JAKARTA, Cakra101.com — Pemerintah terus memperkuat langkah pemberantasan mafia pangan, tidak hanya melalui penindakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga dengan melakukan pembenahan sistem distribusi pangan dan pupuk dari hulu hingga hilir.
Salah satu langkah besar yang dilakukan yakni pencabutan 2.231 izin pengecer dan distributor pupuk subsidi bermasalah di berbagai daerah.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari reformasi tata kelola pupuk nasional yang dijalankan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman guna memastikan pupuk subsidi benar-benar diterima petani yang berhak serta menutup celah permainan mafia distribusi.
“Mafia pangan tidak cukup hanya ditindak. Sistemnya juga harus dibersihkan. Karena itu kami benahi distribusinya, kami sederhanakan tata kelolanya, kami perkuat pengawasannya, dan kami cabut izin pihak-pihak yang merugikan petani,” kata Mentan Amran dalam keterangannya pada Minggu (24/5/2026).
Langkah pembenahan tersebut dilakukan seiring pengungkapan berbagai kasus mafia pangan yang selama ini merugikan petani dan masyarakat.
Sepanjang 2024–2026, Satgas Pangan Polri tercatat telah menangani 92 kasus mafia pangan, terdiri atas 46 kasus beras, 16 kasus minyak goreng, 27 kasus pupuk, dan 3 kasus internal. Dari pengungkapan tersebut, sebanyak 77 orang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Khusus di sektor pupuk, Mentan Amran mencabut izin pengecer dan distributor yang terbukti tidak mematuhi ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET).
Pemerintah juga menindak tegas praktik peredaran pupuk palsu dengan kandungan unsur hara nihil yang menyebabkan petani mengalami gagal panen dan kerugian hingga diperkirakan mencapai Rp3,2–3,3 triliun.
Menurut Mentan Amran, pembenahan tata kelola pupuk menjadi langkah strategis untuk memutus rantai permainan mafia distribusi yang selama ini memanfaatkan panjangnya rantai birokrasi dan lemahnya pengawasan.
“Kami ingin petani mendapatkan pupuk dengan mudah, cepat, dan sesuai haknya. Jangan sampai ada lagi permainan distribusi yang menyusahkan petani,” ujarnya.
Selain pencabutan izin distributor bermasalah, pemerintah juga memperkuat reformasi distribusi pupuk melalui digitalisasi sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).
Melalui sistem tersebut, data petani, luas lahan, komoditas, hingga kebutuhan pupuk tercatat secara digital sehingga distribusi menjadi lebih transparan dan akuntabel.
Mentan Amran menilai digitalisasi menjadi salah satu instrumen penting untuk mempersempit ruang penyimpangan dalam distribusi pupuk subsidi.
“Digitalisasi membuat distribusi lebih transparan dan tepat sasaran. Kami ingin subsidi benar-benar diterima petani yang berhak,” katanya.
Pemerintah juga melakukan deregulasi dan penyederhanaan penyaluran pupuk subsidi agar akses petani semakin mudah.
Di era Presiden Prabowo Subianto, sebanyak 145 regulasi terkait penyaluran pupuk dipangkas guna mempercepat dan mempermudah tata kelola pupuk subsidi.
Selain itu, pemerintah turut menurunkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk subsidi hingga 20 persen untuk sejumlah jenis pupuk utama seperti Urea, NPK Phonska, NPK Formula Khusus, ZA, dan pupuk organik.
Menurut Mentan Amran, reformasi distribusi dan deregulasi pupuk merupakan bagian dari upaya besar pemerintah dalam menjaga produksi pangan nasional sekaligus memperkuat kesejahteraan petani.
“Kalau pupuk mudah diperoleh dan distribusinya bersih, produksi meningkat, petani untung, dan pangan nasional semakin kuat. Itu tujuan utama yang terus kami perjuangkan,” tegasnya.
Kementerian Pertanian memastikan pengawasan distribusi pupuk dan pangan akan terus diperketat melalui sinergi bersama Satgas Pangan, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta penguatan pengawasan lapangan guna memastikan tidak ada ruang bagi mafia pangan bermain di sektor strategis nasional.
(MC101 – Humas Kementan)
