/2026).
Menurut Irham, Kementan memfokuskan program percepatan tanam di 10 provinsi sentra produksi padi nasional, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Banten, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Selatan. Wilayah-wilayah tersebut memiliki kontribusi besar terhadap produksi beras nasional sehingga menjadi prioritas dalam upaya pengamanan produksi.
Untuk mendukung percepatan tanam, Kementan memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Perum Bulog, PT Pupuk Indonesia, PT Pertamina Patra Niaga, TNI, hingga instansi teknis terkait. Selain itu, penguatan peran Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) terus dilakukan agar pendampingan kepada petani berjalan optimal.
Kementan juga mempercepat penyaluran bantuan pemerintah, mengintensifkan Gerakan Tanam (Gertam), serta melakukan evaluasi distribusi pupuk bersubsidi guna memastikan kebutuhan petani terpenuhi tepat waktu dan tepat sasaran.
Dalam menghadapi ancaman kekeringan, Kementan melakukan pemetaan wilayah rawan terdampak serta memperkuat sistem peringatan dini (early warning system) untuk mendukung langkah mitigasi yang lebih cepat dan efektif. Upaya tersebut diperkuat melalui optimalisasi sumber daya air seperti rehabilitasi jaringan irigasi, pemanfaatan embung, sumur dangkal, pompanisasi, perpipaan, dan berbagai sumber air alternatif lainnya.
Di bidang teknologi budidaya, Kementan mendorong penggunaan varietas padi genjah dan toleran kekeringan seperti Inpago 4–13, Inpari 38–46, Inpari, Situbagendit, Situpatenggang, Pajajaran, dan Cakrabuana yang disesuaikan dengan kondisi agroekosistem setempat. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga produktivitas lahan meskipun menghadapi tantangan musim kemarau.
Selain itu, Kementan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam memantau kondisi lahan pertanian. Potensi lahan dari program Corporate Social Responsibility (CSR) yang mendukung pengembangan pertanian juga akan dioptimalkan melalui koordinasi dengan ATR/BPN guna memperkuat Lahan Baku Sawah (LBS) nasional.
Irham menegaskan bahwa percepatan tanam merupakan kunci dalam menjaga kesinambungan produksi pangan nasional. Menurutnya, seluruh pihak harus memastikan tidak ada lahan potensial yang menganggur sehingga setiap peluang tanam dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Melalui berbagai langkah strategis tersebut, Kementan optimistis target luas tambah tanam dan produksi padi nasional dapat tercapai. Upaya ini sekaligus menjadi bagian penting dalam menjaga ketersediaan beras, meningkatkan kesejahteraan petani, serta memperkuat fondasi swasembada pangan nasional di masa mendatang.
(MC101 – Humas Kementan)
