Cakra101, Wamena.- Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menjelaskan, pihaknya terus memonitor kesiapan rencana pembangunan 2.200 rumah di kawasan Provinsi Papua Pegunungan. Hal ini merupakan tindak lanjut dari realisasi program tiga juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Hal tersebut disampaikan Ribka kepada awak media usai memimpin Rapat Persiapan Rencana Pembangunan 2.200 Unit Rumah di Provinsi Papua Pegunungan yang berlangsung di Hotel Baliem Pilamo, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Senin (11/8/2025).
Ia menuturkan, guna mematangkan realisasi program tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait direncanakan bakal mengunjungi Provinsi Papua Pegunungan pada Selasa (12/8/2025). Keduanya dijadwalkan melaksanakan rapat bersama pemerintah daerah (Pemda) se-Provinsi Papua Pegunungan.
Saat disinggung mengenai perkembangan rencana tersebut, Ribka menjelaskan bahwa seluruh tahapan teknis relatif siap. “Sudah dipaparkan sendiri oleh tim. Dari Kementerian Perumahan dan Permukiman sudah meninjau langsung sampai ke kabupaten-kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan,” ujarnya.
Ia menekankan, nantinya koordinasi teknis realisasi program tersebut menjadi kewenangan gubernur dan para bupati di Papua Pegunungan. Dengan demikian, diharapkan pembangunan dapat berjalan lancar.
Sementara itu, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo mengatakan, nantinya pembangunan rumah tersebut terbagi menjadi dua tipe, yakni tipe 45 dan 90. Untuk tipe 45 diperuntukkan bagi masyarakat, sedangkan tipe 90 diperuntukkan bagi kepala suku. Ia menjelaskan, tipe rumah kepala suku didesain lebih luas karena difungsikan untuk menjamu masyarakat.
“Karena kepala suku biasanya ketika ada masalah, ada persoalan kita akan datang ke rumah, kepala suku harus rapat, ruang tamu harus luas, teras harus besar. Itulah yang Presiden perhitungkan dan hal ini luar biasa,” ungkapnya.
Secara khusus, ia meminta para kepala daerah se-Provinsi Papua Pegunungan untuk membantu menyukseskan program tersebut. Caranya dengan mengalokasikan anggaran untuk penyediaan perlengkapan di dalam rumah, seperti selimut hingga kasur. Dengan demikian, pelaksanaan program tersebut dapat direalisasikan secara optimal.
“Presiden sudah bantu, berarti kami dari pemerintah daerah juga punya tanggung jawab juga alat mana yang kita harus lengkapi supaya sempurna,” tandasnya.
MC101 – Puspen Kemendagri (Pusat Peneranga Kementerian Dalam Negeri)
